Blak-blakan, Anies Tanggapi Cara Ahok Sisir Anggaran Satu per Satu

Anies Baswedan sedang menyiapkan aplikasi baru untuk mengatasi masalah sistem e-budgeting.

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi cara mantan pendahulunya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menyisir anggaran satu per satu. Ia sedang menyiapkan aplikasi baru untuk mengatasi masalah sistem e-budgeting ini.

Hal tersebut disampaikan Anies melalui video yang diunggah ke kanal YouTube Deddy Corbuzier, Kamis (14/11/2019).

Pada awal video Anies menjelaskan bahwa tahun lalu dirinya telah mengetahui ada kelemahan dalam sistem e-budgeting.

"We found it last years, langsung bikin aplikasi upgrade-nya. Karena itulah kita bisa mulai gunakan Januari besok,"ucap Anies.

Ia kemudian menceritakan bagaimana awal mula menemukan kelemahan sistem e-budgeting di tahun 2018.

"Saya mulai tugas akhir tahun 2017. 2018 ketemu nih, begitu ketemu, oke fix it. Kita bikin aplikasinya untuk upgrade sehingga tidak berulang. Bikin aplikasi itu setahun lebih," Anies menceritakan.

Deddy Corbuzier kemudian menimpali, "Bro bentar, kan 2017, Gubernur 2017 dong, Oktober 2017, sebelumnya Ahok, pada saat Ahok masalah ini ada enggak?"

Menurut Anies, masalah sistem e-budgeting ini juga terjadi di era pemerintahan Gubernur Ahok. Bahkan dia bersedia untuk menunjukkan buktinya.

"Karena itu dulu selalu dilihatin satu-satu. Saya ini begitu denger dilihatin satu-satu itu kayak gini lho, kalau memang kita pindah nih dari mesin ketik trus pindah ke Ms Word, trus mau ngitung jumlah kata pakai diitungin satu-satu, kenapa pakai Ms Word?" ujar Anies.

Ia berpendapat bukan cara yang tepat jika sudah memakai sistem elektronik dalam menyusun anggaran tapi langkah memeriksanya dengan cara manual.

"Jadi saya begitu ketemu masalah di sini, dilihatin pakai mata, saya bilang 'no no no'," ucap Anies.

Anies merasa seharusnya sistem e-budgeting bisa mendeteksi ketika ada pengguna yang input data dengan nominal atau item komponen yang tidak wajar. Maka dari itu, ia memerintah jajarannya untuk membuat aplikasi baru sebagai upgrade.

Sebelumnya, kontroversi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta mulai menjadi sorotan warganet setelah anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana mengungkapnya ke media sosial.

William menulis di Twitter, Selasa (29/10/2019), telah menemukan anggaran aneh pembelian lem Aibon senilai Rp 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Setelah banyak yang me-retweet cuitan itu, William pun membongkar anggaran-anggaran lain yang mencurigakan di Pemprov DKI Jakarta hingga kemudian memicu reaksi warganet.
sumber

☆☆☆☆☆☆☆

Hmmmm...
Bohong lagi. Anies bilang era Ahok ada masalah soal e-budgeting? Tahu dari siapa? Kalau benar ada masalah, pastinya sejak e-budgeting dipakai Jokowi-Ahok, pasti timbul persoalan kan? Nyatanya gak pernah ada keributan. Justru keributan itu setelah ada anggaran titipan yang membuat Ahok ribut dengan DPRD sampai menulis "pemahaman nenek lu!".

Kalau benar ada masalah, tak mungkin e-budgeting DKI Jakarta mendapat apresiasi dan penghargaan dan menjadi contoh e-budgeting propinsi lain.

Kalau benar Anies tahu e-budgeting DKI Jakarta bermasalah tahun 2018, kenapa dia bisa bilang sudah tahu sejak era Ahok tahun 2017?

Kalau benar tahu tahun 2018, kenapa tahun 2019 masih dipakai? Kenapa baru bicara akan ada upgrade e-budgeting setelah ribut-ribut anggaran-anggaran aneh?

Jujur saja Nies. Sebenarnya bukan soal e-budgeting bermasalah. Yang bermasalah itu manusianya. Ini ibarat sebuah brankas yang mempunyai kode, dan kode itu hanya 3 orang yang mengetahuinya. Lalu ketika ada maling yang ingin mengambil isi brankas, maka brankasnya disalahkan karena kodenya yang rumit.

Sebuah sistem, jika ada satu item dengan nominal harga dikalikan dengan bilangan lain lalu keluar sebuah nominal yang besar, itu bukan kesalahan di sistem, tapi semata-mata kesalahan otak si penginput. Sistem tetap benar karena mendeteksi jumlah yang benar meskipun tak masuk diakal.

Satu hal yang aneh. Kemarin-kemarin bilang mau mengupgrade sistem tanpa mengganti. Sekarang beda lagi, ingin membuat aplikasi baru untuk upgrade.

Jangan kebanyakan kata Nies. Nanti terjebak dalam kata-kata sendiri macam rumah lapis dan naturalisasi. Akhirnya malu sendiri.

Secanggih apapun sebuah sistem, yang akan menginput pasti manusia. Benahi dahulu otak yang menginput. Benahi dahulu otak manusia yang memberi perintah untuk menginput.

Pengisiran anggaran tetap dibutuhkan, karena jika tidak, akan banyak lolos anggaran-anggaran fiktif hasil pesanan.

Sekarang, yakin mau diupgrade? Upgrade atau bikin baru? Yang tegas dong. Bikin baru dengan hak kuasa membuka dan mengunci lebih dari 3 orang?

Sudahlah. Jangan akal-akalan. Manusia diberi akal untuk berpikir logis, bukan untuk mengakali atau akal-akalan. Jangan mudah menyalahkan. Salah terima salah. Tak perlu gengsi untuk meminta maaf. Jadi manusia jangan kelewat sombong. Sombong itu sifatnya setan.

Eh, ente bukan setan kan?