Seharusnya, kata Damai, pemerintah bisa bersikap sama terhadap Habib Rizieq. Sebab, Veronica Koman dan Habib Rizieq sama-sama WNI.

Damai pun menduga pemerintah bertindak diskriminatif kepada Habib Rizieq karena imam besar Front Pembela Islam (FPI) itu tak mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Ketika ada persoalan hukum dan pelanggaran HAM yang menyentuh seorang tokoh ulama yang kebetulan tidak mendukung pemerintahan Jokowi, maka berat dan sulit bagi Mahfud MD melakukan komunikasi terhadap pemerintah negara asing dengan menggunakan asas nasional aktif sebagai hukum positif,” urai Damai.

Oleh karena itu Damai makin yakin bahwa memang ada pihak tidak menghendaki Habib Rizieq ke Indonesia. “Jadi benarlah yang selama ini kami sangkakan bahwa Habib Rizieq dicekal oleh Arab Saudi bukan karena adanya pelanggaran hukum, melainkan permintaan dari seorang penguasa tinggi pemerintahan Indonesia,” tandas Damai.(cuy/jpnn)