Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Anies Baswedan mulai gerah dan meminta para pihak tidak mengkritisi kebijakan barunya yang meniadakan pembatasan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) -- awalnya berisi 73 orang, sekarang menjadi tidak terbatas.

Ketidaknyamanan tersebut ditunjukkan Anies saat diminta tanggapannya terkait Pergub No. 16/2019 tentang TGUPP. Menurut gubernur, kebijakan tersebut dilakukan agar bisa merekrut PNS dan TGUPP tidak terkesan eksklusif karena berisikan profesional.

"TGUPP ini selalu diramaikan, sensitif, ramai digoreng-goreng," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Anies meminta persoalan TGUPP tidak diperpanjang karena pihaknya tidak memiliki tujuan lain selain memberi tempat bagi PNS masuk menjadi tim gubernur. Namun demikian, banyak pihak yang mengkritisi kebijakan gubernur termasuk dari fraksi-fraksi di DPRD DKI.

Kritik yang muncul didasari dari penilaian terhadap TGUPP yang dianggap belum berkontribusi terhadap pembangunan DKI dan terkesan malah membebani APBD.

Pengamat perkotaan Nirwono Joga turut memberi catatan kritis terhadap TGUPP di masa kepemimpinan Anies yang menurutnya gagal melakukan terobosan.

"Saya belum melihat terobosan yang signifikan terhadap keberadaan TGUPP karena banyak masalah yang tidak terbantukan untuk diselesaikan," katanya.

Nirwono menilai, adanya batas maksimal 73 orang, yang menjadikan tim gubernur memiliki struktur gemuk,  belum menunjukkan peran yang signifikan, apalagi sekarang tim malah memiliki keanggotaan yang tidak terbatas.

Nirwono berpendapat, harusnya TGUPP menunjukan perannya dalam mengatasi persoalan DKI seperti penataan kawasan Tanah Abang yang tidak jelas nasibnya, penataan kampung yang banyak melanggar RDTR, rencana penyelesaian pemanfaatan pulau-pulau reklamasi, dan terobosan mengatasi banjir yang masih terjadi secara sporadis di Ibu Kota.

Tanpa adanya peran yang signifikan, maka wajar jika publik menilai TGUPP tidak memiliki fungsi atau pemborosan, sebab mereka digaji dari APBD DKI, ujarnya.

Nirwono mengatakan, sebaiknya gubernur mengevaluasi secara menyeluruh TGUPP, baik dari sisi perekrutan, transparansi anggaran dan capaian hasil kerja. Jika tidak memiliki korelasi yang positif terhadap pembangunan DKI lebih baik dibubarkan, tetapi jika gubernur merasa perlu lebih baik pembiayaannya dilakukan oleh gubernur sendiri bukan dari APBD.

"Karena menggunakan dana APBD maka masyarakat berhak mendapat timbal-balik dari TGUPP. Jika tidak signifikan sebaiknya dihentikan, dananya dialihkan untuk kepentingan yang lebih mendesak. Kalau gubernur masih merasa perlu sebaiknya dibiayai sendiri langsung bukan dari APBD yang membebani masyarakat," kata Nirwono.


Anies Baswedan Tidak Nyaman Dikritik

Anies Merasa Diserang Soal Buruknya Sampah di Jakarta

Beberapa kritik yang dialamatkan kepada Anies Baswedan selalau dikaitkan dengan goreng-menggoreng, Anies menggangap kritik sebagai masalah yang digoreng-gorenglah, pengkritiknya dianggap cari panggunglah. Anies baswedan terkesan selalu mencari pembenaran. Daripada mengakui kesalahan dan mencari jalan keluar, anies baswedan selalu menuduh orang yang mengkritiknya sebagai lawan politik yang menggoreng-goreng masalah dan mencari kesalahannya. Padahal jika Anies mau berpikir jernih, sebagai seorang pemimpim kritik tersebut harusnya disikapi dengan dewasa. Seperti sungai yang ditutup jaring, kasus bambu, TGUPP, dan terakhir kasus lem aibon. Sekelas Jokowi dan juga Ahok dahulu kala tak pernah berhenti dikritik bahkan dicaci-maki, tetapi mereka tidak menganggap pengkritik sebagai pencari panggung, tetapi kritik dijawab dengan prstasi dan juga solusi.

Apakah ketidaknyamanan Anies terhadap kritik ini ada hubungannya dengan ambisi politik tertentu Anies Baswedan ?