Sejumlah warga dan kendaraan bermotor berusaha melewati genangan air di Jalan Raya Pos Pengumben, Jakarta Barat, Rabu (01012020). Hujan lebat berdurasi cukup lama sejak malam pergantian tahun hingga pagi hari, membuat sejumlah jalan raya dan perumahan warga di Jabotabek terendam banjir. (TRIBUNNEWS.COM/Bian Harnansa) - TRIBUNNEWS.COM/Bian HHarnansa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi Komisi Informasi Publik (KIP), Romanus Ndau menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjelaskan alasan pemberhentian program normalisasi sungai sejak era kepemimpinannya.

Pernyataan ini menyikapi banjir yang melanda hampir seluruh wilayah Jakarta di hari pertama tahun 2020, yang mengakibatkan hampir seluruh aktivitas warga Ibu Kota terhenti.

"Anies harus bisa menjelaskan mengapa program normalisasi sungai dalam rangka antisipasi banjir sejak kepemimpinannya dihentikan," kata Romanus ketika dihubungi tribunnews.com, Rabu (1/1/2020).

"Apakah program itu dianggap tidak efektif atau apa tolong dijelaskan? Anies harus bisa membuka bahwa program yang digunakannya bisa lebih efektif dari pemerintah sebelumnya," katanya lagi.

Terkait dengan banjir di Jakarta sekarang ini, banjir merupakan sesuatu yang force major atau tidak terhindarkan.

Langkah Anies, menurut Romanus perlu dipertanyakan kalau kondisinya sudah seperti sekarang ini.

Dia mengingatkan, banjir yang melanda hampir seluruh wilayah Jakarta di hari pertama tahun 2020 ini, sangat jelas dapat merusak pamor Ibu Kota sebagai simbol kebesaran sebuah bangsa.

"Karena banjir di Jakarta itu menenggelamkan kehidupan, menenggelamkan banyak orang, menimbulkan kerugian hingga triliunan, menelantarkan banyak orang dan merusak peradaban Jakarta dan merusak pamor Ibu Kota sebagai simbol kebesaran sebuah bangsa," ujarnya tegas.

Maka itu, Romanus meminta agar Anies Baswedan bisa membuka kepada publik terkait program menanggulangi banjir di Ibu Kota.

Pasalnya, warga berhak tahu mengenai program antisipasi banjir.

"DKI kemarin masuk dari sisi informasi dianggap informatif, kalau sudah begini keadaannya tentu kita harus pertanyakan," katanya.

"Warga wajib tahu apa saja program Pemprov DKI mengenai antisipasi banjir dan itu dengan menunjukkan rincian programnya bukan dengan mengumbar jargon-jargon basi yang membosankan," tambah Romanus.

https://www.google.com/amp/s/m.tribu...s-atasi-banjir