Kata Pengamat soal Usulan Anggaran Jalur Sepeda Rp 73 M Pemprov DKI

Pemprov DKI mengusulkan anggaran sebesar Rp 73 miliar untuk pembangunan jalur sepeda. Pengamat kebijakan publik Amir Hamzah mengatakan Pemprov DKI perlu lakukan perincian anggaran dan perencanaan proyek dengan benar.

"Saya kira, bukan pada jumlah uangnya aja, tapi pertama kita harus tahu dulu berapa km (jalur sepeda), di kawasan mana gitu," ujar Amir Hamzah ketika dihubungi detikcom, Senin (28/10/2019) malam.

Dari informasi yang dirangkum detikcom, Pemprov DKI mengusulkan Rp 73 miliar untuk 500 km jalur sepeda. Amir menyebut Pemprov harus lebih rinci dalam menjabarkan pembangunan jalur sepeda per tahunnya.

"500 km untuk sampai ke tahun 2022, itukan berarti anggaran untuk rencana multi years, kalau untuk multi years sih bisa aja, tapi kan pengalokasiannya harus per tahun, sesuai dengan target juga, panjangnya berapa, 2020 berapa, 2021 nanti berapa, 2022 berapa," ujar Amir.

Amir menilai pembangunan 500 km jalur sepeda dengan dana sebesar Rp 73 M sah-sah saja. Namun, perlunya pembahasan rencana Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan DPRD DKI.

"Ya bisa saja kalau misalnya untuk 500 km nanti kita bisa hitungkan, tapi pada saat pembahasan KUA-PPAS yang baru bisa dilihat. Ini kan baru tahapan penyampaian pra rancangan ke DPRD kan. Nah terus KUA-PPAS dipelajari oleh DPRD. Kan baru dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara pimpinan dewan dengan gubernur mengenai KUA-PPAS itu, kalau sudah ditandatangani baru masuk ke penyampaian rapat pleno mengenai rencana apbd 2020," ujar Amir.



Amir mengatakan Pemprov DKI mesti detail dan rinci dalam membuat master plan pembangunan jalur sepeda agar anggaran besar itu dapat disetujui DPRD.

"Ini harus rinci, tahun 2020 ini bisa keberapa dulu, karena juga kan jalur sepeda itu ada bagian yang apa namanya, mungkin ambil perkarangan orang, ada pembebasan lahan dan lain-lain, dari awal harus ada perencanaan," ujar Amir

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta belum sepakat soal anggaran pembangunan jalur sepeda. DPRD merasa rencana itu belum jelas dan mendadak naik dari rencana awal.

"Semula Rp 4,498 miliar, ada penambahan Rp 69,272 miliar total Rp 73,771 miliar. (Penambahan) sesuai dengan program DKI untuk mewujudkan pembangunan jalur sepeda di Jakarta. Tahun ini (rencana) 63 km dari target (2022) 500 km jalur sepeda," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo saat pemaparan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (28/10).

Salah satu anggota Komisi B dari Fraksi DPRD DKI Jakarta, Manura Siahaan, bertanya soal rencana besar (master plan) pembangunan jalur sepeda. Jika tidak ada, anggaran ini kemungkinan akan dicoret.

"Kalau tak mampu tunjukkan itu (master plan) saya rekomendasikan dicoret. Semua yang tidak terintegrasi dengan mengatasi kemacetan, dicoret," kata Manura.

Sementara itu, Sekretaris Komisi C Pandapotan Sinaga, bertanya soal alasan peningkatan anggaran. Padahal Pandapotan menyebut ada pemotongan rencana anggaran secara umum di DKI Jakarta.

"Setelah lakukan efisiensi, kalian malah naik Rp 69 miliar. Perencanaan bagaimana? Harus dipastikan, nggak mungkin selama satu hari bisa naik," kata Pandapotan. (zap/isa)
[url=https://m.detik.com/news/berita/d-4763471/kata-pengamat-soal-usulan-anggaran-jalur-sepeda-rp-73-m-pemprov-dki]sumber[/B]

☆☆☆☆☆

Nah ini. Pendukung Anies paham gak?
Coba sedikit belajar jadi manusia yag cerdas. Jangan cuma bisa kasih meme, komen oot, terus hit and run. Kalau mau berdebat ya ayo berdebat.

Bagaimana mungkin KUA-PPAS yang katanya dipangkas 6,7T karena defisit tiba-tiba justru ada alokasi lain yang tadinya 4M mendadak bisa naik jadi 73M? Padahal nilai 6,7T itu bukan nilai sedikit. Apa saja pos-pos ya g dipangkas hingga 6,7T itu? Dan bagaimana mungkin pemangkasannya luar biasa besar? Siapa yang menyusun KUA-PPAS itu?

Anehnya lagi, rencana proyek sampai 2022, tapi minta anggarannya di tahun 2020. Lalu apa tahun 2021 dan 2022 mau dicari-cari lagi markupnya?

Soal sterilisasi lajur juga patut dipertanyakan. Seefisien apa menerapkan denda tilang bagi yang melanggar batas lajurnya? Sementara kendaraan bisa saja melanggar karena memang harus mengambil ke sisi kiri jalan? Belum lagi ancaman parkir liar yang seolah diberi peluang dan dilakukan pembiaran oleh jajaran Satpol PP karena isu keberpihakan terhadap masyarakat kecil yang mencari nafkah? Begitu bukan jargon manis Anies?

Jangan mudah tergoda dengan penampakan foto di media. Lihat saja kenyataannya. Trotoar yang kelihatan keren di media gak sebagus kenyataannya. Pengerjaan yang asal jadi, pengecatan yang semaunya, ketinggian trotoar yang tak sesuai, bisa kita temui dimana saja.

Yang menyedihkan lagi, trotoar dikebut pengerjaannya demi alasan selfi instagramable. Tapi jalanan dibiarkan dempulan tambal sulam tak beraturan, membahayakan banyak pengguna jalan.

Sebentar lagi musim penghujan. Pasti kondisi jalan raya yang amburadul akan mengancam keselamatan para pengguna jalan, terutama dimalam hari.

Kembali ke soal lajur sepeda. Itu butuh perawatan yang tidak sedikit karena akan ada pengecatan ulang setiap waktu.

Anies terlalu ambisius mengejar sesuatu yang tidak urgent. Nampaknya dia memang perlu belajar urgensi persoalan. Repotnya, tipikal Anies adalah tipikal orang ndableg, selalu merasa benar. Tak pernah kita membaca Anies sekali saja mengakui kekeliruannya atau kesalahannya. Mungkin dia merasa suci tak tercela.

Sekali lagi, keputusan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang didapat dari lelang jabatan (promosi terbuka kalau kata Anies, meskipun istilah ini tak dia pakai juga), jauh panggang dari api. Mungkin Pak Kepala Dinas terlalu Bali dan NTB sentris, jadi menganggap bahwa Jakarta sama dengan Bali dan NTB.

Berani bertaruh. Akan ada revisi lagi dari nilai 73M itu. Dan alasannya pasti akan aneh lagi.

Suka-suka dialah.
Nanti saja kita pesta cacian saat musim penghujan tiba. Akan ada kelompok yang tak berani bicara nantinya.