JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut, Gubernur DKI Anies Baswedan terlalu pintar.

Hal itu disampaikan Ahok saat ditanya soal pernyataan Anies soal e-budgeting Pemprov DKI saat ini yang tidak smart.

E-budgeting tersebut adalah warisan era kepemimpinan Joko Widodo-Ahok.

"Aku sudah lupa definisi smart seperti apa karena Pak Anies terlalu over smart," ujar Ahok saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/10/2019).

Baca juga: Fraksi PDI-P Minta Anies Tidak Menyalahkan Sistem E-Budgeting Era Jokowi-Ahok

Ahok menjelaskan, sistem e-budgeting yang digunakan saat dia menjabat sebagai gubernur bisa mengetahui detail anggaran apa pun, seperti lem Aibon, pulpen, dan lainnya.

"Bisa tahu beli apa saja dari perencanaan awal sudah masuk dan sistem semua, tidak bisa asal masukkan," kata dia.

Sistem e-budgeting yang dia terapkan, lanjut Ahok, juga bisa mengetahui orang-orang yang memasukkan anggaran yang dinaikkan (mark up).

"Kan sistem sudah di-input harga satuan barangnya, kecuali harga satuan semua diubah," ucap Ahok.

Sebelumnya, penyusunan anggaran 2020 Pemprov DKI disorot publik karena banyak kejanggalan.

Pihak Pemprov DKI mengakui ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang asal memasukkan anggaran.

Detail komponen anggaran yang dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting bukan anggaran yang sebenarnya.

Menanggapi kritik dari berbagai pihak soal penyusunan anggaran tersebut, Anies malah menyalahkan sistem yang ada.

Seperti anggaran lem Aibon Rp 82,8 miliar, menurut Anies, disebabkan adanya kesalahan sistem digital.

“Ya, sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal. Ini ada problem sistem, yaitu sistem digital, tetapi tidak smart,” ujar Anies saat ditemui di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).

Menurut Anies, sistem ini ini bukan teknologi terbaik untuk digunakan dalam penyusunan APBD. Ia pun berniat mengganti e-budgeting dengan sistem penganggaran cerdas yang bisa lebih efektif mencegah adanya proposal janggal.

Sistem baru itu disebut bisa secara otomatis mendeteksi anggaran misterius, sehingga tidak diperlukan lagi verifikasi manual yang masih memungkinkan lolosnya ajuan yang salah.

"Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini (e-budgeting) untuk gubernur berikutnya, agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami," ujar Anies 


Bagaimana cara e-budgeting bekerja?


Pada dasarnya, e-budgeting adalah sistem keuangan yang disimpan secara daring (online). Ia menjadi dokumentasi penyusunan anggaran yang bisa diakses oleh semua pihak sehingga upaya penggelapan dana atau kecurangan bisa ditekan.

Untuk DKI Jakarta, pemegang kendali e-budgeting adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Badan inilah yang kemudian memberikan nama pengguna dan kata kunci kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memasukkan dan mengajukan anggaran.

Nama pengguna dan kata kunci yang diberikan pada SKPD itu hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu, sesuai jadwal yang ditetapkan. Oleh karena itu SKPD tidak bisa serampangan mengotak-atik anggaran.

Kata kunci juga dipegang oleh Gubernur DKI, Ketua DPRD DKI, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BKPD), dan Sekretaris Daerah, agar mereka bisa sewaktu-waktu mengecek e-budgeting tersebut. Namun, akses mereka pun dibatasi.

Kata kunci utama (master password) dipegang oleh Kepala Bappeda dan ia baru bisa mengubah isi jika diperintahkan oleh gubernur.

Bila terjadi perubahan, kronologinya akan tercatat dan disimpan sehingga bakal diketahui siapa yang mengubahnya dan kapan tepatnya perubahan itu dilakukan.


https://megapolitan.kompas.com/read/...smart?page=all