Banyak di antara masyarakat yang mungkin bertanya, sejauh mana penyelesaian kasus laut Natuna yang diklaim pemerintah China yang meresahkan Indonesia dua pekan ini.

Sebagai informasi, kapal coast guard China kembali mendampingi beberapa kapal nelayan mereka ke perairan Natuna Utara. China lagi-lagi melakukan intervensi dan melanggar hukum internasional UNCLOS.

Sebagaimana yang kita ketahui, laut Natuna Utara yang diklaim China sebagai wilayah kedaulatan mereka sempat membuat ketegangan antar kedua negara. Meskipun dunia mengakui laut Natuna merupakan ZEE Indonesia.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) atas laut Natuna adalah hukum internasional yang mengakui perairan tersebut sebagai hak berdaulat Indonesia. Tidak ada negara manapun yang mengklaim laut Naruna adalah perairan mereka, termasuk China.

Beberapa hari kemarin, kapal Coast Guard China diketahui kembali memasuki perairan laut Natuna. TNI AL langsung memerintahkan prajurit untuk bernegosiasi dengan China agar segera meninggalkan wilayah Natuna.

Dalam sebuah video, menunjukan aparat TNI melakukan komunikasi dengan penanggungjawab kapal coast guard China. TNI AL terus menegaskan bahwa China telah memasuki perairan ZEE Indonesia.

Tindakan tegas TNI AL ini membuahkan hasil. Kapal coast guard China beserta sejumlah kapal pencari ikan itu bergegas meninggalkan perairan Natuna. Hal ini membuktikan TNI dan pemerintah memastikan laut Natuna adalah hak berdaulat Indonesia.

Tapi bagaimana jika kapal-kapal China kembali berulah? Bagi saya, imbauan dari Presiden Jokowi dan sikap tegas dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sudah jelas bahwa perairan laut Natuna merupakan hak berdaulat Indonesia.

China terus melakukan intervensi dengan mendatangkan kapal-kapal mereka ke perairan Natuna. Oleh karena itu, prajurit TNI terus melakukan operasi siaga memastikan hak berdaulat Indonesia tidak diganggu negara manapun. (*)