News
Batal
KATEGORI
link has been copied
48
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d80d8a510d2952b5743e2fe/uu-kpk-direvisi-ekonom-rp-15-t-keluar-dari-pasar-modal
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Revisi Undang-Undang (RUU) KPK telah disahkan oleh DPR. RUU itu sebelumnya juga telah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dari sisi perekonomian, ada anggapan bahwa selama ini KPK terlalu berkuasa. Banyak dari petinggi BUMN yang tertangkap tangan melakukan korupsi. Alhasil banyak dari proyek-proyek atau investasi tersendat karena para pejabat takut m
Lapor Hansip
17-09-2019 19:59

UU KPK Direvisi, Ekonom: Rp 1,5 T Keluar dari Pasar Modal

Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Revisi Undang-Undang (RUU) KPK telah disahkan oleh DPR. RUU itu sebelumnya juga telah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dari sisi perekonomian, ada anggapan bahwa selama ini KPK terlalu berkuasa. Banyak dari petinggi BUMN yang tertangkap tangan melakukan korupsi. Alhasil banyak dari proyek-proyek atau investasi tersendat karena para pejabat takut mengambil keputusan.

Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira hal itu justru anggapan yang salah. Sebab sudah lama teori korupsi sebagai grease of economy atau pelumas ekonomi dibantah.

"Artinya kalau ada pejabat atau petinggi BUMN yang takut kena KPK kemudian proyek jadi mangkrak jangan salahkan KPK-nya, tapi salahkan itikad yang memang dari awal sudah tidak baik dari pejabat itu," ujarnya, Selasa (17/9/2019).

Menurutnya dengan disahkannya RUU KPK akan menghambat proses pemberantasan korupsi. Dengan menghambat pemberantasan korupsi akan berpengaruh terhadap daya saing Indonesia, lantaran menurun kepercayaan terhadap penegakan hukum.

"Kita lihat aja gimana respons investor seminggu ini Rp 1,53 triliun keluar dari pasar saham dalam bentuk net sell atau jual bersih. Ini tanda adanya distrust ke sistem penegakan hukum," tambahnya.

Bhima juga menilai pengesahan RUU KPK merupakan langkah mundur bagi investasi dan perekonomian. Tidak ada jaminan proyek-proyek BUMN berjalan lancar pasca RUU KPK disahkan.

"Masalah proyek BUMN lambat itu karena perencanaan yang kurang matang, oknum birokrat korup yang menghambat proyek dan ada ketidakpastian kebijakan," tutupnya.(dtf)

http://www.medanbisnisdaily.com/m/ne...i_pasar_modal/

Investor semakin sulit percaya Indonesia karena korupsi dan ketidakpastian hukum emoticon-Kalah
profile-picture
profile-picture
profile-picture
aloha.duarr dan 2 lainnya memberi reputasi
3
Tampilkan isi Thread
Halaman 3 dari 3
UU KPK Direvisi, Ekonom: Rp 1,5 T Keluar dari Pasar Modal
18-09-2019 23:36
Quote:Original Posted By jaguarxj220
Ya, saya paham sistem yang anda maksudkan

Istilahnya itu three way match

Begitu juga di pemerintahan dan politik, ada 3 bagian, eksekutif, legislatif, dan yudikatif

Masalahnya, di Indonesia ketiganya tidak ada yang bersih dari korupsi, ketiganya main mata (ketiga fungsi/bagian itu pernah ada yang tertangkap KPK, bahkan sampai posisi yang tinggi, menteri pernah, ketua DPR pernah, Jenderal Polisi ya pernah)

Jika ketiga bagian dalam three way match saling kerjasama mengakali sistem, ya sistemnya tidak jalan.

Maka perlu pihak keempat yaitu fungsi Audit, dalam hal ini KPK.

KPK sebaiknya berfungsi ganda, penindakan dan pencegahan.

