Komisi A DPRD DKI Jakarta menyerahkan pembahasan rencana anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Komisi A meminta Banggar DPRD mengevaluasi TGUPP secara menyeluruh.

"Rekomendasi Komisi A adalah evaluasi menyeluruh terkait kewenangan dan tupoksi TGUPP," ucap ketua Komisi A DPRD DKI, Mujiyono, kepada wartawan, di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, (11/11/2019).


Evaluasi menyeluruh berarti mengevaluasi kinerja termasuk nilai anggaran. Diketahui, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) merencanakan anggaran untuk TGUPP senilai Rp 19,8 miliar.

"Bahasanya adalah evaluasi menyeluruh. Evaluasi menyeluruh kan macam-macam, tupoksi, kewenangan, anggarannya, kan ke situ. Kalau kami sudah bilang evaluasi menyeluruh, kan boleh membongkar semuanya," kata Mujiyono.

Mujiyono mengatakan banyak anggota Komisi A yang meminta anggaran untuk TGUPP dihapus. Namun, Komisi A merasa tidak bisa melakukan itu.

"Dibawa ke Banggar besar, di (komisi) A enggak bisa menolkan segala macam, di Banggar besar nanti. Kalau teknisnya di A, kesalahan kita. Keinginan anggota memang sebagian besar dinolkan, tapi kan tentunya juga enggak semudah itu," ucap Mujiyono.


Sebelumnya, usul rencana pagu anggaran TGUPP menjadi pertanyaan bagi anggota komisi, di antaranya anggota Komisi A Fraksi PAN, Lukmanul Hakim, mempertanyakan jumlah usulan anggaran TGUPP tersebut. Lukman mempertanyakan jumlah anggota TGUPP dengan anggaran sebesar Rp 19,8 miliar.

"TGUPP, mana orangnya? Ini mengajukan anggaran ini, sesudah dipotong menjadi Rp 19 miliar lebih kurangnya," kata Lukman dalam rapat Komisi A di gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (30/10).

Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Gembong Warsono mengatakan tak perlu ada anggaran untuk TGUPP di Bappeda. TGUPP bisa menggunakan anggaran operasional gubernur.

"Lebih baik untuk TGUPP Rp 0, tidak perlu dianggarkan. Kalau mau menggunakan TGUPP, silakan pakai dana operasional Gubernur," ujar Gembong.


Gembong mengatakan penghilangan anggaran untuk TGUPP dilakukan guna efisiensi anggaran. Menurutnya, dana yang dianggarkan harus berdampak pada pembangunan Jakarta.

"Kalau diperkenankan, lebih baik sudahlah, kan efisiensi, lebih baik seluruh alokasi anggaran untuk TGUPP dinolkan. Kenapa? Karena setiap rupiah yang kita keluarkan, harus mendapatkan output untuk pembangunan DKI Jakarta ini," kata Gembong.

Helm proyek milyaran

menurut ane banyak partai politik gerah akan popularitas Anies makanya mulai di serang dari segala penjuru.

Padahal kurang hebat apa lagi anies di jakarta....

Menghadirkan banyak para umkm berbentuk PKL....

Membuat jakarta menjadi no 1 di dunia karena polusi udarannya.....

Belum lagi pemberian lem aibon,pasir dan helm proyek tuk para siswa sekolah.

Ini baru contoh kecil prestasi anies