Mungkin tak banyak yang tahu, jika selama ini wilayah udara Indonesia terutama dikawasan Riau, Tanjungpinang, Natuna, dan Semenanjung Malaka seluas 100 mil laut (atau sekitar 1.825 kilometer) dikuasai oleh negara tetangga kita, Singapura dan Malaysia. Bukan dikuasai dalam artian dijajah, namun pengelolaan wilayah ruang udara diarea tersebut atau yang biasa disebut dengan istilah Flight Information Region (FIR) sepenuhnya dikuasai oleh Singapura dan Malaysia. Penguasaan tersebut sebenarnya sudah berlangsung sangat lama, hampir sama dengan usia kemerdekaan Indonesia.

Sejak tahun 1946 pengelolaan ruang kendali wilayah udara Riau dan sekitarnya telah dikuasai oleh negara bekas jajahan Inggris tersebut. Hal ini terjadi akibat dari pertemuan yang berlangsung di Dublin, Irlandia pada bulan Maret 1946 oleh International Civil Aviation Organization (ICAO) yang memutuskan bahwa sebagian wilayah udara Indonesia pengelolaanya diserahkan kepada dua negara tetangga yakni Singapura dan Malaysia. Wilayah tersebut dibagi menjadi 3 sektor, dengan dua sektor diantaranya yakni sektor A dan C di kuasai oleh Singapura, sedangkan sektor B dikelola oleh Malaysia.

Kenapa bisa begitu? Lalu apa efeknya jika sebagian wilayah udara kita pengelolaannya diserahkan pada pihak asing? Hal ini tak lepas dari keputusan ICAO, lembaga PBB yang mempunyai tugas mengatur wilayah udara untuk penerbangan sipil internasional. Kala itu, ICAO memberi hak pengelolaan wilayah udara Kepri dan sekitarnya kepada Malaysia dan Singapura dengan pertimbangan kedua negara bekas jajahan Inggris tersebut mempunyai peralatan serta sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola wilayah udara Kepri dan sekitarnya.


Lalu apa efeknya bagi Indonesia atas penguasaan ini? Indonesia jelas merugi. Selain kedaulatan, pengelolaan wilayah udara yang dilakukan oleh pihak lain juga akan membuat Indonesia tak bisa maksimal dalam mengantisipasi resiko ancaman yang datang dari wilayah udara tersebut. Belum lagi secara ekonomi. Jelas pengelolaan FIR oleh dua negara tetangga ini berakibat pada kerugian Indonesia, karena ongkos yang di bayar oleh pihak maskapai saat melewati wilayah udara Indonesia menjadi tidak utuh. Selama ini ongkos tersebut didapat oleh Indonesia dengan sistem sharing.


Lalu apakah selama ini Indonesia diam saja melihat penguasaan yang dilakukan oleh negara tetangga padahal secara berdaulat wilayah tersebut termasuk dalam wilayah kedaulatan Indonesia? Diringkas dari beberapa sumber, Indonesia sudah pernah melakukan negoisasi dengan pihak ICAO pada tahun 1993 agar bisa mengambil alih FIR wilayah Kepri, namun hasilnya pengajuan tersebut ditolak dengan alasan bahwa secara infrastruktur Indonesia belum mampu. Hal itu kembali terjadi pada tahun 2015. Kala itu Presiden Jokowi mengajukan pengambilalihan pengelolaan FIR namun lagi - lagi ditolak.


Tak menyerah, ditahun 2019 ini lagi - lagi Jokowi mengajukan kesepakatan dengan pihak Singapura tentang penguasaan wilayah udara Kepri dan sekitarnya. Pada 9 Oktober yang lalu, kedua pemimpin negara telah bertemu dan telah menyepakati kerangka kerja terkait dengan wilayah udara kedua negara. Diharapkan kedepan kesepakatan nyata antara kedua negara dapat tercapai. Dan tentu, kedaulatan wilayah udara yang telah dikuasai oleh negara tetangga lebih dari 70 tahun itu dapat kembali ke ibu pertiwi. Sekedar diketahui, saat ini Indonesia baru memiliki 2 FIR, yakni FIR Jakarta dan Makassar. Jika kesepakatan ini tercapai, Indonesia bakal memiliki 3 FIR dan mencakup seluruh wilayah udara Indonesia, atau bisa jadi wilayah Kepri akan masuk ke FIR area Jakarta.