Oleh: Frank Wawolangi
 
Ibarat pemain sepak bola, Menteri Perdagangan adalah game changer. Orang yang tugasnya mencetak gol sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, setiap tim sepak bola membutuhkan pemain seperti ini. Bahkan rela merogoh koceknya dalam-dalam hanya untuk membeli pemain pencetak gol dari tim rivalnya sekalipun. Karena tanpa gol, sebuah tim sepak bola mau bermain sebagus apapun, tidak akan pernah menang.


 
Begitu pula dengan Menteri Perdagangan. Gol nya dihitung dari neraca perdagangan berjalan. Ketika neraca perdagangan surplus, maka sang Menteri lancar membuat gol. Sebaliknya, apabila defisit, bisa diartikan tim tersebut kebobolan lebih banyak dari tim lawan, dan sang Menteri bisa dikatakan mandul atau tidak cukup banyak mencetak gol. Itulah esensi yang sebenarnya dari perdagangan suatu Negara.
 
Terlepas dari buruknya industri dalam negeri, Menteri Perdagangan era Jokowi sebenarnya tidak buruk-buruk amat menjalankan tugasnya. Apabila dilihat dari neraca perdagangan luar negeri sejak 2014, praktis Indonesia menikmati surplus perdagangan luar negeri selama 3 tahun berturut-turut (2015-2017). Namun yang menjadi sorotan adalah pada tahun 2018, Indonesia mengalami defisit perdagangan terburuk sejak merdeka. Tidak tanggung-tanggung, Indonesia defisit sampai menyentuh USD 8,5 Milyar, dua kali lipat dari defisit tahun 2013 yang dianggap salah satu yang terburuk.
 
Mengapa hal itu bisa terjadi? Seperti yang disebutkan diatas, terlepas dari buruknya industrialisasi di Indonesia, dan masih banyak faktor lain yang memperburuk defisit perdagangan 2018, Menteri Perdagangan kita didesain untuk mempersiapkan diri dalam pilpres 2019. Itulah mengapa mind set Menteri Enggar saat itu lebih kepada kestabilan harga. Misi nya apa lagi kalo bukan menjaga agar nilai inflasi tidak melonjak. Akhirnya, arus impor dibuka lebar, agar harga barang dan pangan tidak naik. Rakyat yang tidak terkena dampak secara langsung, tidak berkeberatan untuk memilih incumbent. Namun di sisi lain, defisit neraca perdagangan berdampak vital bagi perekonomian suatu Negara. Sehingga lahir suatu anekdot yang mengatakan, “Negara boleh bangkrut, presiden tetap Jokowi”.
 
Dalam kabinet Jokowi 2014-2019-pun sempat berulang kali bertikai terkait persoalan ini. Menteri Perdagangan kerap dituding sebagai penyebab utama nya. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman dan Kepala Bulog, Buwas seringkali menyerang kebijakan impor Engartiasto. Begitu pula dengan gagalnya Mendag mengantisipasi perang dagang China vs AS, Enggar dituding kurang tanggap mengambil peluang bagi Indonesia.
 
Oleh karena itu, Kabinet Jokowi selanjutnya harus memiliki mind set yang baik dalam memimpin perdagangan Indonesia. Menteri Perdagangan harus memiliki strategi yang mumpuni dalam memanfaatkan celah sekecil apapun dalam panggung dunia. Beredar beberapa nama di media yang berpotensi kuat menggantikan Engartiasto sebagai Mendag. Dimulai dari Erick Thohir, Budi Waseso, Rosan Roeslani, M. Lutfi, Haryadi Sukamdani  dan Thomas Lembong. Bahkan Fadli Zon dari kubu oposisi pun juga dianggap kapabel menjadi Menteri Perdagangan.
 
Apabila melihat dari nama-nama diatas, Menteri Perdagangan diharapkan mampu membalikan keadaan neraca perdagangan dari defisit menjadi surplus kembali. Apabila Mendag yang baru tidak mampu membalikkan keadaan, posisi Jokowi sebagai Presiden secara langsung akan terancam, karena tidak mampu lagi menjaga nilai inflasi.
 
Rosan Roeslani dan Erick Thohir memiliki keunggulan dalam pengalamannya menjalankan bisnisnya yang mendunia. Kedua tokoh tersebut dipandang mampu menjaga kepentingan ekspor sawit Indonesia keluar negeri. Selain dingin dalam bekerja, Rosan sukses memimpin Kadin selama ini. Begitu juga dengan Erick Thohir yang sudah malang melintang dalam bisnis internasional.
 
Muhamad Lutfi dan Thomas Lembong juga memiliki kans yang kuat. Terutama karena dapat mengandalkan jaringannya di pasar Asia Timur. Pengalaman mereka berdua yang pernah menduduki jabatan Menteri Perdagangan dapat menjadi CV yang mentereng untuk meyakinkan Jokowi. Hanya saja situasinya sudah banyak berbeda dibandingkan ketika mereka masih menjadi Menteri Perdagangan Indonesia pada saat itu. Muhamad Lutfi dan Thomas Lembong harus memanfaatkan peluang yang ada dari situasi perang dagang China vs AS dan Korsel vs Jepang untuk menguntungkan Indonesia.
Selain itu, Haryadi Sukamdani yang sukses sebagai ketua Harian Apindo, diharapkan mampu mengkonsolidasikan pengusaha-pengusaha nasional untuk menggenjot arus ekspor. Selebihnya, Budi Waseso dan Fadli Zon dinilai mampu menjaga kepentingan produk lokal.
 
Budi Waseso yang terkenal cerewet dan “demanding” dalam memimpin Bulog selama ini dapat menjadi calon Mendag yang populer di mata rakyat. Buwas dianggap mampu cerewet dengan Menteri Perindustrian, apabila tidak diberikan umpan bola matang. Sehingga peran Mendag sebagai pencetak gol cocok di pundak Buwas.  Begitu pula dengan Fadli Zon yang selama ini “garang” dengan Jokowi, diharapkan juga bisa “garang” di panggung internasional ketika harus berhadapan dengan WTO. Apalagi sebagai Ketua HKTI, Fadli Zon menjadi harapan untuk membawa kepentingan petani dan nelayan Indonesia di perdagangan internasional.
 
Siapakah yang akan dipilih Jokowi sebagai Menteri Perdagangan RI pada periode kedua ini seharusnya tidak perlu melihat lagi latar belakang politik dan popularitas. Entah sang calon adalah pendukung atau oposan, populer atau dibenci, itu tidak penting lagi. Karena kita semua bisa menilai bahwa jabatan Menteri Perdagangan jauh lebih vital daripada sekedar bagi-bagi jatah atau balas jasa. Pilihlah Menteri Perdagangan yang benar-benar dibutuhkan oleh Negara Indonesia maka niscaya perekonomian kita akan kembali kuat dan stabil, baik di kawasan maupun di dunia.

Sumber

https://businesstoday.id/2019/10/17/...elamat-jokowi/