Tahun baru merupakan satu moment yang mudah diingat, tidak hanya diwarnai dengan pesta kembang api, tapi juga sepertinya dimanfaatkan sebagai media marketing dan sosialisasi untuk meluncurkan produk ataupun aturan baru dari pemerintah Indonesia.

Berikut 10 hal yang diluncurkan atau terjadi karena aturan pemerintah bertepatan dengan tanggal 1 Januari 2020:

1. Kenaikan Cukai Rokok




Kenaikkan tarif cukai rokok efektif diberlakukan pemerintah per 1 Januari 2020. Kenaikan cukai ini merupakan hasil rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, September 2019 lalu.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.010/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 136/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Dalam PMK 152/2019, tarif CHT Sigaret Kretek Mesin (SKM) naik sebesar 23,29 persen, Sigaret Putih Mesin (SPM) naik 29,95 persen, dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau Sigaret Putih Tangan naik 12,84 persen. (Berbagai Sumber)


2.  Iuran BPJS Kesehatan



Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II akan naik secara efektif pada 1 Januari 2020. "Yang kelas I dan kelas II, 1 Januari 2020 jadi Rp160.000 dan Rp110.000, sehingga kita bisa sosialisasi untuk masyarakat," ujar Mardiasmo.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75/2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Aturan ini ditanda tangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada (24/10). (Berbagai Sumber)



3. ASN Kerja dari Rumah 



Tak mau kalah dari travel bloger, kini ASN pun dapat bekerja di manapun tanpa harus ke kantor. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)‎/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah menggodok skema kerja PNS tak wajib ngantor. Uji coba dilakukan mulai 1 Januari 2020 untuk 1.000 PNS melakukan bekerja secara mobile.

"Bappenas mulai mengkaji assignment-nya, desain itu sebenarnya sudah ada. Tinggal kita praktikkan pelan-pelan,"‎ ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dikutip Sabtu (30/11/2019). (Berbagai Sumber)



4. IndoXXI Tutup
 


Demi mendukung industri kreatif tanah air dan mensukseskan program pemerintah, situs straeming film ilegal IndoXXI yang senantiasa setia menemani sobat kisminku akhirnya resmi mengundurkan diri mulai 1 Januari 2020.

Ane mendukung langkah ini, dan ane berharap semoga kedepannya situs streaming legal yang menayangkan film-film indonesia yang sudah turun layar dari bioskop serta film-film indie indonesia yang sudah selesai malang melintang di festival-festival. Tentunya dengan biaya langganan ramah sobat kismin   



5.    Program B30 (Biodiesel 30)



Program B30 yang merupakan program pemerintah untuk mewajibkan pencampuran 30% Biodiesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis Solar, secara resmi efektif penggunaannya per 1 Januari 2020. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Program Biodiesel 30 persen (B30) di SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta Selatan, Senin (23/12). Uji coba dimulai dari 25 November 2019, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, mengatakan hal tersebut saat uji coba B30 sudah berjalan 80 persen. 


6.  Minyak Goreng Curah Tak Boleh Beredar



Good bye minyak sobat kisminku! 

Dengan alasannya minyak goreng eceran tidak sehat karena terindikasi memakai minyak bekas serta untuk mempermudah pemerintah dalam mengontrol harga, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menegaskan janji untuk mencegah peredaran minyak goreng eceran. Keputusan ini pun didukung industri minyak goreng.

"Kita sepakati per tanggal 1 Januari 2020, seluruh produsen wajib menjual atau memproduksi minyak goreng dalam kemasan dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan tak lagi mensuplai minyak goreng curah," ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2019).


7.  Ekspor Sawit Kena Pungutan



Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan menarik pungutan kepada perusahaan yang melakukan ekspor sawit. Pungutan tersebut dimulai pada 1 Januari 2020. 

Pungutan ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Namun penerapannya ditunda karena harga sawit tengah mengalami penurunan. Pungutan sawit kembali diberlakukan bertepatan dengan mandatori B30.

Pemerintah menetapkan pungutan ekspor sawit atau Crude Palm Oil (CPO) sebesar USD 50 per ton atau Rp 699 ribu ( USD 1 = Rp 13.992). Apabila harga CPO sampai di atas USD 570 per ton, maka pungutannya sebesar USD 25 atau Rp 349 ribu, dan yang di atas USD 619 akan dikenakan pungutan sebesar USD 50 atau Rp 699 ribu per ton.

Menurut Direktur Utama BPDPKS Dono Boestomi, besarnya tarif tergantung harga referensi yang akan diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan biasanya Kemendag mengeluarkan referensi tarif kisaran tanggal 20 setiap bulan. (Berbagai Sumber)


8. Kapal Pelayaran Niaga Wajib Bersulfur Rendah



Pemerintah Indonesia menerapkan aturan International Maritime Organization (IMO) mulai 1 Januari 2020. Aturan ini mengharuskan penggunaan bahan bakar low sulfur.

Pemerintah menegaskan setiap kapal baik kapal berbendera Indonesia maupun kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia wajib menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur senilai maksimal 0,5% m/m.

Hal tersebut diperkuat  dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. SE.35 Tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Bahan Bakar Low Sulfur dan Larangan Mengangkut atau Membawa Bahan Bakar yang tidak Memenuhi Persyaratan serta Pengelolaan Limbah Hasil Resirkulasi Gas Buang dari Kapal.

Kewajiban menggunakan low sulfur tersebut menunjuk pada aturan International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL Convention) Annex VI Regulation 14, IMO Resolution Marine Environment Protection Committee (MEPC) 307(73) : 2018 Guidelines for the Discharge of Exhaust Gas Recirculation (EGR) Bleed-Off Water, Pasal 36 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/93/14/DJPL-18 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Batasan Kandungan Sulfur Pada Bahan Bakar dan Kewajiban Penyampaian Konsumsi Bahan Bakar di Kapal. Sumber: Kabarbisnis.com


9. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Mulai Beroperasi



Pemerintah secara resmi membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan. BPDLH mulain dioperasikan pada tanggal 1 Januari 2020. 

Dalam sambutan di acara peluncuran BPDLH di Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan “Badan ini diarahkan dapat menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dananya, serta memiliki standar tata kelola internasional,”. Sumber: PikiranRakyat.com


10. Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT) Kendaraan Bermotor Online


Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberlakukan sertifikasi registrasi uji tipe (SRUT) kendaraan bermotor secara online mulai 1 Januari 2020. Hal itu disambut positif oleh prinsipal otomotif dan industri karoseri karena bisa memangkas waktu pengiriman kendaraan ke konsumen.

”Yang sudah berlaku sekarang baru SRUT online untuk sepeda motor mulai 1 Juli 2019,” ujar Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemen terian Perhubungan Sigit Irfansyah di sela Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019 di ICE BSD City, Tangerang, ke marin (25/7). Sumber: JawaPost.com


Sekian thread ini, apa lagi ya yang lauching bertepatan dengan tanggal 1 Januari 2020? monggo kalo ada yang tau langsung reply aja di thread ini