Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) itu menambahkan, Indonesia sudah memiliki undang-undang yang mengatur soal ormas. Menurut Falah, ormas di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara.

Sementara anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) FPI, kata Falah, justru menyuarakan ideologi khilafah. “Masa di dalam AD/ART ada klausul khilafah islamiah? Enggak bener ini,” kata Falah.

Sebelumnya Kementerian Agama (Kemenag) telah mengeluarkan rekomendasi tentang perpanjangan SKT bagi FPI. Namun, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah belum bisa menerbitkan SKT bagi FPI.

Menurut Mahfud, ada persoalan dalam AD/ART FPI yang membuat pemerintah tak mau menerbitkan SKT. “Ada permasalahan sehingga (SKT untuk FPI) tidak bisa dikeluarkan sekarang,” kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.(ara/jpnn)