i.am.legend.
TS
i.am.legend.
Kinerja TGUPP Tak Transparan, DPRD DKI Singgung Pembubaran

Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Gembong Warsono mengkritisi transparansi TGUPP. (Detikcom/Ari Saputra)

Kinerja TGUPP Tak Transparan, DPRD DKI Singgung Pembubaran

Jakarta, CNN Indonesia -- DPRD DKI Jakarta menilai Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bentukan Gubernur DKI Anies Baswedan tak transparan dalam pelaporan kinerja dan anggaran. Sementara, pendanaannya terus meningkat.

Hal ini merespons usulan kenaikan anggaran TGUPP dari Rp19 miliar menjadi Rp26,5 miliar dalam Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) DKI 2020.

Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Gembong Warsono menyatakan penaikan anggaran TGUPP sia-sia mengingat tidak ada dampak kinerja tim bentukan Anies itu kepada masyarakat.


"Maka sebaiknya anggaran TGUPP di drop saja, kalaupun tetap harus ada TGUPP maka alokasi anggaran melekat pada anggaran operasional gubernur, sehingga tidak membebani APBD," kata Gembong kepada CNNIndonesia.com, Kamis (3/10).

Ia pun menyindir soal transparansi kinerja dan pertanggungjawaban TGUPP yang disebutnya hanya diketahui oleh Gubernur, bukan masyarakat.

Padahal TGUPP menghabiskan anggaran yang banyak sekali dari APBD DKI. Menurutnya, setiap penggunaan uang rakyat dalam APBD harus dipertanggungjawabkan ke DPRD.


Tercatat, Anggaran TGUPP pada APBD-Perubahan 2019 mencapai Rp18,9 miliar. Anggarannya kemudian meroket pada APBD DKI 2020 menjadi Rp19,8 miliar.

Pada APBD-P DKI 2018, anggarannya direvisi menjadi Rp16,2 miliar. Pada APBD DKI 2019, TGUPP meraup Rp19,8 miliar, yang kemudian direvisi dalam APBD-P DKI 2019 menjadi Rp18,99 miliar.

"Yang jelas memang enggak kelihatan, yang tahu hanya gubernur. Pertanggungjawaban gubernur, dia (TGUPP) langsung enggak ada laporan pertanggungjawaban [ke DPRD]," cetus Gembong.

"Minimal secara tertulis yang pasti fraksi PDI-Perjuangan beranggapan manfaatnya tidak terlalu signifikan maka anggaran TGUPP lebih baik drop," tegas dia

Senada anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI di DPRD DKI William Aditya juga meminta agar TGUPP dibubarkan. Menurutnya anggaran Rp21 miliar sangat boros dengan pengadaan anggota TGUPP Anies.



"Iya menurut saya pemborosan. Bubarkan saja kalau output-nya tidak ada dan tidak bisa diawasi," ungkap dia kepada CNNIndonesia.com.

Di pihak lain, Ketua Fraksi Partai NasDem di DPRD DKI Wibi Andrino memandang penambahan anggaran TGUPP adalah dampak belum terpilihnya wakil gubernur DKI.

Sehingga menurutnya wajar ketika Anies membutuhkan bantuan tambahan dan dianggarkan di APBD DKI.

"Mungkin karena gubernur tidak memiliki wakil gubernur dan anggaran tersebut dibutuhkan untuk memperkuat tim gubernur," ujar Wibi kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Wibi yang perlu diperhatikan adalah kinerja Anies bukan TGUPP, karena seyogyanya TGUPP mendapatkan mandat dari Gubernur sendiri untuk bekerja.

"Tapi poinnya adalah anggaran yang didapat dari pajak rakyat harus dapat kembali dengan kinerja yang baik. Nah, TGUPP itu sangat subjektif manfaatnya hanya dapat dinilai dari usernya yaitu gubernur," jelas dia.

Gubernur DKI Anies Baswedan menepis soal kenaikan anggaran TGUPP. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
"Nah, jangan nilai kinerja TGUPP nya. Nilailah kinerja gubernurnya apakah dengan penambahan anggaran tersebut kinerja gubernur semakin baik," tutup dia.

Anies Baswedan sendiri memastikan tidak ada penaikan TGUPP pada 2020.

"No, no, no. Tidak, tidak. Tetap. Tetap. Tidak ada perubahan. Tetap, sama terus. Kita tetap, anggarannya tidak berubah," kata Anies di DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/10).

Saat dikonfirmasi lagi soal usul kenaikan itu, Anies menyatakan, "No, tidak. Tidak berubah. Pokoknya tetap, tidak berubah," lanjut dia.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Mahendra berdalih bahwa anggaran TGUPP pada 2020 hanya Rp21 miliar. Angka yang tercantum dalam KUAPPAS 2020 sebatas usulan yang kemungkinan besar berubah,

"Data ini kan masih pembahasan jadi masih sangat dimungkinkan untuk bergerak," ungkap dia.
sumber

☆☆☆☆☆
Kalau tahun 2019 ini TGUPP menghabiskan anggaran 19,8m lalu tahun 2020 dapat anggaran 21m ya artinya memang naik dong.

Sebenarnya dana 21m lu makan berjamaah juga gak masalah. Dosa-dosa situ, suka-suka situ. Yang jadi masalah, TGUPP menghabisakan dana hingga belasan milyar tanpa jelas kinerjanya, lantas dana itu buat apaan malih? Dimakan buto ijo?

Lu semua jangan cuma mau gaji gede tapi kerja nol. Jakarta katanya bukan cuma infrastruktur yang dibangun, tapi nyatanya estetika doang yang digeber.

DPRD yang baru nih harus diingatkan terus. Jangan cuma ngangguk-angguk macam burung beo. Keras sedikit. Yang gaji kalian juga warga Jakarta, bukan uang wan abud. Jangan cuma mengkritisi TGUPP tapi lupa dapur sendiri.

Panasin terus mesin.
Jangan sampai kongkalikong dengan ketidakjujuran yang sekarang makin terasa di Balai Kota.

Warga Jakarta sudah menitipkan amanat kepada kalian, anggota dewan DPRD. Jangan sia-siakan.
Tuntut terus pembubaran TGUPP.

Quote:



Diubah oleh i.am.legend. 04-10-2019 06:46
rizaradriknoopyking5150
king5150 dan 23 lainnya memberi reputasi
24
6.5K
81
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
Berita dan Politik
icon
669.2KThread39.7KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Ikuti KASKUS di
© 2023 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.