Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan menjadi kontroversi di kalangan masyarakat saat ini. Banyak masyarakat merasa iuran yang dinaikkan terlalu besar dan memberatkan terutama yang berpenghasilan rendah.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menganggap kenaikan iuran BPJS Kesehatan adalah hal yang wajar. JK menyoroti warga yang menghabiskan uang untuk hal-hal konsumtif dibanding kesehatan.
"Beli pulsa aja jauh lebih besar dari itu. Masak, lebih mementingkan pulsa daripada kesehatan," kata JK yang dikutip Kamis (10/10/2019).
JK mengatakan iuran BPJS Kesehatan dinaikkan agar anggaran pemerintah tidak defisit. Pemerintah sudah melakukan kerja sama dengan daerah terkait pembiayaan BPJS yang dinilai tidak akan membebani warga kurang mampu.
[table][tr][td][/td]
[/tr]
[/table] "Naiknya tarif itu tidak akan membebani orang miskin karena PBI (penerima bantuan iuran) itu serta yang dibiayai oleh pemerintah itu lebih dari 100 juta. Sebenarnya ini hanya cara pergantian defisit, karena kalau defisit pemerintah juga bayar. Tapi kalau ini naik tarif, pemerintah juga yang bayar yang lebih 120 juta itu," tutur JK.
JK mengatakan, seusai kenaikan iuran nanti, tidak akan terjadi lagi defisit. Pembiayaannya, menurut JK, juga akan dibantu pemerintah daerah.
"Artinya penduduk satu daerah, ini silakan kelola dengan dana sekian. Lebih desentralistis. Pokoknya kalau sudah naik, kalau sudah naik tidak ada lagi defisitnya, kalau sudah naik nanti," tuturnya.
Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menjelaskan soal rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran ini dikarenakan defisit yang terjadi akibat banyaknya fraud dan tingkat kolektibilitas yang rendah.
Fahmi mengatakan, iuran yang naik dua kali lipat sebenarnya tidak seperti itu narasinya.
"Iuran naik dua kali lipat itu ngga seperti itu narasinya. Narasi kelas satu itu kurang lebih Rp 5.000 per hari lho. Kelas dua itu sekitar Rp 3.000 per hari dan kelas tiga ngga sampai Rp 2.000 per hari, kalau kita punya uang Rp 2.000 itu bisa kita taruh per hari," papar Fahmi di Jakarta, Senin (7/10/2019).
Nah menurut Fahmi, jika mengumpulkan Rp 5.000 per hari atau Rp 3.000 dan menyisihkan Rp 2.000 per hari itu berat maka pemerintah tidak tinggal diam. Menurutnya ada 96,8 juta peserta miskin dan hampir miskin yang dibiayai pemerintah.
"Kita parkir motor kan Rp 2.000 sekali. Rokok paling murah Rp 8.000 per bungkus. Kalau tidak mampu lagi pemerintah akan hadir," kata Fahmi
Spoiler for Terungkap, inilah golongan yang membuat keuangan BPJS Kesehatan selalu tekor:
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo membeberkan penyebab keuangan BPJS Kesehatan selalu tekor. Menurut Mardiasmo, kategori peserta bukan penerima upah (PBPU) lah yang membuat keuangan BPJS Kesehatan berdarah-darah. “Yang relatif mampu. Inilah yang sebenarnya sumber membawa BPJS Kesehatan defisit. Karena dia mendaftar (BPJS Kesehatan) saat sakit, dan begitu sudah sembuh dia berhenti bayar premi,” ujar Mardiasmo di Jakarta, Senin (7/10).
Mardiasmo menambahkan, kelompok PBPU ini berjumlah 29 juta orang. Dari 29 juta tersebut hanya 50% yang membayar iuran rutin tiap bulannya. “Dalam asuransi yang bagus itu kan no premi, no klaim. Jadi ini yang menyebabkan BPJS (Kesehatan) bleeding,” kata Mardiasmo. Lebih parahnya lagi, lanjut Mardiasmo, rata-rata golongan PBPU tersebut memiliki penyakit yang masuk golongan katastropik atau penyakit yang perawatannya membutuhkan biaya yang tinggi.
“Kalau masyarakat desa tidak akan membuat defisit. Yang (kategori) jelita yang membebani jadi defisit,” ucap dia.
Saat ini, total peserta BPJS Kesehatan mencapai 223 juta orang. Adapun defisit yang dialami BPJS Kesehatan pada 2018 mencapai Rp 18,3 triliun. Sedangkan di 2019, defisit BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai Rp 32 triliun.
Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, bila kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilakukan, pemerintah akan menjadi pihak yang menanggung beban paling besar. Menurut Fachmi, bila kenaikan iuran seperti yang diusulkan, maka pemerintah berkontribusi hampir 80% untuk membayar kenaikan iuran tersebut. Pasalnya, pemerintah menanggung kenaikan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) sekaligus sebagai pemberi kerja.
