Dishub DKI Usul Anggaran Rp73 M untuk Jalur Sepeda Anies

Jakarta, CNN Indonesia -- Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengusulkan anggaran baru sebesar Rp73 miliar untuk pembangunan jalur sepeda dalam Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2020.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam rapat pembahasan KUAPPAS 2020 bersama Komisi B DPRD DKI.

"Mata anggaran selanjutnya pembangunan rekayasa lalu lintas busway Rp69 miliar. Ini adalah pembangunan jalur sepeda. Tahun ini (tahun depan) dibangun 63 kilometer dari 500 kilometer," kata Syafrin di DPRD DKI Jakarta, Senin (28/10).

Pada awalnya usulan hanya berkisar Rp4 miliar. Namun hari ini Dishub kembali mengusulkan angka Rp69 miliar sehingga total usulan Rp73 miliar.

Di depan para anggota dewan, Syafrin meminta agar pembangunan jalur sepeda tidak dilihat sebagai konsep mengurangi kapasitas jalan. Ia meminta agar pembangunan jalur sepeda dilihat sebagai bentuk penataan.

"Ini satu kesatuan penataan angkutan umum yang masif di Jakarta. Tidak hanya soal infrastruktur yang penumpangnya tidak ada," ujar dia.

Syafrin mencontohkan TransJakarta memiliki daya tampung penumpang sekitar 2 juta per hari. Namun penumpang yang ada tak sampai memenuhi kapasitas itu. Fenomena ini, ujar Syafrin, sebagai bukti bahwa penataan transportasi tak melulu soal infrastruktur.

"Tapi kita harus pikirkan dari awal stasiun ke busway harus di fasilitasi dengan ini diharapkan berubah paradigma dengan penyediaan parkir sepeda. Seluruh terminal bus parkir bisa ada sepeda," tutup dia.



Anggota Komisi B DPRD DKI Pandapotan Sinaga mempertanyakan urgensi dari pembangunan jalur sepeda lantaran mengalami kenaikan anggaran yang tinggi.

"Ini naik sampai 10 kali lipat dari sekitar Rp6 miliar menjadi Rp70 miliar ini. Apa sudah terlalu urgen maka saudara mengusulkan ini," jelas dia.

Anggota Komisi B DPRD DKI lainnya, Manuara Siahaan mengkritik keras kebijakan tersebut. Ia menyatakan mengambil jalan eksisting untuk jalur sepeda hanya menambah kemacetan.

Ia juga meminta agar Dishub bisa menjabarkan grand desain dari proyek itu. Jika tidak mampu, maka ia mengusulkan agar anggaran tersebut dicoret.

"Sampai sekarang kalau tidak mampu ditunjukkan saya rekomendasikan dicoret," tutup dia.

Pembangunan jalur sepeda digalakkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies bahkan gencar melakukan kampanye naik sepeda ke kantor. Beberapa kali ia melakukan uji coba menggunakan sepeda di seputaran Jakarta.

Tujuh jalur yang sempat dilalui Anies saat melakukan uji coba, yakni Jalan Pemuda, Jalan Pramuka, Jalan Proklamasi, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Imam Bonjol, Jalan MH Thamrin, dan Jalan Medan Merdeka Selatan.

Anies juga menargetkan jalur sepeda sepanjang 63 kilometer pada tahun ini. Untuk tahap pertama, jalur sepeda sepanjang 25 Km yang sudah diuji coba dari Velodrome, Jakarta Timur, hingga Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

"Kemarin baru 25 Km. Nanti harapannya, jalur sepeda 63 Km selesai pada November 2019. Selesai, nanti kami akan teruskan ke seluruh kawasan," ujarnya di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Minggu (22/9).

Pembahasan KUAPPAS 2020 sendiri masih berlanjut. Anggaran ini masih dapat diubah tergantung dinamika rapat komisi. (ctr/wis)
sumber

*****

Lidah memang tak bertulang. Menata kata itu perlu kelenturan lidah agar tidak terdengar monoton. Tetapi kalau berulang-ulang diperdengarkan ke publik, lambat laun juga publik bisa menilai, ini sebenarnya gubernur apa pegiat sastra sih?

