Salah Satu Drainase di Kelurahan Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/5/2019)

Penulis: Muhammad Idris

 | 

Editor: Muhammad Idris

JAKARTA, KOMPAS.com - Jakarta seolah sulit lepas dari masalah banjir tahunan. Setiap gubernur yang memimpin ibu kota, punya cara masing-masing dalam mengendalikan banjir.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan punya program bernama drainase vertikal. Program ini dipadukan dengan konsep naturalisasi dalam penataan sungai-sungai di Jakarta untuk solusi jangka panjang banjir Jakarta.

Mengutip pemberitaan Harian Kompas, 18 Oktober 2019, drainase vertikal disebut Anies sebagai salah satu dari sekian upaya penanggulangan banjir dengan mengedepankan aspek ekologis.

Sistem yang menerapkan konsep teknologi zero run off itu berfungsi untuk menampung air hujan agar tak semua mengalir ke selokan dan sungai. Hal ini nantinya mengurangi beban drainase untuk menampung air sehingga tidak terjadi luapan.

Pola ini berbeda dengan normalisasi, dimana banjir diatasi dengan mempercepat dan memperbesar debit air, baik yang berasal dari hujan maupun kiriman dari Bogor, agar segera mengalir ke hilir atau laut.

Sistem tersebut sejalan dengan upaya Pemprov DKI Jakarta yang hendak menerapkan strategi zero run off sebagai strategi penanganan banjir.

Untuk drainase vertikal di gedung-gedung pemerintahan, Anies telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Drainase Vertikal di Lahan Milik Pemprov DKI Jakarta.

Pemprov DKI mengharapkan ada sekitar 1,8 juta drainase vertikal di seluruh Jakarta, kecuali di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Sebenarnya sistem drainase vertikal ini masih satu paket dengan sumur resapan yang digalakkan di era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Terkait dengan upaya mengurangi genangan sekaligus menambah cadangan air tanah, Pemprov DKI akan melibatkan warga untuk membangun sumur resapan.

Anies mengatakan, gerakan membuat sumur resapan di rumah warga mulai dieksekusi pada 2020. Pembangunan akan melibatkan warga kampung hingga rumah tangga, baik melalui karang taruna maupun rukun tetangga/rukun warga (RT/RW).

”Intinya pada kolaborasinya, karena untuk menjangkau (Jakarta) seluas itu pasti tidak bisa. Makanya, kami mencoba mendorong kolaboratif ini. Kami berharap pada 2020 semua RT/RW yang punya risiko genangan air harus segera terapkan konsep (zero run off) itu,” ujar Anies saat itu.

Pemerintah akan mengucurkan dana kepada warga untuk pembangunan sumur resapan.

Menurut Anies, meskipun pembangunan dilakukan secara swakelola oleh warga, pemerintah tetap mendampingi dan mengawasi.

”Tantangan tersendirinya adalah memastikan bahwa quality control-nya berjalan dengan baik,” ucapnya.

Konsep zero run off saat ini telah diterapkan di kantor- kantor pemerintahan. Anies berharap gedung-gedung perkantoran, sekolah, dan rumah- rumah warga segera menerapkan konsep serupa, terutama di kawasan yang berisiko banjir tinggi.

Meskipun demikian, ucap Anies, tidak semua kawasan di DKI bisa dibangun sumur resapan. Di Jakarta Utara, misalnya, sumur resapan sulit dibangun karena sebagian wilayahnya adalah rawa dan cekungan.

”Begitu digali 1,5 meter saja sudah ketemu air. Jadi, di tempat yang seperti itu mau tidak mau harus dipompa dulu. Itu sebabnya, saya sering bilang, kalau di Jakarta ini tidak bisa one solution fits all,” ujar Anies.

Perbaikan air tanah

Selain dinilai efektif mengatasi banjir, penerapan drainase vertikal ini juga sekaligus untuk memperbaiki ekosistem keberlangsungan air tanah di Jakarta.

Seperti diketahui, rata-rata penurunan muka tanah DKI Jakarta sekitar 7,5 cm per tahun. Bahkan ada wilayah yang penurunan muka tanahnya mencapai 18 cm per tahun.

Penurunan muka tanah di Jakarta relatif sangat cepat dibanding daerah lain karena besarnya eksploitasi air tanah. Penurunan tanah, seperti dicatat Bappenas, bahkan sudah terjadi sejak tahun 1975.

Jika tak ada upaya serius dari pemerintah daerah maupun pusat, di tahun 2035, diprediksi 35 persen wilayah Jakarta akan berada di bawah permukaan laut, yang dengan kata lain air rob laut akan mencapai di kawasan monas.

Anies menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta akan menyiapkan anggaran untuk membangun drainase vertikal di kawasan permukiman warga.

"Kami akan siapkan nantinya anggaran yang bisa digunakan oleh masyarakat ketika masyarakat membangun (drainase vertikal) di kampung-kampung," ucapnya.

Tambah ruang terbuka

Selain itu, Dinas Kehutanan DKI Jakarta mengejar penyelesaian pembangunan 53 taman maju bersama (TMB) hingga akhir 2019.

Selain untuk ruang publik, TMB juga menjadi cara Jakarta mengejar target ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 30 persen dari 661,52 kilometer persegi luas wilayah Jakarta.

Kini, luas RTH Jakarta masih 9,9 persen. Berdasarkan data Dinas Kehutanan, persentase itu terdiri dari 6,90 persen RTH publik dan 3,07 persen RTH privat.

Kepala Dinas Kehutanan DKI Jakarta Suzi Marsitawati, mengatakan, 53 taman seluas lebih dari 5.000 meter persegi ini juga dimanfaatkan sebagai daerah resapan air.

Dari 53 taman, 30 di antaranya sudah selesai dibangun. Sisanya, yakni 23 persen, ditargetkan tuntas 10 Desember 2019.

”Ke-53 TMB itu dibangun dengan anggaran Rp 130 miliar. Pada 2020, ada 51 TMB yang ditargetkan dibangun dengan anggaran Rp 190 miliar,” ucap Suzi.

Dinas Kehutanan berupaya memenuhi ketersediaan lahan untuk taman dengan melakukan pembebasan lahan. Setiap tahun, dinas menargetkan bisa membebaskan 23 hektar lahan untuk taman. Pada 2018, lahan yang terbebaskan 47 hektar. Tahun ini targetnya juga sama, yakni 23 hektar.

Sementara untuk mengejar RTH privat, Dinas Kehutanan DKI Jakarta mendorong pihak swasta memenuhi RTH 10 persen.

Sumur

Bukti Anies menjalankan sunnatullah
Cebong mana paham