Judul Asli : ‘Manipulator Agama’ Versi Ustadz Hilmi: Orang yang Alergi Islam, Tetapi Butuh Dana Zakat dan Haji
itoday - Presiden Joko Widodo mengusulkan agar istilah radikalisme diganti dengan “manipulator agama”. 
"Apakah ada istilah lain yang bisa kita gunakan, misalnya manipulator agama. Saya serahkan kepada Pak Menko Polhukam untuk mengkoordinasikan masalah ini," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Presiden (31/10).
Usulan Jokowi itu ditanggapi beragam. Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad tidak mempermasalahkan penggantian istilah itu. Namun demikian Dadang meminta istilah radikalisme atau manipulator agama secara khusus dikaitkan dengan agama tertentu.
Sedangkan Ketua Komisi Dakwah MUI KH Cholil Nafis menyatakan tak setuju dengan usul Jokowi itu. Menurut Kiai Cholil, istilah radikalisme dan manipulator agama adalah dua hal yang berbeda.
"Saya melihat antara manipulator agama dan radikalisme itu dua hal berbeda. Manipulator itu orang yang tahu kebenaran kemudian dia memanipulasi, membohongi. Sementara radikalisme itu paham yang mendalam tentang sesuatu dan paham itu jadi ekstrem," kata Cholil, seperti dilansir detik.com (31/10).
Pemikir Islam Ustadz Hilmi Firdausi menilai, definisi radikal telah membuat bingung sendiri pemerintah. Untuk itu, secara berseloroh Ustadz Hilmi mencoba mendefinisikan istilah manipulator agama.
“Katanya istilah radikalisme mau diganti dengan manipulator agama ya? Mungkin bingung sendiri mendefinisikan radikal itu yang kayak apa. Btw, manipulator agama itu kalo boleh bantu jawab, adalah orang yang alergi terhadap sebagian syariah Islam, tapi butuh sama sebagian yang lain..misal dana zakat dan haji,” tulis Ustadz Hilmi di akun Twitter @Hilmi28.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi ingin agar dana sosial keagamaan seperti wakaf dan zakat digunakan untuk upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan.
Hal ini disampaikan Jokowi saat Peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan Peresmian Pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAE) di Istana Negara, (27/07).
"Untuk pengentasan kemiskinan dan menekan ketimpangan, kita harus bisa memanfaatkan dana-dana sosial keagamaan seperti dana zakat yang juga potensinya masih sangat besar sekali. Selain itu juga, Indonesia memiliki tanah wakaf dengan total luas yang sangat besar sekali," kata Jokowi.
Aktivis perempuan Stevanie Huang menyoal rencana itu. Stevanie mengaitkan rencana penggunaan dana sosial keagamaan dengan narasi “radikalisme”. “Umatnya dibilang radikal radikul tapi duitnya dicaplok apa gak radikal radikul juga?,” sindir Stevanie di akun @Stevaniehuangg.

I-Today