Jakarta, CNN Indonesia -- Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan ada pihak yang memanfaatkan demo mahasiswa dan pelajar dari Senin (23/9) hingga Rabu (25/9) di gedung DPR untuk agenda politiknya sendiri, yakni menjatuhkan pemerintah.

"Kami melihat ada indikasi kelompok yang melakukan aksi ini yang semula murni dari mahasiswa ada pihak-pihak yang memanfaatkan mengambil momentum ini untuk agenda lain," ungkap dia, di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (26/9).

"Bukan UU, tapi agenda-agenda politis seperti yang tadi disebut Pak Menkopolhukam (Wiranto), dengan tujuan untuk menjatuhkan pemerintah yang sah secara konstitusional," ia menambahkan.

Kapolri mengatakan rangkaian aksi demo itu tak seharusnya disertai dengan pembakaran pos polisi, ban, dan kendaraan TNI, serta pelemparan batu dan penggunaan bom molotov.

"Ini mirip pola [demo ricuh] 21-23 mei lalu; dimulai sore, sampai malam, dan ini cukup sitematis. Artinya ada pihak yang mengatur itu," cetus Tito.

Namun demikian, dia enggan menyebut siapa pihak yang mendesain kerusuhan itu.

Tito mengatakan pihaknya menangkap 200 orang dalam aksi demo ricuh itu. Mereka, ungkapnya, tak berstatus mahasiswa ataupun pelajar.

"Tapi masyarakat umum yang ketika [ditanya] untuk apa [ikut] aksi, tidak paham tentang RUU apa, tidak mengerti. Bahkan ada yang mereka mendapat bayaran.

"Di sini kami melihat fenomena aksi demo yang semula menyuarakan aspirasi berubah menjadi cara anarkis inkonstitusinal yang melanggar prinsip hukum dan demokrasi. untuk itu rekan kami menghadapi ini bertindak tegas," tutupnya.

Sebelumnya, mahasiswa berdemo di depan gedung DPR dengan tuntutan penolakan perundangan yang kontroversial, seperti RKUHP dan revisi UU KPK. Demo itu juga diikuti oleh para pelajar STM.

Kerusuhan dan pembakaran terjadi pada malam hari usai polisi mencoba membubarkan rangkaian demo itu.