Hay Gansis, kita ketahui bersama bahwa presiden Joko Widodo telah mengambil kebijakan mengenai pemindahan ibukota pada tanggal 26 Agustus 2019 di Istana Negara. Kebijakan ini tentunya menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat. Bahkan hal itu telah menjadi trading topic di negara kita.

Bagaimana tidak? Setiap media membiacarakannya. Suatu kebijakan yang menimbulkan perbedaan pendapat. Mulai dari masalah dana, konsep, rancangan, hingga legalitasnya. Begitupula dengan dampak yang akan ditimbulkan kedepan. Namun, apapun kebijakannya sebagai rakyat Indonesia akan selalu mendukung, baik dengan doa maupun usaha.

Yah, salah satunya dengan memberikan pandangan tentang pindahnya ibukota ini. Semoga saja ada sekelebat pendapat baik dari masyarakat yang menjadi doa dan bisa membawa dampak baik untuk kita semua. Untuk kemajuan negeri dan kesejahteraan Indonesia.

Berbicara mengenai kebijakan, kenapa disebut kebijakan?
Kita ketahui bahwa kebijakan itu cenderung mengarah pada penyelesaian masalah.
Adanya kebijakan tentu ada pula persoalan genting yang sedang terjadi, seperti yang gencar diperbincangkan publik saat ini mengenai konfirmasi kegagalan, dsb.

Tapi persoalan genting yang akan saya uraikan bukan terkait hal tersebut, melainkan mengenai nasib lokasi terpilih yang akan menjadi ibukota baru. Ya, Kalimantan.

Kalimantan merupakan salah satu daerah yang berfungsi sebagai paru-paru dunia. Sekalipun dirasa sangat tepat untuk menjadi Ibu kota dengan berbagai pertimbangan. Seperti masih asri, minim resiko bencana, dan lain sebagainya, timbul pula berbagai pertanyaan karenanya. Bagaimana nasib Kalimantan sebagai paru-paru dunia?
Bagaimana nasib pelestarian kawasan konservasi?
Akankah kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati, satwa dan tumbuhan endemik ini harus hilang? Akankah Orangutan, dan pengembangan koridor ekosistem antar kawasan konservasi harus hilang?

Bagaimanapun itu, seiring berkembangnya pembangunan, pasti akan bertambah pula pertumbuhan penduduk. Kebutuhan lahan akan meningkat, pun kebutuhan akan industri. Peningkatan kebutuhan lahan sudah pasti akan mengurangi jumlah hutan di Kalimantan. Hal ini akan berakibat pula pada berkurangnya pasokan udara bersih dunia yang dapat mempengaruhi ekosistem.

Bukankah wilayah NKRI membentang dari Sabang sampai Merauke?
Jangan sampai kita merusak hutan lindung yang masih ada dengan alibi pemerataan.
Bukan perubahan dengan pembangunan kota, justru perubahan yang akan merusak paru-paru dunia.
Sekalipun Kalimantan menjadi ibukota, baiknya kita tetap menjaga kelestarian alam ini. Tetap menjaga dan tidak merusak paru-paru dunia

Renungkanlah lagu nasional ciptaan R.Suharjo
"Dari Sabang Sampai Merauke:
Dari sabang sampai merauke
Berjajar pulau-pulau
Sambung memnyambung menjadi satu
Itulah Indonesia
Indonesia tanah airku
Aku berjanji padamu
Menjunjung tanah airku
Tanah airku Indonesia

Pada lagu nasional tersebut nampak jelas bahwa wilayah tanah air mencakup dari Sabang sampai Merauka. Artinya, dimanapun ibukota negaranya, selama masih dalam wilayah Indonesia harus tetap kita dukung demi kemajuan dan kesejahteraan Indonesia. Jangan sampai dengan adanya kebijakan ini justru menjadi pematik perpecahan. No.. no.. no..

Mau dimanapun Ibukota negaranya, semoga menjadikan Indonesia lebih sejahtera. Mau di Jawa ataupun Kalimantan, pastinya telah melalui berbagai pertimbangan untuk melakukan proses keseimbangan dan keadilan pembangunan bagi seluruh rakyat.
Supaya tidak ada kesenjangan ekonomi lagi antar daerah yang selama ini dirasakan setralisis di pulau Jawa, terlebih lagi dengan peran multifungsi ibukota sebagai pusat ekonomi, keuangan, bisnis, politik, dan juga pendidikan.

Semoga dengan adanya Kebijakan dari pemerintah dapat membawa dampak baik untuk semua. Baik bagi kota yang ditinggalkan maupun yang akan ditempati.

Hidup Indonesia

Merdekaaaa