Ada hal menarik saat Rapat Kerja perdana antara Komisi I dengan Menhan Prabowo Subianto di gedung DPR, Jakarta, 11 September 2019. Yakni saat Perwakilan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini meminta Menhan Prabowo lebih memperhatikan keberadaan misionaris atau pemuka agama di Papua. Dia mengaku khawatir para pemuka agama tersebut justru melakukan misi selain menyebarkan agama.

"Maaf Pak Menhan kita tidak ingin singgung sesuatu sensitif di Papua, itu banyak juga pesawat yang angkut misionaris, pihak (pengamanan) Papua kesulitan cek ini. Yang kita khawatirkan (bukan) soal orang sebar agama tetapi yang kita khawatir ada orang atas nama misionaris tapi simpan agenda lain di Papua itu yang jadi biang kerok, bisa jadi, kita tidak boleh tuduh, tapi harus diperiksa," kata Jazuli.

Perwakilan PKS itu juga menyarankan agar Prabowo menambahkan pasukan di wilayah Papua dalam rangka menjaga keamanan.

CNN Indonesia [PKS Minta Prabowo Waspadai Gerak-gerik Misionaris di Papua]

Tak sadarkah anggota Dewan yang terhormat dari Fraksi PKS bahwa mereka tengah memainkan isu agama di Papua, yang justru akan mengusik suasana kondusif di Papua yang telah dengan susah payah dijaga?

Harus diingat bahwa sebelum Prabowo menjadi Menhan, sebelum Kabinet Indonesia Maju dibentuk oleh Presiden Jokowi, isu Papua adalah tugas Menkopolhukam dan Sinergi antara TNI-Polri.

Liputan 6 [Menkopolhukam Siapkan Langkah Jaga Situasi Kondusif di Papua-Papua Barat]

Bahkan saat KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa memanggil Panglima Kodam (Pangdam) se-Indonesia pada 9 Oktober lalu, hanya Pangdam Cendrawasih yang tidak bisa hadir lantaran fokus menciptakan situasi kondusif di tanah Papua.

Sindonews [KSAD Kumpulkan Pangdam se-Indonesia]

Hal ini menunjukkan, adanya sinergi yang kuat antara TNI-Polri dan Kemenkopolhukam guna menjaga Papua tetap aman dan kondusif.

Kini yang diperlukan oleh Papua adalah penanganan sipil ala Menkopolhukam sipil dan bukan isu agama yang dimainkan PKS. Isu agama justru hanya akan membuat suasana menjadi runyam. Terlebih lagi setelah Indonesia berhasil menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2024. Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan pada 18 Oktober lalu, "Ini menjadi wake up call bagi kita bahwa kita memang harus memenuhi komitmen internasional maupun dalam negeri. Kami dorong pemerintah menyelesaikan soal Papua dan kasus-kasus lain yang belum selesai sesuai koridor HAM."

CNN Indonesia [Jadi Dewan HAM PBB, Pemerintah Diminta Prioritaskan Papua]

Penunjukkan Indonesia menjadi Anggota Dewan HAM PBB makin menegaskan bahwa demi tegaknya HAM di Papua, tidak boleh ada pendekatan militeristik.

Apalagi, kabinet baru Jokowi sudah selangkah lebih maju dalam menyelesaikan gejolak Papua yang sesuai koridor HAM lewat langkah Menkominfo tak akan membatasi internet pada saat hari lahir OPM pada 1 Desember 2019 nanti. Sebuah langkah progresif dalam menjaga agar hak sipil tetap terpenuhi.

Katadata [Menkominfo Tak Akan Blokir Internet Saat HUT Organisasi Papua Merdeka]

Sehingga yang perlu diperkuat dalam menangani gejolak Papua adalah pendekatan sipil dan kemanusiaan, bukan militer apalagi agama. Di sinilah peran dari Menkopolhukam Mahfud MD, yakni fokus menyelesaikan persoalan OPM dengan pendekatan sipil dan kemanusiaan.

Hal yang justru harus menjadi perhatian bagi Menhan Prabowo adalah gejolak GAM dan Blok Islam yang memang telah menjadi tugas Menhan dan khususnya Prabowo yang pada Pilpres lalu didukung oleh Blok Islam dan sejak lama berpartner dengan PKS.

Lantas ada apa dengan GAM dan Blok Islam sehingga Menhan Prabowo harus menaruh perhatian padanya?

Pada bulan September 2019, Kelompok Yahdi dari Aceh mengunggah video yang membuat konten kebencian dan bernada rasis. Pria berserban bernama Yahdi Ilar Rusydi mengeluarkan imbauan berbau ancaman kepada warga pendatang agar segera keluar dari Aceh, hingga batas waktu 4 Desember 2019.

Pengamat teroris dari Universitas Malissaleh (Unimal), Al Chaidar menilai aksi yang dilakukan kelompok Yahdi merupakan bentuk kekecewaan kepada kelompok GAM Eropa. "Karena mereka (GAM di Eropa) dianggap telah gagal memerdekakan Aceh dan gagal menarik dukungan negara-negara di dunia terhadap Aceh," ujar Al Chaidar pada 10 November 2019. Chaidar menambahkan bahwa mereka kecewa MoU Helsinki tidak bisa membuat Aceh independen dan terpisah dari Indonesia.

Yahdi sendiri telah ditangkap pada 7 November 2019 di Cot Rabo Baroh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun.

Tribunnews Aceh [Al Chaidar Sebut Kelompok Yahdi Kecewa dengan GAM Eropa dan MoU Helsinki]

Berdasarkan pemberitaan tersebut, maka ada fakta bahwa ternyata masih ada pihak GAM yang inginkan pemisahan diri dari Indonesia. Maka tak menutup kemungkinan ada pihak eks GAM lain yang akan mengikuti jejak dari Kelompok Yahdi. Oleh karena itu akan lebih tepat ketika Menhan Prabowo lebih fokus menyelesaikan persoalan GAM, jika perlu dengan pendekatan militer.

Penanganan militer menjadi opsi karena Aceh telah menyepakati MoU Helsinki yang berarti sudah melalui penyelesaian sipil. Namun ketika sebagian GAM hidup kembali mengendarai blok Islam untuk menciptakan ancaman, maka perlu solusi militer oleh Menhan. Terlebih lagi, saat Pilpres 2019, Prabowo menang telak di Aceh dan memiliki kedekatan khusus dengan eks Panglima GAM Muzakir Manaf.

Tribunnews Aceh  [Prabowo Menang Telak di Aceh]

Detik [Prabowo Ceritakan Kisahnya dengan Eks Panglima GAM yang Jarang Diketahui]