Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan, moral memang harus jadi modal utama bagi seseorang yang ingin maju sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada 2020. Ini menyusul aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang bagi para pejudi, pemabuk, hingga pezina untuk maju dalam Pilkada.

“Kepala daerah harus bermoral lah, jadi syarat pimpinan satu moral, kita ini orang timur jadi nggak bisa, tidak bermoral itu susah,” ujar Ketua DPP PKS Tifatul Sembiring, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/10).

Menurut dia, kepala daerah adalah panutan masyarakat, maka harus memiliki kompetensi dan moral baik agar bisa diteladani. Tak hanya itu, calon kepala daerah juga harus mengerti visi-misi dan rata-rata membangun wilayahnya.

“Jadi jangan mentang-mentang dia menantu orang besar, terus dicalonkan gitu misalnya kan ini dia nggak qualified. Negara nggak berkembang karena nepotisme itu tadi, dan yang keempat dia mampu berkomunikasi,” kata Tifatul.

Selain itu, dia mengenakan agar calon pemimpin tak boleh hanya bermodal nama besar keluarganya. Ini agar tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan demokrasi, apalagi mencederai nilai-nilai budaya yang selama ini dianut bangsa Indonesia.

“Harus punya kompetensi, jangan anak mama, ponakan si anu, nggak bisa,” kata Tifatul.

KPU ingin memasukkan larangan pencalonan bagi pemabuk, pejudi hingga pezina dalam Pikada 2020. Hal itu sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah.

KPU memasukan larangan itu ke dalam rancangan peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2020. Aturan ini dimasukkan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman terhadap bentuk tindakan tercela.

Aturan harus dipenuhi oleh pasangan calon kepala daerah. Itu harus dibuktikan penyerahan SKCK dari pihak kepolisian. “Pasal ini oleh paslon akan disampaikan dalam pencalonan, dalam surat keterangan oleh kepolisian,” kata komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik.



SUMBER