JAKARTA,KOMPAS.com - Mahasiswa dari berbagai universitas terus menggelar aksi unjuk rasa meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk Undang-Undang terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah disahkan.

Terbaru, para mahasiswa menggelar aksi di sekitar Istana Merdeka, Kamis (17/10/2019).

Mereka yang mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) se Jabodetabek-Banten menggelar unjuk rasa tepat diberlakukannya UU KPK 30 hari sejak disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, 17 September 2019.

Selama masa revisi hingga pengesahannya, UU KPK tersebut menjadi kontroversial karena dinilai berpeluang melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

Isu diberi uang agar tak demo

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Abdul Basit mengaku kalau aksi unjuk rasa mahasiswa terkait Perppu KPK sempat mendapatkan larangan.

Bahkan dia dan seluruh ketua BEM dari universitas lain sempat ditawari sejumlah uang agar tak turun ke jalan.

Baca juga: Klaim Mahasiswa, Ada Polisi Sambangi Rumah Ketua BEM sebelum Aksi Hari Ini

"Kalau untuk itu (ditawari uang) banyak banget mas, terkait dengan menjanjikan sesuatu lah untuk kita tidak aksi. Banyak banget," kata Abdul Basit saat menggelar unjuk rasa di Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019), kemarin.

Abdul Basit enggan mengatakan siapa yang memberikan penawaran kepadanya. Tetapi yang jelas, kata Abdul Basit, ada salah satu orang yang menghubungi bahkan mendatanginya dan ketua BEM lain untuk meminta agar tak menggelar aksi.

"(Tawaran uang) minggu-minggu ini. Ketika ada isu mulai ada aksi di tanggal 20 Oktober 2019," tutur Abdul Basit.

Larangan demo lewat edaran

Sebelum demo digelar kemarin, mahasiswa sempat mendapat larangan dari pihak kampus masing-masing melalui surat edaran.

Abdul Basit mengatakan, dalam surat tersebut tertulis mahasiswa diminta untuk tidak menggelar unjuk rasa sejak tanggal 15 sampai dengan 20 Oktober 2019, atau tepatnya saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2014 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Redam Unjuk Rasa, Mahasiswa UNJ Sempat Ditawari Bikin Seminar dengan Dana Besar

"Ada berupa tulisan berupa edaran yang mana diminta untuk tidak turun aksi unjuk rasa dari tanggal 15 sampai 20 Oktober 2019," kata Abdul Basit.

Ditawarkan buat seminar dengan dana besar

Selain dihubungi dan datangi orang tak dikenal, Abdul juga sempat sempat diiming-imingi oleh pihak kampus untuk membuat seminar dengan dana yang besar.

"Apalagi pihak kampus, menawarkan kegiatan-kegiatan seminar, yang lumayan besar juga budgetnya," kata dia.

Cara tersebut dinilai agar mahasiswa tidak menggelar unjuk rasa sampai dengan pelantikan presiden dan wakil presiden.

"Tapi saya kira, tujuan itu untuk tidak aksi pada hari ini atau sampai 20 Oktober 2019," tuturnya.

Menurut Abdul Basit, upaya larangan tersebut bukan hanya terjadi pada kampus UNJ, melainkan juga terjadi pada mahasiswa di universitas lainnya.

"Kampus lain juga sama. Kami ingin menegaskan bahwa mereka banyak yang menawarkan juga, kalau bisa aksinya dialihkan di kampus," katanya.

Ada ancaman

Hal yang sama turut dialami oleh Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Syarif Hidayatullah, Sultan Rivandi.

Pascaaksi mahasiswa yang terjadi di Gedung Parlemen, Senayan, beberapa waktu lalu yang berujung kerusuhan, dia banyak didatangi orang tak dikenal.

Baca juga: Aksi Mahasiswa Tuntut Perppu KPK, Hanya 2,5 Jam dan Tak Bisa Sampai ke Depan Istana

Sultan mengaku sempat diancam hingga ditawari sejumlah uang untuk tidak menggelar unjuk rasa.

"Secara pribadi dan mungkin secara umum mahasiswa merasa upaya penggembosan itu ada. Memang nyata. Saya rasakan juga secara pribadi. Ya ancaman dan ada mungkin tawaran (uang) serta godaan," katanya.

Namun, sebagai pemimpin dari mahasiswa lainnya, Sultan mengaku secara tegas menolak tawaran tersebut.

"Saya katakan dengan tegas bahwa idealisme tidak akan pernah terbeli, mental perjuangan menegakkan kebenaran tidak pernah tergadaikan dan itulah otentifikasi mahasiswa yang sebenarnya," tegasnya.

Sultan mengaku meski sempat adanya kekhawatiran, namun rasa itu berhasil dikalahkan dengan semangat mahasiswa untuk terus ingin menegakkan keadilan.

"Namun ke kekhawatiran saya dan kami terkondisikan karena mereka yang mau terus berjuang. Pada akhirnya kekhawatiran itu ditimbun oleh semangat," katanya.

https://megapolitan.kompas.com/read/...page=all#page2


LBH : Sesuai UU, Polisi Tidak Berwenang Izin Atau Tidak Izinkan Demo

INDOPOLITIKA.COM- Aksi kepolisian yang melarang masyarakat untuk demonstrasi sampai acara pelantikan Presiden selesai diprotes Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Direktur LBH Arif Maulana (LBH) menilai, sesuai pasal 13 UU nomor 9 tahun 1998, pada dasarnya aktivitas unjuk rasa tidak perlu izin kepolisian.

“Cukup menyampaikan surat pemberitahuan tertulis kepada kepolisian. Tidak perlu mendapatkan izin,” kata Direktur LBH Arif Maulana (18/10).

BACA JUGA:

106 Rumah & 1 Sekolah Terbakar Akibat Rusuh Di Wilayah Calon Ibukota NegaraPKS Kesel Kadernya Tak Kunjung Dilantik Jadi Wagub, Usul Revisi UU Pemda6.351 Siswa Madrasah di Lampung Pecahkan Rekor Muri
Karena itu dia mendesak Kepolisian memberikan keamanan dan perlindungan kepada pendemo. Polisi harus menjamin keamanan dan kelancaran aksi. Sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya dengan baik.

“Sekaligus kami desak supaya kepolisian tidak melakukan tindakan represif kepada partisipan demonstrasi,” ujarnya.

Dia juga mendesak Presiden Jokowi memastikan jaminan kebebasan berpendapat di Indonesia. Apalagi, presiden telah menyampaikan tidak pernah menginstruksikan kepada kepolisian untuk melarang warga melakukan aksi demonstrasi.

“Presiden harus menjamin kebebasan berekspresi itu sebagai bagian dari komitmen dan janjinya menjaga demokrasi,” ujarnya. (pit)



emang dikiranua mahasiswa itu manusia hina dina seperti cebong laknat?