"Jadi salah besar kalau kemudian beban ini adalah beban masyarakat karena pemerintah ada di depan untuk menyelesaikan masalah ini," tutur Fachmi, Senin (7/10). Menurut Fahmi, saat ini pemerintah sudah menanggung peserta PBI pusat yang sebanyak 96,8 juta peserta ditambah PBI daerah sekitar 37 juta peserta. Hanya dari PBI saja, pemerintah sudah menanggung kenaikan tarif untuk 133 juta peserta. Ini belum dengan peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) PN.
Spoiler for Wahai Orang Mampu, Bayar Dong Tagihan BPJS Kesehatan!:
Pemerintah menyatakan komitmennya untuk membenahi fraud yang ada di tubuh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Fraud atau kecurangan yang selama ini terjadi membuat keuangan BPJS Kesehatan terus mengalami defisit.
Salah satu komitmen yang ditunjukkan pemerintah yakni memberikan sanksi bagi para orang kaya yang selama ini tidak mau membayar iuran BPJS Kesehatan, namun justru menikmati fasilitas yang diberikan.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengemukakan payung hukum untuk mengakomodasi rencana ini tengah dipersiapkan pemerintah. Di sisa tahun ini, bukan tidak mungkin pemerintah mengeluarkan payung hukum terkait hal ini.
"Tahun ini Insya Allah," kata Mardiasmo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/10).
Pemerintah, sambung dia, akan menginventarisir siapa saja nanti orang kaya yang tidak bisa mendapatkan akses fasilitas publik. Pasalnya, indikator yang digunakan tidak hanya segelintir orang kaya yang tidak pernah membayar BPJS Kesehatan.
Mardiasmo menegaskan bahwa pelayanan yang diberikan dengan menggunakan BPJS Kesehatan harus kepada peserta yang berhak, bukan justru kepada kalangan yang mampu.
"Pelayanan publik seperti apa, kita akan lihat dia bayar pajak atau tidak. Dia kalau enggak bayar pajak, nikmati asuransi BPJS dari negara juga, kandouble negara rugi. Dia enggak bayar pajak, dia nikmati ini," katanya.
"Kalau dia bayar pajak, baik, ya sudah saatnya kita berikan haknya dalam bentuk perbaikan pelayanan. Dari kacamata Kemenkeu, saya akan coba dengan Bu Menteri [Menkeu Sri Mulyani] lihat profil mereka. Kalau profil mereka kaya raya, belum bayar pajak, namun nikmati asuransi BPJS Kesehatan kan ndak pas," katanya.
Adapun sanksi ang disiapkan, sambung Mardiasmo adalah masih seputar akses untuk pelayanan publik. Nantinya akan dilihat lebih jauh pelayanan publik seperti apa, misal pembuatan SIM, paspor, hingga perpanjangan STNK.
Kementerian Keuangan dalam hal ini akan menggandeng Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial dalam merancang payung hukum terkait hal ini. Pemerintah menegaskan, hukuman diberikan untuk memberikan efek jera.
[table][tr][td]
Foto: wamenkeu Mardiasmo saat memberikan Keterangan pers APBN KiTa (CNBC Indonesia/Iswari Anggit)
[/td]
[/tr]
[/table]
"Kalau dia katakanlah sudah melayani kesehatan, terus dia gak bayar premi, waktu dia hidupkan lagi premi, ya jangan langsung dilayani. Ada time lag supaya ada punishment. Tidak semudah itu. Kalau enggak begitu, gampang saja ndak bayar," tegasnya.
Kategori Peserta yang bikin tekor :
Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), dari 29 juta hanya 50% yang membayarkan iuran rutin setiap bulan
Bentuk Fraudnya :
a) Mendaftar ketika sakit, begitu sembuh berhenti membayar (hal ini termasuk dalam kolektibilitas rendah) dimana rata-rata penyakit dari PBPU ini penyakit golongan katastropik atau perawatan yang membutuhkan biaya tinggi.
banyak kasus seperti ini : sakit, baru buat atau bayar iuran (karena sebelumnya nunggak) trus di operasi dengan cost lebih dari ratusan ribu setelah itu gak bayar lagi
Bentuk Penindakannya :
pembatasan pada akses pelayanan publik (SIM, Paspor dan Perpanjangan STNK)-masih wacana
perberlakuan Time Lag, jadi tidak langsung menikmati fasilitas BPJS, ada waktu tertentu.
corobikang dan 4 lainnya memberi reputasi
1
2.9K
Kutip
49
Balasan
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
669.2KThread•39.7KAnggota
Terlama
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru