TEMPO.CO, Jakarta - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta akan mempertimbangkan penggunaan toa di masjid untuk membantu peringatan dini banjir Jakarta. "Akan jadi masukan dan bahan evaluasi kami. Karena kami ingin masyarakat lebih aman dari banjir," ujar Kepala Pusat dan Informasi BPDB DKI, Muhamad Insyaf, saat dihubungi, Kamis, 16 Januari 2020.

Insyaf mengatakan BPBD bisa membuat imbauan kepada ketua rukun tetangga atau rukun warga di kawasan rawan banjir untuk menggunakan toa-toa masjid mengumumkan peringatan dini banjir kepada warga. "Menurut saya memang bisa efektif juga toa-toa masjid selain dari cara-cara yang sudah BPBD tempuh," ujarnya.

Ia menyebutkan saat ini BPBD DKI telah menyiapkan beberapa cara peringatan banjir kepada warga DKI Jakarta. Peringatan itu mulai dari menyebar pesan singkat (SMS blast), pesan di WhastApp grup di kelurahan-kelurahan hingga peringatan dini dengan pengeras suara atau Disaster Warning Sistyem (DWS).

Insyaf menyebutkan saat ini BPBD DKI telah memiliki 14 DWS di kawasan rawan banjir. Tahun ini kata dia, BPBD akan menambah DWS baru di enam kelurahan, yaitu di Bukit Duri, Kebon Baru, Kedaung Kali Angke, Cengkareng Barat, Rawa Terate, dan Marunda.

Insyaf menyebutkan untuk pembangunan enam DWS DKI telah menyiapkan anggaran Rp 4,03 miliar. "Rp 4.03 milyar untuk DWS sesuai dengan harga yang ada di e-budgeting Pemprov DKI," ujarnya.

Rencana Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyampaikan info siaga banjir melalui pengeras suara atau toa mendapat kritik keras dari anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana. William mengatakan cara itu merupakan kemunduran dalam sistem peringatan bencana di Ibu Kota.

“Saya melihat sistem ini mirip seperti yang digunakan pada era Perang Dunia II. Seharusnya Jakarta bisa memiliki sistem peringatan yang lebih modern,” ujar William.



Jadi teringat biaya ngecat jalan raya yang nilainya sampai 62M