Empat anggota baru BPK RI berlatar belakang politisi.
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan lima anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) periode 2019-2024 dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Dari kelima anggota baru BPK tersebut, empat di antaranya berasal dari partai politik bahkan ada seorang yang masih menjabat anggota DPR periode 2014-2019.

Staf Divisi Advokasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) Gulfino Guevarrato meragukan fungsi BPK dengan komposisi anggota baru tersebut. "Komposisinya 100 persen politisi yang tidak dapat panggung," ujar Gulfino kepada Beritagar.id, Jumat (27/9) siang.

Menurut Gulfino, penetapan anggota BPK Rizal Djalil sebagai tersangka kasus suap oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), menegaskan bahwa kelembagaan BPK dari mulai auditor di tingkat bawah hingga komisioner dalam kondisi tak sehat.

Ungkapan senada diucapkan peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karius. BPK kata dia, selalu disorot lantaran kredibilitas hasil aduitnya kerap memicu polemik.

Sejak awal, tambah Lucius, BPK dijadikan tempat menampung politisi yang tidak laku dalam pemilihan umum (pemilu). "(BPK) ini adalah keranjang sampah bagi politisi. Lembaga yang seolah menjadi bak sampah akan sulit untuk kita anggap sebagai lembaga kredibel," tandasnya Kamis (26/9).
Pernah dikritisi
Sejak Agustus lalu, Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan BPK menilai seleksi para calon oleh Komisi XI DPR RI tidak dilakukan dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Dewi Anggraeni mengungkapkan, sebagai lembaga strategis, BPK memiliki wewenang besar dalam memeriksa penggunaan keuangan negara. Tentunya akan sangat bersinggungan dengan seluruh lembaga negara pengguna anggaran.

"Yang sangat dibutuhkan orang-orang berintegritas, profesional, dan tidak terafiliasi politik dalam memimpin sebuah lembaga powerful," ungkap Dewi kepada Beritagar.id, Kamis (8/8).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Juliari P Batubara mengatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, anggota BPK dipilih oleh DPR RI dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

"Pertimbangan dari DPD RI telah kami terima pada 18 September 2019 melalui surat Nomor PU.03.01/2415/DPD/IX/2019," ucap Juliari.

Komisi IX, jelasnya, telah melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 55 calon anggota. Kemudian, pada 25 September, Komisi XI DPR RI melakukan rapat internal untuk menetapkan lima orang calon anggota terpilih melalui mekanisme pemungutan suara. Kelima anggota BPK baru itu akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo Oktober mendatang.
Terjerat kasus suap
Dari catatan ICW, telah terjadi 8 kasus dugaan suap yang melibatkan auditor atau staf BPK sepanjang 2004-2017. Di antaranya, tiga kasus pelanggaran kode etik BPK dilakukan oleh Ali Masykur Musa (anggota BPK) pada tahun 2014, Efdinal (Kepala BPK Perwakilan Jakarta dan Auditor) pada tahun 2015, dan Harry Azhar (Ketua dan Anggota BPK) pada tahun 2016.

Peneliti ICW Dewi Anggraeni menyebut Operasi Tangkap Tangan (OTT) terakhir dilakukan terhadap auditor BPK terkait suap hasil laporan pemeriksaan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, mestinya menjadi perhatian pemerintah, terutama presiden.

Terbaru, KPK menetapkan anggota BPK Rizal Djalil sebagai tersangka kasus suap Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).



Sumber : https://beritagar.id/artikel/infogra...uasai-politisi

---

Baca juga dari kategori INFOGRAFIK :

- Infografik: Beragam mitos alat kontrasepsi

- Infografik: RUU kontroversional itu sudah ditunda

- Infografik: Teguran KPI pada SpongeBob dilawan warganet