Penetapan Tersangka oleh KPK pada Gusmin saat menjabat Kepala BPN Kalbar dan Siswidodo saat Kepala Bidang BPN Kalbar, bak halilintar di siang bolong.

Mengagetkan anak-anak dan istrinya, dan semua handai taulannya. Mengagetkan semua pimpinan yang sedang gencar memberantas mafia tanah di Jakarta, Banten, dan Bali. 

Penetapan status hukum tersangka dan proses hukum yang melelahkan akan memunculkan rasa ingin mati daripada ditahan dan disita semua harta.

Harta yang dikumpulkan selama 30 tahun lebih, musnah dalam sekejap mata, termasuk sengsaranya di hari tua setelah keluar penjara.

baca: https://www.inews.id/news/nasional/g...gi-ke-keluarga

Rekening bank sebesar 22 milyar  menjadi temuan KPK, diduga oleh KPK sebagai hasil penerimaan uang pemohon sertipikat tanah selama menjabat 2012-2014 di BPN Kalbar dan 2014-2018 di BPN Jatim.

Jika kesalahan Gusmin dan Siswiodo akibat adanya bukti, barang bukti, alat bukti berupa akumulasi uang sebanyak 22 milyar dari penerimaan uang terimakasih masyarakat yang dilayani pensertifikatannya, sesungguhnya banyak pejabat yang uangnya lebih banyak dari uangnya Gusmin, bahkan jumlah uangnya lebih banyak berlipat kali, termasuk banyak pejabat yang menerima uang semacam itu dan tidak hanya Gusmin/Siwidodo di BPN Kalbar saja.

Kenapa hanya Gusmin saja?
Kenapa hanya Siswidodo saja?
Kenapa hanya BPN Kalbar saja?
Urusan Sertifikat HGU tidak hanya di Kalbar saja, tempat lain juga banyak.

Apa Gusmin dan Siswidodo aja yang apes?  atau hanya cuma BPN Kalbar yang dibidik dan disasar KPK?

Doa kami menyertai Gusmin dan Siswidodo yang lagi sial, semoga kuat dan dapat membuktikan asal-usul semua uang dan asal usul semua harta rumah dan mobilnya adalah syah.

Semoga diberikan SP3 oleh KPK, yang sekarang dibolehkan mengeluarkan SP3.

Jika nasib berkata lain hingga soal kekayaannya di lanjut ke persidangan pencucian uang, jangan pasang badan sendirian, gunakan lisan dan akal Mr. Gusmin dan Mr. Siswidodo untuk amar ma'ruf nahi munkar, sebut nama dan siapa saja yang menerima uang pensertipikatan dan semuanya seperti biasanya tidak ada bukti kuitansi. Seperti halnya  tidak ada kuitansi untuk pembayaran acara-acara rekreasi NTB, Malang, Surabaya dan acara-acara kantor.

Dengan menunjukan nama dan orang-orang yang menerima uang masyarakat selama menjabat, menjadi nilai ibadah yang akan mengurangi dosa dan memperingan hukuman. Dengen bertindak begitu, mungkin Penyidik-Penyidik KPK jadi baik hati dan menerima Gusmin dan Siswidodo jadi Justis kolaborator, yang diperlukan KPK membongkar kejahatan yang lebih banyak, lebih besar, lebih dahsyat.

Selamat Berjuang Mr Gusmin dan Semoga peristiwa ini jadi amal ibadah.




BPN Bersama Polisi Negara Sukses Berantas Mafia Tanah dari Pelaku di luar eksternal ATR/BPN






Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan bersama Menteri ATR/BPN bongkar mafia tanah bernilai Trilyunan Rupiah dari Pelaku di luar eksternal BPN




baca: https://www.cnbcindonesia.com/news/20191011105314-4-106161/kementerian-atr-polri-bongkar-praktik-mafia-tanah-triliunan


Mantan Kepala BPN Badung utang 10 Milyar kepada Mafia Tanah yang menipu PT. Maspion, Utang 10 M tanpa bunga tanpa agunan tanpa masalah TPPU. AMAN.



BACA: https://radarbali.jawapos.com/read/2...dari-sudikerta


Kejaksaan, Pemda Surabaya dan BPN berhasil bongkar Mafia Tanah Asset Milik Pemerintah Surabaya




BACA: [url]https://jatimnow.com/baca-3418-tangis-bu-risma-ketika-jaksa-selamatkan-gelora-pancasila [/url]


Pejabat Dirjen Pemberatas Mafia Tanah, bertangan dingin bersama Jaksa dan Polisi sukses menindak pelaku mafia dari dalam maupun dari luar.




Banyak Mafia Tanah tidak berkutik dhadapan Jaksa dan Polisi, terakhir menyusul KPK akan ikut mengambil peran mengikuti Saudara-Saudara Tua memberantas TIPIKOR dan TPPU. 

Sekarang giliran Mr. Gusmin dan Siswidodo Mantan Kepala BPN Kalbar dan mantan Kepala BPN Jatim, saatnya andil amal ma'ruf nahi munkar. Sebut saja semuanya,  tidak perlu ditutup-tutupi, mulai saatnya buka-bukaan.

Itulah jalan untuk membantu Penyidik KPK dan Kementerian ATR/BPN memberantas Mafia Tanah, sekaligus untuk meringankan HUKUMAN.

Jika dilarang disebut di penyidikan, di BAP, sebut saja semuanya di sidang Pengadilan di depan 7 Majelis Hakim, disaksikan banyak aparat lain dan masyarakat.

Tetap Berdoa, Semoga Kuat, Sabar dan Tabah, dan ringan hukumanannya. Semoga saja SP3 karena memiliki uang 22 milyar bukan kejahatan.







Sumur;

https://www.inews.id/news/nasional/g...

https://www.inews.id/news/megapolita...iliaran-rupiah

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...anah-triliunan

https://radarbali.jawapos.com/read/2...dari-sudikerta

https://jatimnow.com/baca-3418-tangi...ora-pancasila