Papua tidak dianaktirikan? Siapa bilang??

Pemerintah berkali-kali mengklaim pendekatan berupa dialog dan pembangunan kesejahteraan di Bumi Cendrawasih berhasil dilakukan. Beberapa waktu lalu, bahkan pernah terlontar dari mulut Presiden Jokowi bahwa adalah sebuah keliruan jika dikatakan Jakarta mengambil lebih banyak dari Papua daripada memberi.

“Freeport dan Bintuni kita mendapatkan Rp26 triliun tahun 2018. Nah, kita mengembalikan atau menganggarkan di APBN melalui DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) itu Rp92 triliun. Itu semua dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Papua," ujarnya kala itu.

https://suar.grid.id/read/201840100/...rikan?page=all

Di atas kertas, memang Jokowi benar. Namun apakah kesejahteraan hanya soal DAU dan DAK?? Bagaimana soal pendidikan, kualitas jalan, ketersediaan air minum yang layak dan akses sanitasi? Atau bagaimana soal elektrifikasi? Apakah seluruh tanah Papua sudah bebas ‘gelap’?

Menerangi Nusantara merupakan salah satu program utama pemerintah khususnya pada rezim Nawa Cita lima tahun belakangan. Terpilihnya kembali mantan Walikota Solo tersebut memimpin pemerintah bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, terus terbesit harapan untuk memaksimalkan rasio elektrifikasi.

Jangan lupa, bahwa Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke, dengan gugusan pulau-pulaunya memiliki tantangan geografis masing-masing. Namun bukan berarti pulau yang belum sempurna infrastrukturnya harus ‘dipinggirkan’.

Kenyataannya, Papua masih menjadi pulau yang memiliki presentasi kecil untuk pemenuhan elektrifikasi, dibandingkan luas pulaunya. Saat ini rasio elektrifikasi di dua provinsi di wilayah Indonesia paling timur itu, Papua dan Papua Barat, masih tergolong rendah.



Dari data PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) alias PLN, ditemukan bahwa hingga Juli 2019 rasio elektrifikasi Provinsi Papua adalah 48,5% sementara Papua Barat sudah lebih baik, di angka 91,22%.

Direktur Human Capital Management (HCM) PLN Muhamad Ali bilang, jika dirinci, dari total 7.358 desa, masih ada sekitar 1.724 desa yang sampai saat ini masih saja gelap gulita pada malam hari.

https://money.kompas.com/read/2019/1...h-gelap-gulita

Hasil kajian sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ekspedisi Papua Terang menyebutkan bahwa sikap penerimaan dan penolakan masyarakat setempat juga terjadi.

Misalnya ada satu distrik yang menerima kedatangan mereka secara lebih terbuka, yaitu di daerah pantai. Mengapa demikian, sebab apabila dilihat dari karakternya, mereka termasuk dalam kelompok yang biasa menerima kedatangan warga dan tamu asing, sehingga mereka tidak menampakkan curiga.

Bedanya dengan kondisi di daerah pegunungan, dengan kontur geografis yang memang sudah sulit dilewati, ternyata juga berpengaruh terhadap sifat dan karakter penduduknya, yang juga tidak mudah menerima apakah informasi ataupun rencana dan niat baik dari anggota tim EPT untuk membawa terang ke Papua.

Namun demikian dapat dipahami, mengapa mereka bersikap demikian. Kenyataan menunjukkan dengan lokasi yang berada di daerah yang banyak terdapat areal pertambangan, maka sebagai penduduk yang berdomisili di sana, praktis mereka tidak mendapatkan manfaat yang setimpal dari potensi sumber daya alam yang ada.



Itu sebabnya kerap sebagai penduduk setempat, mereka menaruh rasa curiga terhadap kedatangan orang asing. Wajar saja jika mereka bersikap demikian. Apapun itu klaim pemerintah, pendekatan kesejahteraan belum juga menyentuh hati rakyat Papua.

Padahal Papua kini ibarat seekor hewan yang sedang terluka. Karena lukanya itu maka ia akan selalu waspada kepada siapa saja yang mendekat sebagai bentuk sikap perlindungan diri. Jangankan kepada orang asing, kepada orang yang dikenalpun ia akan terkam bila mendekat. Apalagi jika yang mendekat adalah mereka yang telah melukainya.

Maka satu-satunya jalan untuk menuntaskan permasalahan Papua saat ini Pemerintah harus membuktikan jika Papua adalah benar-benar bagian dari Republik Indonesia. Caranya? Dengan segera menuntaskan ketertinggalan di Tanah Papua.

Jika hal-hal di atas tak segera dilakukan maka selamanya Papua akan merasa dianaktirikan. Dan selama itu pula keinginan untuk berpisah dari Republik akan tetap hidup dalam hati rakyat Papua.