wolfvenom88
TS
wolfvenom88
Pakar: Jokowi Salah Total Soal Perpu KPK dan Uji Materi di MK
TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menganggap Presiden Joko Widodo keliru mengenai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perpu KPK) dan proses uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK). "Perpu dan uji materi tidak ada hubungannya sama sekali karena ada di dua cabang kekuasaan yang berbeda, saya kira pemahamannya salah total," kata dia saat dihubungi, Sabtu, 2 November 2019.

Jokowi tetap bisa menerbitkan Perpu, kendati gugatan terhadap UU KPK hasil revisi masih disidangkan di MK. Bivitri menganggap Jokowi hanya mencari alasan untuk tidak mengeluarkan Perpu KPK. "Tidak sopan kalau mengeluarkan perpu, itu sama sekali tidak benar."

Jokowi menyatakan belum akan mengeluarkan Perpu KPK karena uji materi UU KPK hasil revisi masih berlangsung di MK. "Kita harus menghargai proses-proses seperti itu. Jangan ada, orang yang masih berproses, uji materi kemudian langsung ditimpa dengan sebuah keputusan yg lain. Saya kira kita harus tahu sopan santun dalam bertata negara," kata Jokowi dalam dialog bersama wartawan Istana Kepresidenan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 1 November 2019.

Jokowi berwacana mengeluarkan perpu setelah bertemu dengan 41 tokoh nasional di Istana Negara pada 26 September 2019. Bivitri adalah salah satu tokoh yang ikut dalam pertemuan. Seusai pertemuan itu, Jokowi menyatakan bahwa ia akan mempertimbangkan Perpu KPK terutama dari sisi politiknya.

ADVERTISEMENT

Wacana penerbitan Perpu KPK mengendur setelah Jokowi bertemu dengan pimpinan partai politik, 30 September 2019. Para pimpinan partai menyampaikan bahwa Perpu KPK harus menjadi opsi paling akhir, jika opsi lainnya masih terbuka.

Bivitri mengatakan setelah pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober 2019, ia masih optimistis bahwa Jokowi akan menerbitkan Perpu KPK. Namun mendengar pernyataan Jokowi yang terbaru, ia menjadi pesimistis Perpu akan keluar. "Setelah keluar pernyataan kemarin, itu sudah indikasi kedua yang menguatkan bahwa sebenarnya Pak Jokowi adalah salah satu orang yang ingin membuat KPK lemah," kata dia.

https://nasional.tempo.co/read/12675...k/full?view=ok


Busyro: Tak Terbitkan Perppu, Jokowi Pimpin Mutilasi KPK


Sleman, Gatra.com – Wakil Ketua KPK periode 2010-2011 Busyro Muqoddas mengatakan keputusan Presiden Joko Widodo membentuk Dewan Pengawas KPK tanpa melalui panitia seleksi menjadi bukti nyata bahwa Jokowi memutilasi KPK. Jokowi memimpin pelemahan KPK dengan tak segera mengeluarkan Perppu.

Hal ini dikatakan Busyo kepada Gatra.com usai berbicara di talkshow ‘Mengupas Perkara Korupsi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia, di Auditorium, Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (2/11).

“Keputusan Presiden Jokowi menunjuk Denwas tanpa pansel menambah bukti nyata adanya upaya memberangus tugas pokok KPK bertambah. Presiden tidak sendiri memutuskan ini. Ada elite politik parpol yang duduk di DPR di belakangnya,” kata Busyro.

Menurut Busyro, bukti pelemahan dan mutilasi KPK ini terlihat nyata ketika Presiden Jokowi dengan tenangnya tidak segera mengeluarkan Perppu untuk membatalkan revisi UU KPK yang sudah disahkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019.

Busyro melihat kondisi ini adalah dampak politik transaksional yang terjadi pada 2014 dan terulang lagi di 2019. Melalui politik transaksional ini, elite partai politik berusaha mengeruk kekayaan negara untuk mengembalikan pengeluaran mereka saat meraih kekuasaan.

“Sistem pemilihan one man one vote memang dirancang untuk memudahkan para cukong membeli suara individu dan menempatkan seseorang dengan tujuan melahirkan kebijakan yang menguntungkan para cukong,” ujarnya.

Menurutnya, jika publik tak mengawasi KPK mendatang, sistem korup bisa terulang kembali pada 2024. Akibatnya, tak hanya kekayaan alam Indonesia hilang, generasi muda juga mengalami pemiskinan.

Busyro melihat KPK satu-satunya lembaga yang bisa menghambat upaya cukong dan elite politik kotor mengeruk kekayaan Indonesia. Untuk itu, KPK harus dimutilasi.

“Sekali lagi pelemahan ini adalah kesepakatan Istana yang dipimpin Presiden dengan semua fraksi di DPR yang merupakan petugas parpol. Saya kira ini cukup lugas dan tegas,” ujarnya sesaat sebelum masuk mobil.

Reporter: Kukuh Setyono
Editor: A. Hernawan




dijilat yg licin bong bool junjungan emoticon-Traveller
sebelahblog4iinchtien212700
tien212700 dan 4 lainnya memberi reputasi
3
1.9K
16
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
Berita dan Politik
icon
669.2KThread39.7KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Ikuti KASKUS di
© 2023 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.