Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tidak setuju dengan wacana penerbitan Perppu KPK oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena menurutnya jika ada kesalahan, impeachment atau pemakzulan jadi risikonya. Partai NasDem menjelaskan celah impeachment terkait Perppu KPK yang dimaksud Surya Paloh.

Anggota Dewan Pakar Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi menyebut ada dua faktor potensi impeachment terkait penerbitan Perppu KPK. Taufiqulhadi menyatakan tak ingin Jokowi terjebak.

"Coba lihat saja karakter daripada unjuk rasa sekarang, unjuk rasa sekarang ini adalah dia sudah melenceng. Kita tidak tahu lagi apa tujuannya. Kalau tujuannya menunda sejumlah RUU, sudah selesai, sudah ditunda oleh Presiden," sebut Taufiqulhadi kepada wartawan, Rabu (2/10/2019) malam.

Perihal sejumlah unjuk rasa yang menurutnya tak punya tujuan ini menurut Taufiqulhadi hanya bertujuan menggulingkan Presiden Jokowi lewat berbagai isu. Dia memandang jika ada penolakan terhadap revisi UU KPK yang telah disahkan DPR periode 2014-2019, jalan untuk melakukan perlawanan yakni lewat judicial review atau uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau perppu itu, itu sebetulnya seperti mengabaikan adanya lembaga legislatif. Jadi adalah pengabaian terhadap lembaga legislatif itu adalah biasanya perppu. Karena itu perppu sudah mendesak sekali baru dikeluarkan dan itu disetujui DPR. Kalau itu tidak mendesak sekali dan tidak disetujui oleh DPR, jangan, karena itu akan membuat komunikasi antara legislatif dan eksekutif itu memburuk," sebut dia.

Perpaduan hubungan eksekutif yang memburuk dan potensi timbulnya demo jika Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK, kata Taufiqulhadi, bisa menjadi celah impeachment atau pemakzulan. Menurutnya, kelompok-kelompok yang gagal menghadang laju Jokowi menjabat presiden dua periode sedang mencari-cari momen.

"Memburuknya hubungan dengan legislatif dan eksekutif yang pertama, arus yang kedua adalah arus yang didorong oleh kelompok-kelompok yang dulu ingin menghalangi Pak Jokowi jadi presiden. Sekarang dia memiliki kesempatan yang kedua," sebut dia.

Anggota DPR periode 2014-2019 itu menyebut apa yang disampaikan Surya Paloh merpakan pesan yang perlu jadi rujukan. Dia mengatakan tak ada niat lain dari NasDem selain untuk menjaga Presiden Jokowi agar tidak salah langkah.

"Karena itu apa yang diingatkan Ketum NasDem saya berharap jadi rujukan karena NasDem itu dalam konteks Pak Jokowi adalah ikhlas betul dan Pak Jokowi itu adalah presidenku, NasDem partaiku. Jadi tidak ada pemisah antara keduanya. Kami itu adalah sikap kepada Pak Jokowi itu sama tindakan tersebut kepada NasDem karena itu diingatkan oleh ketum," katanya.

Baca juga: Paloh Lempar Isu Pemakzulan soal Perppu KPK, Pakar Berkata Sebaliknya

Untuk diketahui, partai-partai pendukung Jokowi menguasai parlemen 2019-2024. Apakah masih mungkin hubungan Jokowi dengan DPR memburuk seandainya perppu untuk membatalkan UU KPK diterbitkan presiden?

"Itulah saya memberitahukan karena di DPR kalau misalnya Pak Jokowi mengeluarkan hal itu, padahal itu adalah kesepakatan semua fraksi, itu kan menjadi terpecah-pecah nanti. Nanti itu adalah fraksi yang di DPR yang sudah bersatu mendukung hal tersebut itu bisa kemudian berbelok ke kiri dan ke kanan," Taufiqulhadi menganalisis.


Sumur: https://m.detik.com/news/berita/d-47...m/2#detailfoto


Ada apa ini kok youngkou Surya "Kaido" Paloh ini ngebet bgt presiden ga boleh terbitin perppu KPK.??