Izin perpanjangan Front Pembela Islam (FPI) nampaknya telah memasuki babak akhir. Hal itu terlihat dari pernyataan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi yang mengatakan pihaknya ingin memberi kesempatan kepada FPI sehingga ia berani menerbitkan surat rekomendasi izin perpanjangan organisasi.

Menurut purnawirawan TNI itu, surat rekomendasi izin perpanjangan diterbitkan untuk FPI lantaran ada kesepakatan antara pihak Kemenag dan FPI yakni komitmen setia pada Pancasila dan NKRI.  "Kalau ini kita (Kemenag) ragukan, apa yang kamu (FPI) bisa komitmen terhadap kami? Kami buat pernyataan bahwa kami setia pada NKRI dan Pancasila, kemudian tidak melanggar hukum," kata Fachrul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Hari Kamis 28 November 2019.

Kompas [Menteri Agama: FPI Berkomitmen Setia NKRI dan Pancasila]

Pernyataan dari Menag tersebut merupakan respon atas pernyataan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengatakan proses perpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI relatif memakan waktu lebih lama, karena ada beberapa masalah pada AD/ART ormas tersebut.

Menteri asal Palembang itu mengatakan, dalam visi dan misi FPI, terdapat penerapan Islam secara kafah di bawah naungan Khilafah Islamiyah dan munculnya kata NKRI bersyariah. "Tapi kemarin sempat muncul istilah dari FPI mengatakan NKRI bersyariah. Apakah maksudnya dilakukan prinsip syariah yang ada di aceh apakah seperti itu?," kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II di Kompleks parlemen, 28 November 2019.

Selain itu, Tito menyorot pelaksanaan hisbah (pengawasan) dalam AD/ART FPI. Menurut pria berusia 55 tahun itu, terkadang FPI melakukan penegakan hukum sendiri seperti menerbitkan tempat-tempat hiburan dan atribut perayaan agama. "Dalam rangka penegakan hisbah. Nah ini perlu diklarifikasi. Karena kalau itu dilakukan, bertentangan sistem hukum Indonesia, enggak boleh ada ormas yang melakukan penegakan hukum sendiri," ujarnya.

Kompas [Mendagri Sebut Proses Perpanjangan Izin FPI Lama karena Visi Misi dan AD/ART]

Rasa skeptis dari Tito lantas direspon oleh Juru Bicara FPI, Slamet Maarif yang mengundang Mendagri ke markasnya untuk tabayun soal Khilafah Islamiyah. "Gunakan tafsir dari FPI, jangan tafsir orang lain. Saran saya Pak Tito datang ke Petamburan untuk tabayun," kata Slamet lewat pesang singkat, pada hari Kamis 28 November 2019.

Detik [FPI Undang Tito ke Petamburan untuk Tabayun soal Khilafah Islamiyah]

Berdasarkan paparan berita di atas, maka apabila FPI serius ingin membuktikan bahwa mereka bersumpah setia pada Pancasila dan NKRI, maka tunjukkanlah bukan dengan cara meminta Mendagri tabayun ke Markas FPI di Petamburan, melainkan FPI sendiri yang mendatangi Mendagri Tito Karnavian.

Sudah selayaknya pihak FPi yang meminta audiensi dengan Mendagri untuk menjelaskan bahwa AD/ART mereka tidak bertentangan dengan Pancasila dan NKRI.

Tentu saja sumpah bisa saja hanya berupa omongan. Selain sowan ke Mendagri, FPI bisa membuktikan sumpahnya dengan tidak melakukan sweeping menjelang atau saat Hari Natal dan Tahun Baru. Bahkan penulis menantang FPI untuk turut melakukan pengamanan terhadap aksi terorisme yang berpotensi meningkat menjelang atau pada dua hari besar tersebut.

Seperti yang pernah disampaikan mantan pentolan Jamaah Islamiyah (JI) Ali Fauzi bahwa perlu adanya peningkatan kewaspadaan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru terhadap aksi bom bunuh diri atau terorisme.

Detik [Ali Fauzi Minta Aparat Waspadai Teror Jelang Natal dan Tahun Baru]