Warta Kota
Anggota DPRD DKI dari PSI, William Aditya Sarana dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.


Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra mengakui ada rencana kenaikan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Hanya saja jumlahnya tidak sebesar Rp 26,5 miliar seperti yang ramai dibicarakan. Jumlah usulan anggaran TGUPP sebenarnya Rp 21 miliar.

"Usulannya Rp 21 miliar, (kenaikan) untuk penyesuaian jumlah dan grade anggotanya," kata Mahendra, Kamis (3/10/2019).

Mahendra menerangkan saat ini anggota TGUPP ada sebanyak 67 orang.

Hanya saja jumlah anggota TGUPP itu bisa bertambah sesuai dengan Pergub Nomor 16 Tahun 2019 yang memang tidak dibatasi.

"Sekarang 67 (anggota), hanya untuk antisipasi kalau dibutuhkan penyesuaian," ungkap Mahendra.

Sehingga ada kemungkinan anggaran TGUPP senilai Rp 21 miliar tersebut tidak terserap seluruhnya. Hal itu karena disesuaikan dengan kebutuhan.

"Ya tergantung nanti kebutuhannya saja," tutur Mahendra.

Anies Bantah Ada Kenaikan Anggaran
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah nilai anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) mengalami kenaikan dalam KUA PPAS RAPBD DKI Jakarta 2020.

Menurut Anies, nilai anggaran TGUPP masih sama dengan tahun 2019. Hal itu sekaligus juga menampik adanya kenaikan nilai anggaran TGUPP sekitar Rp 7 miliar.

"No, no, no. Tidak, tidak. Tetap. Tetap. Tidak ada perubahan. Tetap, sama terus. Kita tetap, anggarannya tidak berubah," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Anies sendiri enggan mengomentari soal anggaran TGUPP. Orang nomor satu di Jakarta itu hanya mengatakan bahwa anggaran TGUPP tidak ada kenaikan dan masih sama seperti tahun 2019.

Anies mengaku akan memanggil anak buahnya yang melakukan perubahan anggaran apabila memang dalam draft tersebut nilainya berubah dan mengalami kenaikan.

"Pokoknya tetap, tidak berubah. Nanti saya panggil orang yang bikin perubahan (anggaran)," kata Anies.

Adapun dalam draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta, anggaran TGUPP naik dari sebelumnya Rp 18,9 miliar tahun 2019 menjadi Rp 26,5 miliar tahun 2020.

Naik Drastis dan Sulit Diawasi DPRD
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menyoroti nilai anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mencapai Rp 26 miliar.

Pada awal pembentukan TGUPP pada tahun 2016, anggarannya hanya Rp 1 miliar. Jumlahnya lalu meningkat jadi Rp 18,99 miliar pada 2019, dan meningkat lagi jadi Rp 26,5 miliar pada 2020.

"Kalau nggak salah 2016 itu Rp 1 miliar, sekarang mau ke Rp 26 miliar. Ini sangat pemborosan anggaran," ucap William di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Anggota Fraksi PSI itu mengaku sejak ditugaskan di Komisi A DPRD DKI Jakarta bidang pemerintahan, dirinya melihat jumlah anggaran TGUPP mengalami peningkatan drastis.

"Peningkatannya sangat tajam. Kalau nggak salah target kan 40 dokumen. Jadi kalau dihitung-hitung dengan anggaran Rp 29 miliar, sekitar Rp 500 juta per dokumen," ungkap William.

Lebih jauh William menekankan banyaknya anggaran dan personel di TGUPP, dinilai tidak mencerminkan kinerja Gubernur yang sekarang, sehingga dinilai sebagai upaya pemborosan anggaran.

Apalagi William menyebutkan DPRD Jakarta kesulitan mengawasi penggunaan anggaran TGUPP.

Hal itu dikarenakan TGUPP bukan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Makanya dilemanya di sini, udah anggaran besar, hasil nggak ada. Kita nggak bisa mengawasi, akhirnya bisa jadi TGUPP, jadi bagi-bagi kursi jabatan aja," ungkapnya.



https://wartakota.tribunnews.com/201...astis?page=all