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta adalah mantan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Provinsi Bali dan NTB di Kementerian Perhubungan RI. Kita sama-sama tahu, keadaan transportasi di Bali dan NTB pasti jauh berbeda dengan DKI Jakarta. Mungkin di Bali dan NTB masih cukup ruang jalan yang sangat luas untuk bersepeda dalam melakukan aktifitas diluar rumah, bahkan saat bekerja. Tapi tidak bagi Jakarta. Dan sekarang Anies beserta Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta terkesan memaksakan pendapat mereka untuk diterapkan di Jakarta.

Sementara transportasi massal seperti Trans Jakarta sudah memgambil satu lajur jalan raya di Ibukota. Kini jalan raya harus mengalah dipangkas untuk pelebaran trotoar dengan lebar yang tidak tanggung-tanggung. Dipangkas lagi untuk jalan khusus sepeda.

Mungkin kita masih belum lupa dengan rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan memggunakan lajur paling kiri jalan akan dipakai khusus untuk sepeda motor dan angkutan umum. Nyatanya berubah.

Bicara soal penggelembungan anggaran jalur sepeda yang tadinya 4 milyard menjadi 73 milyard memang menggelikan.

Tapi stop. Jangan menyalahkan Anies. Kita khusnudzon saja. Seperti yang Sekda bilang, Anies memang tandatangan rencana anggaran meskipun tidak tahu rincian anggarannya. Nah, khusnudzonnya, bisa saja Anies terlalu capai mengolah kata sehingga tertidur di sofa empuknya. Dan sedang asyik-asyiknya tertidur bermimpi jadi Presiden, tiba-tiba bawahannya yang memyusun anggaran meminta tanda tangan. Jadilah Anies tanda tangan dengan mata masih merem. Gitu lho.

Ingat soal keberatan Anies mengenai penamaan Lelang Jabatan yang digagas Jokowi? Itu tahun 2017. Anies bilang akan mengganti nama ya menjadi Promosi Terbuka. Dipakai? Gak. Namanya tetap Lelang Jabatan. Padahal dia bilang penamaan lelang itu seperti membeli jabatan.

Sekali lagi, kita harus sabar menghadapi gubernur magang. Namanya juga lagi belajar jadi gubernur.

Selesai jalur sepeda, mungkin nanti akan ada jalur becak. Kan Pemprov DKI Jakarta masih ngotot soal legalisasi becak di DKI Jakarta. Mungkin nanti akan ada lagi pemotongan lajur jalan untuk becak.

Setelah itu mungkin akan ada jalur khusus untuk delman. Ini sejalan dengan naturalisasi menyeluruh wilayah Jakarta. Mungkin ya. Dibawa santai aja cara berpikirnya. Jangan dibawa berpikir keras. Tak akan bisa kita mengikuti pola pikir Anies yang cerdas sakti mandraguna.

Ketika jalan makin menyempit, berlakukan lagi ganjil genap menyeluruh. Alhasil Trans Jakarta yang sanggup menampung 2 juta penumpang dalam sehari akan ramai. Pesepeda, yang naik becak, yang naik delman, akan ramai. Polusi dengan sendiri ya akan berkurang.

Masih kurang? Paksa tiap keluarga yang punya 2 atau 3 mobil atau motor untuk membeli mobil atau motor listrik untuk kendaraan berikutnya.

Dan selanjutnya kalau dirasa kurang juga, sebar PKL disepanjang jalan agar masyarakat malas untuk berkendara dengan mobil atau motor bensin karena akan boros.

Lalu, untuk Pemprov DKI Jakarta sendiri, apakah akan memakai mobil listrik? Sorry ya. Masih mahal kata Anies. Cukuplah kampanye dengan biaya triliunan dengan event balap mobil listrik.

Akhirnya naturalisasi berhasil. Jakarta kembali sedikit menyerupai jaman Kompeni. Meskipun tidak sama benar, minimal pedagang kuda dan pedagang onta bisa ambil untung besar kalau ini terjadi.

Maju mundur kotanya, hilang lenyap otaknya.