Beredar sebuah kabar yang menyebutkan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi tidak akan memperpanjang izin organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI). Kabar ini menjadi viral di media sosial setelah diunggah oleh salah satu penggunna Facebook bernama “Indonesia Jaman Dulu” pada Jumat, 1 November 2019.

Melalui postingannya, pengguna tersebut menuliskan narasi, “Ijin FPI tidak diperpanjang lagi.” Narasi tersebut juga dilengkapi dengan artikel berita dengan judul “Menag Fachrul Razi Tegaskan Tak Akan Perpanjang Izin FPI” yang bersumber dari situs Gesuri.id.



Sontak narasi tersebut viral dan menjadi perbincangan netizen. Hingga tulisan ini dibuat, postingan tersebut sudah dikomentari lebih dari seribu kali dan dibagikan sebanyak 768 kali.

Lantas bagaimana kebenaran informasi yang tengah beredar tersebut?


PEMERIKSAAN FAKTA
Melansir penelusuran Tempo.co, Hansip Hoax mendapatkan fakta bahwa isi artikel yang dimuat situs Gesuri.id dalam postingan yang viral tersebut sama dengan isi dari salah satu berita di laman situs CNN Indonesia. CNN Indonesia pernah mengunggah berita tersebut pada 31 Oktober 2019 lalu dengan judul “Menag Tak Restui Izin FPI Jika Masih Cantumkan Misi Khilafah.”

Dalam berita yang dimuat CNN Indonesia dan Gesuri.id tersebut sebenarnya juga tidak menyatakan bahwa Fachrul Razi tidak akan memperpanjang izin FPI. Fachrul berujar bahwa ia tidak akan memberikan rekomendasi bagi ormas yang masih mencantumkan khilafah dalam AD/ART-nya.

Selain itu sebenarnya izin ormas, termasuk FPI, bukan dikeluarkan oleh Kementerian Agama, melainkan Kementerian Dalam Negeri. Meskipun begitu, jika ingin perpanjangan izinnya diproses oleh Kementerian Dalam Negeri, ormas-ormas mesti menyerahkan surat rekomendasi dari Kemenag ke Kemendagri. Persyaratan itu diwajibkan setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemsyarakatan.

Ketua Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmo Prawiro, membenarkan bahwa ormasnya belum melengkapi persyaratan tersebut. Namun, ia memastikan bahwa permohonan surat rekomendasi sudah diajukan ke Kementerian Agama.

Melansir dari Tempo.co, Pelaksana Tugas Biro Hukum Kerja Sama Luar Negeri Kemenag, Syafrizal, menyatakan sudah menerima permohonan surat rekomendasi FPI sejak sebulan yang lalu. Namun Kemenag belum memproses surat rekomendasi tersebut karena Kemenag belum memiliki landasan hukum mengenai tata cara untuk mendapatkan rekomendasi. Karena, sebelumnya mereka tidak pernah diminta memberikan rekomendasi bagi ormas sebelum Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 terbit. Karena itu, Kemenag masih harus menyusun Peraturan Menteri Agama untuk menentukan satuan kerja mana yang berwenang menerbitkan rekomendasi.