JAKARTA – Ketua KPK, Agus Rahardjo membeberkan daftar 25 provinsi di Indonesia yang memiliki kasus korupsi terbanyak berdasarkan data tahun 2004-2019. Jumlah ini tentu akan meningkat, jika upaya pencegahan tidak dilakukan menyeluruh dan melibatkan semua unsur.

Urutan teratas provinsi terkorup ditempati Provinsi Jawa Timur dengan total 85 kasus. Disusul oleh Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara, masing-masing sebanyak 84 kasus dan 60 kasus korupsi.

Sedangkan untuk urutan paling bawah dengan jumlah kasus korupsi amat sedikit yaitu ditempati Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah kasus korupsi sebanyak tiga kasus.

”Jenis korupsi didominasi perkara suap sebanyak 65 persen (602 kasus), tindak pidana pengadaan barang dan jasa sebesar 21 persen (195 kasus), tindak pidana penyalahgunaan anggaran sebanyak 5 persen (47 kasus), tindak pidana pencucian uang 3 persen (31 kasus), dan terakhir perkara pungutan atau pemerasan sebanyak 3 persen (25 kasus),” beber Agus, kemarin.

Ditambahkannya, sudah banyak pejabat yang diamankan KPK. Mereka terdiri dari wali kota, bupati, dan wakilnya yang keseluruhannya berjumlah 110 pejabat, 20 gubernur, serta 255 anggota DPR/DPRD yang terkena OTT karena kasus suap. ”KPK tentu berkomitmen dalam upaya pencegahan dan penindakan.

Semua unsur, memiliki peran penting dalam upaya pencegahan korupsi. Harapannya, pemerintah daerah berupaya melakukan monitoring dan pencegahan lewat banyak sisi. Dari sosialisasi, pendekatan di internal dan kesungguhan lainnya,” terang Agus.

Menanggapi hal ini, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan korupsi tidak hanya berada di lini eksekutif maupun legislatif. Kasus-kasus yang muncul tak jarang melibatkan perangkat yudikatif. ”Memang benar. Dan ini bagian dari seleksi alam untuk nantinya muncul jaksa-jaksa yang lebih baik lagi. Kalau masih banyak yang mengawasi (Kejaksaan), kami lebih suka.

Kalau ada yang kena, ini seleksi alam dan dijadikan contoh agar jera yang lain,” tegas Burhanuddin. Ia mencontohkan, KPK telah menetapkan eks Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Agus Winoto sebagai tersangka penerima suap terkait perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Selanjutnya, KPK juga telah menetapkan eks jaksa di Kejari Jogjakarta Eka Safitra dan eks jaksa di Kejari Surakarta Satriawan Sulaksono (SSL) sebagai tersangka kasus suap lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Jogjakarta Tahun Anggaran 2019.

”Hukum harus tegak. Tidak pandang bulu. Apalagi korupsi. Saya pun sudah berkoordinasi dengan KPK, kita punya komitmen yang sama untuk penindakan termasuk memberikan peringatan dini,” tegasnya. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan bahwa ada kasus korupsi melibatkan jaksa selalu dikoordinasikan dengan Kejaksaan Agung.

“Memang ada beberapa kasus yang bukan diambil alih sebenarnya tetapi kami koordinasikan dan kami menyerahkan kepada Kejaksaan Agung. Ada beberapa pertimbangan, satu Kejaksaan Agung sanggup untuk melaksanakan,” kata Syarif.

Kejaksaan Agung telah memberhentikan sementara tiga jaksa di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait kasus dugaan suap terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tahun 2019. Tiga jaksa itu, yakni Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Agus Winoto, Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Yadi Herdianto, dan Kasi Kamnegtibum TPUL Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Yuniar Sinar Pamungkas.

KPK menetapkan Agus sebagai tersangka bersama dua orang lainnya, yakni Alvin Suherman (AVS) seorang pengacara dan Sendy Perico (SPE) dari pihak swasta atau pihak yang berperkara. Sedangkan dua jaksa lainnya, yakni Yadi dan Yuniar sempat diamankan oleh KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Keduanya kemudian tidak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, namun diproses secara internal oleh pihak Kejaksaan Agung.

25 Provinsi Dengan Kasus Korupsi Terbanyak
1. Jawa Timur 85 kasus
2. Jawa Barat 84 kasus
3. Sumatera Utara 60 kasus
4. DKI Jakarta 59 kasus
5. Riau 45 kasus
6. Jawa Tengah 43 kasus
7. Lampung 25 kasus
8. Banten 24 kasus
9. Bengkulu 22 kasus
10. Papua 22 kasus
11. Sumatera Selatan 18 kasus
12. Kalimantan Timur 17 kasus
13. NAD 14 kasus
14. Jambi 12 kasus
15. Sulawesi Utara 10 kasus
16. Kalimantan Selatan 10 kasus
17. Sulawesi Utara 10 kasus
18. NTB 9 kasus
19. Sulawesi Tenggara 8 kasus
20. Maluku 6 kasus
21. Nusa Tenggara Timur 5 kasus
22. Bali 5 kasus
23. Sulawesi Selatan 5 kasus
24. Kalimantan Tengah 4 kasus
25. Sumatera Barat 3 kasus

https://radarbanyumas.co.id/jawa-tim...h-raking-enam/

Provinsi anda peringkat berapa klasemen