Perdamaian Pilpres antara Presiden RI Joko Widodo dan Calon Presiden RI Prabowo Subianto yang kini dipercaya menjabat Menteri Pertahanan, menghasilkan Kabinet Gembira, hasil dari Pilpres Gembira. Lelah terjebak tarik menarik China dan Amerika Serikat, kabinet periode 2019 - 2024 pun mendorong Presiden komitmen perkuat hubungan dengan Amerika Serikat.



Poros Jakarta - Washington DC dimulai untuk mengimbangi Poros Jakarta - Peking.



Presiden menunjuk Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Mahendra Siregar menjabat Wakil Menteri Luar Negeri, mendampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Mahendra Siregar diberi tugas mengoptimalisasi kerjasama Indonesia - Amerika Serikat yang merenggang akibat haluan Indonesia yang terlalu condong ke China di periode 2014 - 2019, dengan memanfaatkan insentif Perang Dagang yang mempermudah ekspor RI ke Amerika Serikat.



Mahendra Siregar mendapat 5 perintah langsung dari Presiden terkait penguatan Poros Jakarta - DC, yakni : 

Pertama, mengoptimalkan kerjasama Generalized System of Preferences (GSP) yang merupakan insentif tarif hingga nol persen (0%) terhadap 5 jenis produk ekspor RI ke Amerika Serikat, meliputi : Tekstil, Karet, Sepatu, Electronik Rumah Tangga, dan Furnitur. Mahendra diberi waktu 1 bulan oleh Presiden untuk menyelesaikan format realisasi kerjasama GSP tersebut, khususnya terkait roadshow Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross, arsitek Perang Dagang ke Thailand, Indonesia dan Vietnam pada 3 s/d 8 November 2019. 

Kedua, menjaga keberlangsungan Industri Sawit, khususnya terkait kondisi geopolitik Indonesia - Uni Eropa yang sedang tidak bersahabat. Bicara industri sawit otomatis akan berbicara posisi tawar Perancis, negara asal merk pesawat Airbus yang sudah bergabung bersama One Belt One Road China sebagai motor utama kampanye Anti Sawit RI, melawan Belanda yang menjadi pusat perdagangan komoditas sawit dunia di Rotterdam. Insentif GSP yang diberikan Amerika Serikat kepada Indonesia, tentunya akan timbal balik dengan misi Amerika Serikat mengamankan jual beli Boeing ke Indonesia, khususnya melalui Lion Air, Garuda Indonesia, dan Sriwijaya Air. Oleh karenanya, tugas Mahendra menjamin keberlangsungan industri sawit dengan Uni Eropa, berarti menjamin keseimbangan kepentingan Airbus vs Boeing di Indonesia.



Ketiga, perjanjian Free Trade Area (FTA) / Regional Trade Area (RTA) yang sudah tak beken lagi karena tren global yang mengutamakan proteksi pasar dalam negeri, mendorong negara-negara dunia, termasuk Indonesia harus temukan formula keseimbangan kerjasama Bilateral dalam Politik Luar Negeri dengan tiap negara secara terpisah. Kemlu tak lagi dapat bermain generalisasi dalam kebijakan Multilateral, tetapi harus bicara Bilateral.

Keempat, Presiden meminta Kemlu mencari cara paling efektif untuk merealisasikan ketiga tugas di atas. Sebab, posisi Kemlu saat ini tidak dapat secara leluasa bergerak karena harus berkoordinasi dengan Menko Perekonomian dan Menko Kemaritiman. Dengan demikian, formulasi memperkuat Poros Jakarta - DC dalam 3 poin di atas menjadi tidak berguna, tanpa adanya mekanisme efektif dan efisien bagi keleluasaan ruang gerak Kemlu.

Kelima, Presiden memberi tenggat waktu bagi Mahendra Siregar mencari formulasi yang tepat beserta sistem koordinasinya selama 1 tahun.

Sekilas, tugas Wamenlu perkuat Poros Jakarta - DC tampak mudah. Namun sebetulnya amat sangat sulit. Sebagaimana diulas di poin pertama dan kedua, memperkuat kerjasama Indonesia - Amerika Serikat dengan mendorong Kemlu manfaatkan celah insentif GSP hingga 0% dari Amerika Serikat, tidak bisa dilihat secara otonom.

Tak ada makan siang gratis. No free lunch.

Tak mungkin Amerika Serikat beri insentif GSP hingga 0% tanpa menuntut bilateral lainnya. Dari mudah terlihat saja, sudah diketahui bahwa Amerika Serikat akan bicara kemudahan bagi Boeing jual pesawatnya ke Lion Air, Garuda Indonesia, dan Sriwijaya Air. Apalagi kita tahu, Lion Air milik Rusdi Kirana, adalah orang dekat Presiden yang juga dekat dengan PKB, parpol pendukung Presiden. Anaknya, Davin Kirana, adalah kader Nasdem. 

Bahkan poros Gondangdia putuskan berseberangan dengan poros Teuku Umar pun, untuk menggandeng Anies Baswedan dan berada di oposisi bersama PKS, tak mengubah situasi. Karena Presiden Joko Widodo berkali-kali sinyalkan kode ingin bergabung ke Nasdem.

"Saya belum pernah dipeluk seerat Pak Sohibul oleh Bang Surya," ujar Presiden Joko Widodo memberi sinyal kepada Nasdem.

Pertanyaan yang lebih penting disini, apakah niat Presiden perkuat Poros Jakarta - DC serius? Atau sekedar cara memanjakan Amerika Serikat agar tak terlalu keras sikapi mesranya hubungan Indonesia dengan China?

Sebab, hampir mustahil temukan keseimbangan antara Indonesia ke Amerika Serikat, dengan Indonesia ke Uni Eropa. Indonesia mengambil tawaran insentif GSP hingga 0% ke Amerika Serikat, berarti bicara deal Boeing dan tentunya deal persenjataan Amerika Serikat dengan Menhan Prabowo Subianto.



Sementara memperkuat industri sawit ke Uni Eropa, sudah tentu akan memusatkan pembicaraan Indonesia dengan Perancis. Tentunya, Perancis akan legowo melonggarkan Sawit RI masuk Uni Eropa, jika Indonesia juga longgarkan pembelian Airbus kepada Air Asia Indonesia dan Citilink. Citilink, adalah produk kesayangan pengusaha Chairul Tanjung, yang boleh dikatakan sebagai Duta Dagang Perancis di Indonesia melalui Carrefour dan Airbus Citilink.

Mampukah Mahendra Siregar temukan formula tepat menyeimbangkan Airbus vs Boeing di balik permintaan Presiden jamin Industri Sawit RI di Uni Eropa, bersamaan agar Indonesia manfaatkan insentif GSP hingga 0% dari Amerika Serikat?

Kalau saya, tanpa menggunakan pil NZT di film Limitless yang diperankan Bradley Cooper, rasanya kok mustahil. Tapi mungkin Wamenlu Mahendra Siregar punya cara.

Kita lihat 1 tahun tenggat waktu yang diberi Presiden kepada Wamenlu Mahendra Siregar.