MUI Bela Ahok: Atas Dasar Apa Halangi Jadi Bos BUMN?

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan tidak masalah jika mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnamo alias Ahok menjadi bos di salah satu perusahaan BUMN. Menurut dia, semua pihak tak punya dasar untuk menghalangi Ahok menjadi petinggi di perusahaan plat merah sebagaimana diwacanakan Presiden Joko Widodo tersebut.

Meskipun MUI pernah mengeluarkan fatwa bahwa Ahok terbukti melakukan penistaan agama, Anwar mengingatkan Ahok sudah menjalani hukuman atas perbuatannya tersebut.

"Kalau Ahok menista agama itu sudah jelas. Tapi dia kan sudah dihukum. Kecuali kalau nanti dia menista agama lagi," ujar Anwar kepada CNNIndonesia.com, Kamis (14/11).

Atas dasar itu ia mengaku tak ada yang salah dari kemungkinan Ahok menjabat komisaris maupun direktur utama salah satu BUMN. Ia malah heran jika ada yang menghambat atau menghalangi Ahok berkarir di sana.

"Kalau misalnya Ahok dikasih jabatan komisaris atau dirut BUMN sih sah-sah saja. Atas dasar apa menghambat atau menghalangi Ahok?" kata Anwar.



Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan tidak masalah jika mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnamo alias Ahok menjadi bos di salah satu perusahaan BUMN. Menurut dia, semua pihak tak punya dasar untuk menghalangi Ahok menjadi petinggi di perusahaan plat merah sebagaimana diwacanakan Presiden Joko Widodo tersebut.

Meskipun MUI pernah mengeluarkan fatwa bahwa Ahok terbukti melakukan penistaan agama, Anwar mengingatkan Ahok sudah menjalani hukuman atas perbuatannya tersebut.

"Kalau Ahok menista agama itu sudah jelas. Tapi dia kan sudah dihukum. Kecuali kalau nanti dia menista agama lagi," ujar Anwar kepada CNNIndonesia.com, Kamis (14/11).


Atas dasar itu ia mengaku tak ada yang salah dari kemungkinan Ahok menjabat komisaris maupun direktur utama salah satu BUMN. Ia malah heran jika ada yang menghambat atau menghalangi Ahok berkarir di sana.

"Kalau misalnya Ahok dikasih jabatan komisaris atau dirut BUMN sih sah-sah saja. Atas dasar apa menghambat atau menghalangi Ahok?" kata Anwar.

Diketahui kabar Ahok akan jadi bos BUMN beredar usai dia bertemu Menteri BUMN Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (13/11). Dalam pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam tersebut, Ahok mengaku banyak berbicara dengan Erick soal perusahaan BUMN.

Intinya, Erick ingin melibatkan Ahok untuk mengurus satu dari 115 perusahaan pelat merah (jumlah perusahaan BUMN berdasarkan situs resmi BUMN.go.id).

"Saya cuma diajak untuk masuk di salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," kata Ahok kepada wartawan usai pertemuan dengan Erick.

Sejumlah pihak, seperti Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) mempertanyakan kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi ini. Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif langsung menyinggung rekam jejak Ahok yang pernah dipenjara karena kasus penistaan agama.

"Apa di Indonesia nggak ada lagi orang yang track record-nya baik, sopan, tidak kasar, tidak terindikasi korupsi?," kata Slamet kepada CNNIndonesia.com.
(fey/osc)
sumber

☆☆☆☆☆☆☆

Di Indonesia ini, terkadang standar ganda wajib menjadi pegangan. Melotot pada yang berseberangan, tutup mata pada yang berkawan. Gajah dipelupuk mata gak kelihatan karena mata ketutupan tai, semut diseberang lautan terlihat jelas karena tainya dimakan.

Untuk menjadi Direksi BUMN, syarat utamanya adalah tidak pernah tersangkut pidana yang merugikan negara. Ini berarti bahwa seseorang yang berhak menjadi direksi BUMN adalah mereka yang tidak pernah dipidana karena kasus korupsi. Bukan kasus penistaan agama, apalagi kasus yang dipaksakan untuk menenangkan dan menyenangkan sebagian orang yang terbukti sampai saat ini selalu bikin ulah dan bikin gaduh.

Sementara kasus yang diduga atau terindikasi korupsi pada seseorang seharusnya memang diputus secepatnya agar tidak menjadi konsumsi miring bagi sebagian orang untuk menjadi bahan serangan terhadap orang tersebut. Ini berlaku bagi siapa saja. Termasuk juga kasus pelanggaran HAM dan lain-lain. Jangan sampai karena tidak adanya kelanjutan kasusnya, tidak ada kejelasan, dijadikan santapan gurih bagi para provokator.

Soal Ahok, bahkan seorang Puyuono bisa memberi selamat kepada Ahok dan menaruh harapan besar kepadanya agar bisa membasmi para mafia di BUMN. Tapi tidak bagi admin Gerindra yang menyerang Ahok secara personal dan terang-terangan agar kasus yang membelit Ahok yaitu kasus Sumber Waras dan Cengkareng dibuka. Padahal urusan itu bukanlah urusan Ahok. Itu urusan KPK. Kenapa Gerindra baru bicara sekarang? Kebakaran jenggot? Atau dendam pribadi?

Masalah kadal-kadal gurun di 212, itu bukanlah masalah besar. Itu masalah kecil. Anggap suara sayup-sayup angin gurun. Mereka lebih banyak diberi kelebihan suara besar dibandingkan otak yang besar. Jadi wajar apabila hal yang tak berhubungan pun disuarakan mereka. Mereka adalah manusia-manusia yang haus perhatian, dan karena tak diperhatikan maka mereka selalu berulah agar semua mata melihat mereka. Ini seperti cewek jelek yang banyak tingkah agar bisa laku dari mencari perhatian lawan jenisnya. Atau banci yang banyak gaya agar dapat perhatian orang sekitarnya. Yang begini kita hanya patut mengasihani. Daripada meludah.

Jika mantan narapidana korupsi bisa menjadi wakil rakyat yang dipanggil terhormat, digaji negara, bahkan mungkin bisa korupsi lagi menjual nama rakyat. Jika seorang mantan narapidana saja bisa menjadi ketua badan olahraga yang membawa nama besar bangsa ini. Jika seorang mantan nyinyier agama bisa diterima menjadi sekutu sebuah kelompok agama. Jika seorang wanita penzinah bisa diterima jadi wakil rakyat. Kenapa seorang Ahok perlu diributkan untuk duduk dalam sebuah BUMN? Apa yang menyebabkan mereka kebakaran jenggot?

Ever onward, never retreat.
Biarkan kadal menjerit kepanasan, khafilah mah masa bodo.

Ditunggu gaya lu Hok!