Anggaran Trotoar Rp1,2T, Anies Diminta Cari di Luar APBD DKI

Jakarta, CNN Indonesia -- Proyek pembangunan trotoar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta banyak disorot anggota DPRD DKI Jakarta. Salah satunya dibahas Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmuda dalam rapat komisi tersebut.

Ia mengatakan kemacetan semakin menjadi ketika trotoar mengambil lahan jalan utama. Faktor kedua yang banyak diprotes DPRD DKI ialah soal anggaran pembangunan trotoar yang mencapai Rp1,2 triliun.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan harusnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak hanya mengandalkan APBD DKI untuk pembangunan trotoar.

"Harusnya bisa cari pendapatan yang lain untuk bangun trotoar. Jangan mengharapkan dari APBD semua. Kan tahu kita defisit," kata Prasetyo di DPRD DKI Jakarta, Senin (11/11).

Prasetyo pun menyarankan agar Anies bisa menghidupkan kembali sumber pendapatan Koefisien Lantai Bangunan (KLB). Sumber pendapatan itu tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pengenaan Kompensasi terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan.

"Dulu kita bisa bangun Simpang Susun Semanggi enggak pakai APBD lho, itu trotoar di sekitarnya juga dari KLB. Saya pikir bisa diinventarisir perusahaan apa saja yang masih memiliki utang ke kita," ujar Prasetyo.

Pada era kegubernuran Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ada proyek pembenahan trotoar di kawasan Sudirman-Thamrin dan sekitaran Jati Baru, Tanah Abang.

Saat itu sebuah perusahaan Jepang PT Mitra Panca Persada, anak perusahaan asal Jepang, Mori Building Company membayar denda KLB sekitar Rp356 miliar, dan memiliki sisa anggaran untuk membenahi trotoar di sepanjang Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Untuk kondisi saat ini, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho menjelaskan pembangunan trotoar Rp1,2 triliun itu dimaksudkan untuk paket lengkap trotoar bersama dengan fasilitasnya.

Rencananya di tahun 2020 akan ada 100 kilometer trotoar yang dibangun dengan anggaran tersebut.

"Kita sudah punya rencana detailnya dan kita tidak asal-asalan, Ada kajiannya dan akan kami paparkan," tegas dia.

Rencananya, besok DPRD DKI dan Dinas Bina Marga DKI akan meninjau lokasi trotoar sebagai percontohan. Lokasi yang akan ditinjau besok adalah berlokasi di trotoar Cikini, Jakarta Pusat.

Penebangan Pohon di Cikini Disebut Langgar Perda

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono mengkritik penebangan pohon yang dilakukan dilakukan Pemprov DKI di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, melanggar Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Pasal 12 huruf G.

"Setiap orang atau badan dilarang memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalur hijau dan taman," kata Gembong di DPRD DKI Jakarta, Senin (11/11).

Gembong mengungkapkan harusnya pohon Angsana tersebut dipertahankan untuk menjadi penyaring polusi udara. Menurutnya, kalaupun memang harus ditebang karena alasan keselamatan maka seharusnya hanya pemotongan ranting atau batang yang terlihat rapuh..

"Semestinya yang ditebang itu rantingnya yang sudah rapuh. Praktik di lapangan masih banyak ranting yang belum ditebang," ujar dia.

Kemudian Gembong mengingatkan bahwa Gubernur DKI Jakarta punya kewajiban untuk melindungi lingkungan, bukan malah menebang. Hal itu, kata dia, tercantum dalam UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Dengan pengelolaan itu, DKI sangat bertentangan dengan semangat UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," tegas dia.

Soal penebangan pohon itu, secara terpisah Hari Nugroho mengatakan dilakukan berdasarkan evaluasi dengan alat ukur usia.

"Secara pengukuran itu kokoh tapi kayak keropos. Kalau musim hujan dikhawatirkan pohon tumbang," ujar Hari.

Hari mengatakan pihaknya mengganti dengan pohon yang baru yang dianggap lebih kuat. Hal itu sudah dilakukan langsung Dinas Bina Marga DKI Jakarta.
sumber

☆☆☆☆☆☆

Seumur-umur Gubernur DKI Jakarta yang paling munafik mungkin ya yang sekarang ini.

Dulu waktu kampanye, ngomongnya selangit :

Quote:

Ketika itu, dia menyatakan untuk membangun Ibu Kota sedianya harus menggunakan APBD, dan bukan menggunakan dana CSR perusahaan.

"Kita seringkali melihat program besar, karya-karya besar, dan ketika ditanya datangnya dari mana, (ternyata dari) denda KLB. Barang besar KLB, lah, APBD-nya di mana?. APBD sebesar ini, kok CSR. Masa tempat-tempat bagus dibangunnya pakai CSR. APBD-nya mana?" ujar Anies kala itu.

Saat itu, Anies juga menyindir dengan mengatakan bahwa seorang Gubernur DKI harus memiliki perencanaan yang matang dalam penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran di DKI, menurutnya, tidak boleh sama dengan penggunaan anggaran di perusahaan swasta.

"Karena itu seorang gubernur dikasih waktu lima tahun, supaya dia punya perencanaan bisa jalan. Kalau tidak, dia pakai dana CSR, apa bedanya dengan swasta," lanjut Anies.

Eh, ujug-ujug dia bikin 3 JPO 53 milyard dari dana CSR. Gak laporan lagi ke DPRD, gak jelas juga perhitungannya.

Sekarang, giliran bikin trotoar sampai triliunan, CSR gak mau dipakai. Dan ada 2 kemungkinan alasannya :

1. Dia gak mau malu lagi pakai CSR soalnya pernah sombong dan suudzon soal CSR.
2. Dia mau semua orang melihat bahwa serapan APBD tepat guna. APBD terserap sempurna hingga melewati 100%, bahkan APBD bisa defisit.

Kalau Gubernur yang lama tak peduli APBD tak terserap besar asal uang rakyat aman dan jelas peruntukannya, yang sekarang terbalik. APBD harua terserap maksimal tak peduli uang rakyat habis gak jelas.

Soal pohon, Anies ini kontradiktif dalam setiap perkataan dan perbuatan. Sibuk kampanye soal udara sehat, tapi berani menebang pohon yang usianya puluhan tahun dan masih kuat. Sibuk ngomongin mobil listrik tapi giliran ditantang pakai mobil listrik untuk jajaran Pemda, alasannya mahal. Sibuk ngomongin Perda tapi Perda itu sendiri dilanggar buat PKL dan warga gak jelas status kepemilikan tanahnya. Sibuk ngomongin ketimpangan tapi gak bisa mgilangin ketimpangan di DKI Jakarta.

Kita biasanya kalau mengganti sesuatu pastinya dengan kesetaraan, minimal mendekati sama nilainya.

Kalau pohon tua yang masih kuat digorok seenaknya lantas bilang mau diganti dengan pohon lain, apa gak geblek? Lha, pohonnya masih anak, butuh puluhan tahun untuk besar. Apa itu setara dengan yang digorok?

Kalau segala kesalahan Anies hanya dibiarkan oleh anggota-anggota DPRD DKI Jakarta, mendingan bubar ajalah DPRD. Buat apa juga ada dewan kalu tak punya fungsi.

Kalah nyali sama anak baru.