Docsfair , rumah produksi asal Belanda, baru saja meluncurkan film berjudul “Human in Oil" lewat Docsfair International Film Festival di Amsterdam, Belanda, Jumat 22 November 2019.

Seperti dilaporkan KBRI Den Haag, film tersebut mengangkat bagaimana kelapa sawit mengubah kehidupan para petani kecil (smallholders) di Provinsi Jambi. Tidak hanya itu, film ini juga memberi sudut pandang lain pada negara-negara Uni Eropa yang melarang impor kelapa sawit.

Diharapkan informasi tersebut dapat memberikan perspektif humanis sebagai alternatif dari opini menyesatkan yang dibentuk oleh berbagai pihak di Uni Eropa, terutama yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan hidup. Termasuk juga menunjukkan bagaimana pengelolaan industri kelapa sawit di Indonesia yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan sesuai standar RSPO/ISPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil/Indonesia Sustainable Palm Oil).

Ketika memberikan sambutan di acara peluncuran film tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Mahendra Siregar mengatakan bahwa belum adanya pemahaman bersama yang baik merupakan tantangan utama dalam isu kelapa sawit secara global. Melalui film ini diharapkan masyarakat di Belanda dan Eropa dapat mempelajari, meresapi dan menginterpretasikan isu ini dari sudut pandang yang berbeda dengan ideologi, opini, dan emosi yang sudah terbentuk di masyarakatnya mengenai kelapa sawit.

"Kita tidak bisa mengubah persepsi dalam satu malam, namun film ini merupakan langkah awal untuk membangun global understanding secara mendalam."

Pembuatan film “Human in Oil" karya sutradara Belgin Inal ini diinisiasi oleh Andhika Rutten, seorang diaspora Indonesia di Belanda. Andhika terinspirasi dari pengalamannya mengikuti kegiatan Regular Oil Palm Course (ROPC) yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri RI di tahun 2018. Program tahunan yang diinisiasi sejak 2017 tersebut bertujuan memberikan persepsi yang benar mengenai industri minyak sawit berkelanjutan Indonesia.



Program yang berlangsung selama 9 hari tersebut dihadiri oleh para peserta yang terdiri dari peneliti, aktivis lingkungan, dan akademisi yang berasal dari berbagai negara, termasuk negara-negara Uni Eropa.

https://www.beritasatu.com/dunia/587...nesia-di-eropa

Selama kunjungan lapangan di Jambi, peserta memiliki kesempatan untuk belajar, berdiskusi, dan tinggal bersama para petani kelapa sawit lokal di sana. Pengalaman ini memungkinkan mereka untuk memahami nilai dan pandangan petani.

Pencitraan positif sah-sah saja dilakukan. Tetapi apakah sesungguhnya fakta di lapangan berkata demikian?

Komisi Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan Indonesia (ISPO) mencatat baru 372 perusahaan sawit dari total 725 perusahaan yang memenuhi kewajiban standar penyelenggaraan industri melalui sertifikat ISPO sepanjang tahun ini.

Jumlah itu baru mencapai separuh dari total perusahaan yang bernaung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Kepala Sekretariat Komisi ISPO R Azis Hidayat bilang, realisasi pemenuhan kewajiban ISPO baru separuh dari total anggota GAPKI karena terkendala berbagai hal. Mulai dari rendahnya kualitas laporan kinerja perusahaan hingga lambannya pelayanan publik oleh pemerintah.

Ia merinci kekurangan dokumen yang kerap kali tidak disertakan adalah dokumen yang menyatakan perpanjangan masa konsesi lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU). Lalu, seringnya perusahaan masih menggunakan lahan hutan untuk perkebunan sawit.

"Padahal, syarat legalitas utama tidak bisa, tapi demi verifikasi, kadang langsung diberikan ke audit tahap dua ke kami, makanya saat kami periksa, yang lulus hanya 60% sampai 70%. Sisanya kami kembalikan dengan status tunda."

Lebih jauh, Azis menilai kendala perolehan ISPO sejatinya juga berasal dari pemerintah. Sebab, pelayanan publik yang diberikan masih terbilang lamban. Data Komite ISPO menunjukkan, total sertifikasi ISPO yang sudah terbit telah mencapai 566 sertifikasi. Selain dimiliki oleh anggota GAPKI, sertifikasi yang telah terbit dimiliki oleh perusahaan non-asosiasi dan petani.



Sementara berdasarkan luasan lahan perkebunan sawit, luas lahan dari anggota GAPKI yang sudah terverifikasi ISPO mencapai 3,8 juta hektare (ha) atau 74% dari total 5,18 juta ha di Indonesia. Sedangkan berdasarkan produksi minyak sawit mentah (Crude Palm Oils/CPO), volume produksi yang dihasilkan oleh para anggota asosiasi yang memegang ISPO mencapai 9,5 juta ton.

https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/2...-berkelanjutan

Pemerintah Indonesia harus menunjukkan bukti produk sawit dari kebun dan industrinya yang berkelanjutan dengan bukti nyata di lapangan. Penyelesaian konflik sosial, persoalan sawit di dalam kawasan hutan, deforestasi dan penggunaan lahan bernilai konservasi tinggi harus bisa dibuktikan di lapangan.

Tanpa bukti nyata di lapangan yang bisa diukur dan disaksikan publik, upaya memperbaiki citra sawit melalui sosialisasi dan “kampanye putih” ataupun film "Human in Oil" hanya akan berakhir pada sekadar slogan dan jargon.

Tanpa bukti dan tindakan nyata, masyarakat dan dunia internasional tak akan percaya!