Pemprov DKI akan Lembur Bereskan Rencana Anggaran 2020

Anggaran DKI Jakarta tahun 2020 masih dibahas antara pihak eksekutif dengan legislatif. Empat hari lagi, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dilakukan di tiap-tiap komisi di DPRD DKI Jakarta.

"Kemarin penjelasan secara umum dari eksekutif kepada legislatif (tentang rencana KUA-PPAS 2020). Terus mereka kasih jadwal Senin (28/10) besok itu pembahasan dengan komisi-komisi, SKPD dengan komisi," ucap Sekda DKI Jakarta, Saefullah, kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (24/10/2019).



Saefullah mengulang kembali perintah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengecek ulang rencana anggaran. Jika ada anggaran yang tidak perlu, maka sebaiknya dihapus.

"Perintah, arahan Pak Gubernur kemarin, untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian mana yang harus dipertahankan, dijelaskan pada Dewan dengan baik. Mana yang harus dihapus ya dihapus saja jika tidak bermanfaat langsung kepada masyarakat," kata Saefullah.



Saefullah mengaku seluruh pejabat dan staf Pemprov DKI akan bekerja keras menyempurnakan rencana anggaran sehingga bisa dibahas dengan baik di komisi.

"Jadi dua hari ini mungkin teman-teman akan lembur, Sabtu, Minggu, kalau belum selesai saya minta untuk segera dikerjakan dengan baik. Sehingga nanti hari Senin pada saat diskusi dengan Dewan, teman-teman sudah punya bahan mana yang harus dipertahankan, supaya programnya semuanya baik dan menyentuh pada kepentingan masyarakat," ucap Saefullah.

Dalam pembahasan rencana KUA-PPAS 2020 dengan komisi-komisi, pos-pos anggaran akan dibahas. Akan ada anggaran yang dikurangi, dihapus, atau ditambah.

"Di situ dikoreksi, dievaluasi, bisa memberikan masukan, bisa menghapus, bisa menambah, bisa mengurangi, menghilangkan, menambah kegiatan, ini masih boleh sepanjang KUA-PPAS ini belum menjadi kesepakatan antara legislatif dan eksekutif," kata Saefullah.

Setelah disahkan, KUA-PPAS 2020 akan berubah menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020. Anggaran di sana sudah tidak bisa lagi diubah.

"Nanti setelah ada MOU, dia akan berubah nama dari KUA-PPAS menjadi RAPBD. Di situ sudah nggak boleh lagi (diutak-atik). Kita masuk pada penelitian lebih dalamnya tentang uraian-uraian, rincian kegiatan dan komponen-komponennya," kata Saefullah. (gbr/aik)
sumber

☆☆☆☆☆☆☆

Sekda rasa Gubernur. Sayangnya Gubernur itu jabatan politis. Tapi kalau seorang Sekda selalu menjadi jubir Gubernur, mendingan Sekdanya disuruh jadi Gubernur.

Mungkin berat bagi seorang Sekda di lingkar Pemprov DKI Jakarta. Bagaimana tidak? Dia harus mengamankan serangan dari masyarakat Jakarta dan (mungkin) DPRD sekarang akibat penyusunan anggaran yang terkesan semaunya. Ketika Gubernurnya hanya bisa mementingkan estetika dibanding fungsi. Ketika TGUPP berpesta pora memakan gaji buta tanpa diketahui apa kerjanya.

Septictank yang berharga ratusan milyard tiba-tiba menyisakan nilai 10M. Nilai yang berbeda jauh dengan nilai awal. Padahal Pemprov tak perlu membuat septictank lagi. Tinggal dibagi saja TGUPP yang berjumlah puluhan itu ke beberapa wilayah DKI Jakarta. Bukankah TGUPP itu septictanknya Gubernur? Kalau ThinkTank, tidak mungkin mereka hanya punya akal tapi tidak punya otak. Akal yang hanya digunakan untuk mengakali anggaran.

Influencer asing tiba-tiba hilang. Entah siapa-siapa saja yang dipakai, tidak jelas. Dana 5m lebih dicoret dengan alasan anggaran kurang. Artinya kalau ada dananya, maka rencana tersebut tetap berjalan. Andai saja penegak hukum bisa masuk mengusut hal ini, mungkin akan ketahuan siapa-siapa yang ingin menggerogoti anggaran sedemikian bodohnya.

Anggaran Tim Gubernur Untuk Pencalonan Presiden (TGUPP) juga dipangkas dari rencana kenaikan anggaran. Padahal sejak awal dibentuk, yang terlihat justru ada beberapa orang yang terkesan malah jadi buzzer Gubernur. Buzzer dengan gaji dari masyarakat Jakarta.

Hibah. Sejak Anies menjabat, dana hibah ini benar-benar menakjubkan. Bahkan kantor yang tak jelas saja bisa menjadi pengelola penerimaan dana hibah. Belum lagi ormas-ormas yang cenderung tak pernah jelas laporan keuangannya. Tapi mungkin ini ucapan terima kasih Gubernur untuk dukungan mereka saat Pilkada Jakarta 2017. Mengelak? Boleh saja. Buktinya banyak masjid dan mushalla yang diberi dana hibah adalah tempat-tempat yang menjadi penggerak 212 dengan jargon ayat dan mayat.

Repot memang kalau punya pimpinan berwatak priyayi. Padahal belum tentu JP Coen seperti itu.
Aroma ABSnya terlalu kental. Sampai-sampai ada walikota yang terkaget-kaget ada pohon ditengah trotoar. Padahal jarak pohon itu dengan kantornya tak lebih dari 10 menit. Mungkin juga efek kagetnya hanya kamuflase agar terlihat ada nilai tambah dimata atasannya, padahal yang namanya pohon ditengah trotoar itu ada dimana saja, diseluruh wilayah propinsi di Indonesia. Dan biasa-biasa aja. Tak ada yang sampai pasang ekspresi kaget. Dan dijamin, pohon-pohon itu tak akan utuh lagi, habis digorok.

Bicara Pemprov DKI Jakarta adalah bicara tentang kesabaran. Ibarat ngemong anak kecil, maka kita harus sabar tak boleh bicara kasar, tak boleh marah-marah. Namanya juga anak kecil, pasti dia butuh belajar. Ibarat anak SMK yang tengah magang, maka kita harus memberi bimbingan sampai mereka paham pada akhirnya.

Tapi kalau anak kecilnya ngelunjak, yang lagi magangnya nyolot terus, boleh dong kita sedikit marah dan memaki?

Ah, tai lu!