Pemerintah DKI Jakarta mengajukan perubahan rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020. Ada perubahan rencana APBD 2020 yang awalnya Rp 95,995 triliun turun sekitar Rp 6,5 triliun.

"Kita masukkan (rencana KUA-PPAS) pada Juli sebesar Rp 95,9 triliun. Setelah diskusi, cermati dana bagi hasil yang tidak masuk dan ada penurunan SiLPA maka perhitungan kami dari eksekutif sampai kemarin sore, kita rencanakan untuk Rp 89,4 triliun," ucap Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah dalam rapat dengan Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/10/2019).


Rapat rencana KUA-PPAS dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurahman Suhaimi. Hadir pula wakil ketua DPRD yang lain seperti M Taufik dan Zita Anjani. Selain Sekda, rapat dihadiri oleh kepala satuan kerja perangkat daerah serta perwakilan dari fraksi dan komisi DPRD.

Saefullah menyebut Dana Perimbangan tidak turun sekitar Rp 6,3 triliun sehingga mempengaruhi turunnya rencana anggaran.

"Karena dana bagi hasil itu tidak tersetorkan ke Pemprov DKI sebesar Rp 6,3 triliun, itu yang paling pokok. Dari sini, maka SiLPA kita menjadi berkurang," ucap Saefullah.


Penurunan rencana anggaran ini menjadi perhatian DPRD. Salah satu anggota Badan Anggaran dari Fraksi Gerindra S Andyka, merasa kaget dengan penurunan itu.


Menurut Andyka, ada penurunan pada pendapatan asli daerah dari rencana KUA-PPAS yang sebelumnya diajukan. Awalnya pendapatan asli daerah sebesar Rp 87,2 triliun, namun turun menjadi 86,2 triliun.


"Jadi kami pertanyakan rancangan KUA-PPAS, ini rancangan pesimistis, kemudian tolong berikan penjelasan yang komprehensif bahwa pendapatan hanya berkurang Rp 1 triliun tapi dari seluruh anggaran (APBD) berkurang, kurang lebih Rp 6 triliun," ucap Andyka.



https://news.detik.com/berita/d-4756...turun-rp-65-t

Setelah disisir, dikeramas, diblow, dicreambath akhirnya 6,5T.....
Terima kasih Pak Tito