Kalau hanya pencegahan, dia ya akan kerepotan sendiri kalau hampir semua bagian terlibat korupsi semua. Kecuali kalau mau ada KPK yang duduk di semua ruangan di kantor pemerintahan

Saya harap respons nya cerdas tanpa perlu makian atau umpatan


sepertinya di negara2 lain masih ada korupsi di eksekutif, yudikatif dan legislatif. setahu saya di amerika serikat masih begitu.
menurut saya, KPK juga harus ada semacam badan pengontrol dan pengawas, pegawai2 KPK juga berasal dari kepolisian dan kejaksaan. saya dulu juga sempat di bagian audit (saya pegawai di perusahaan A, disuruh audit perusahaan B yang pemiliknya sama), dan orang2 yang kelihatan suci dan santun ternyata juga korupsi berdasar hasil audit. jadi saya tidak lagi mudah percaya pada seseorang atau organisasi yang dianggap baik dan benar, salah satu contohnya KPK. ada banyak orang terlalu mendewakan KPK, dan saya merasa itu akan dapat digunakan untuk berpolitik untuk mendapatkan keinginan KPK, misalnya tidak ingin adanya pengawas atau penyadapan tidak perlu ijin pengadilan. di luar negeri (amerika serikat) ternyata penyadapan oleh penegak hukum (lokal) harus ijin pengadilan atau attorney general (untuk federal seperti FBI) karena ditakutkan penyadapannya akan disalah gunakan dan ijin pengadilan merupakan bagian dari penegakkan HAM.
kalau di perusahaan, pencegahan memang lebih susah, karena harus bangun sistem dan memperkirakan bisa dibobol bagaimana nantinya. harus berpikir seperti koruptor untuk menambal sistem manajemen. menurut saya porsi besarnya adalah pencegahan, porsi kecilnya adalah penindakan. mungkin mengganti sebagian besar pegawai2 KPK dengan ahli2 sistem manajemen pemerintahan untuk memikirkan cara membangun sistem pemerintahan bebas korupsi, tapi juga tidak menghambat ekonomi (misal pengusaha akan kesulitan kalau harus ijin ke 20 instansi daerah dan pusat kalau mau buka usaha)
0 0
0
Lihat 1 balasan
UU KPK Direvisi, Ekonom: Rp 1,5 T Keluar dari Pasar Modal
Lapor Hansip
19-09-2019 00:01
Balasan post Chen21
Ya betul di negara lain masih ada, tapi korupsinya tidaklah semasif di sini, dan posisi yg korup tidaklah setinggi di sini.

Di Indonesia, Ketua MK, Menteri, Ketua DPR pernah ada yg ditangkap KPK

Saya lebih setuju kalau minta izin pengadilan tipikor dibanding dewan pengawas yang ditunjuk Presiden.

Kalau besan presiden mau ditangkap, apa diizinkan sama dewan pengawas yang ditunjuk presiden. (Besan presiden terdahulu pernah ada yg ditangkap KPK)

Lagipula apakah ada kriteria khusus bagi dewan pengawas itu..?

Kalau dewan pengawas terdiri dari mantan Ketua dan wakil ketua KPK yang tidak pernah terlibat politik praktis, saya sih setuju dengan dewan pengawas itu
0 0
0
UU KPK Direvisi, Ekonom: Rp 1,5 T Keluar dari Pasar Modal
20-09-2019 12:28
Quote:Original Posted By jaguarxj220
Ya betul di negara lain masih ada, tapi korupsinya tidaklah semasif di sini, dan posisi yg korup tidaklah setinggi di sini.

Di Indonesia, Ketua MK, Menteri, Ketua DPR pernah ada yg ditangkap KPK

Saya lebih setuju kalau minta izin pengadilan tipikor dibanding dewan pengawas yang ditunjuk Presiden.

Kalau besan presiden mau ditangkap, apa diizinkan sama dewan pengawas yang ditunjuk presiden. (Besan presiden terdahulu pernah ada yg ditangkap KPK)

Lagipula apakah ada kriteria khusus bagi dewan pengawas itu..?

Kalau dewan pengawas terdiri dari mantan Ketua dan wakil ketua KPK yang tidak pernah terlibat politik praktis, saya sih setuju dengan dewan pengawas itu


ya karena masih masif itu dibutuhkan sistem pencegahan korupsi, penindakan selama belasan tahun masih tetap masif korupsinya.
ya saya lebih setuju ijin penyadapan ke pengadilan tipikor, karena itu lepas dari KPK. dewan pengawas kok sepertinya masih agak internal.
kalau dari sejarahnya, sepertinya presiden tidak akan mempermasalahkan penangkapan keluarganya. besan SBY dan ipar jokowi pernah kena KPK.
ya di dewan pengawas harus ada mantan pemimpin KPK tidak pernah berpolitik praktis, tapi tidak boleh semua, mungkin 2 dari 5. harus ada karena mereka punya pengalaman. tidak boleh mayoritas karena menghindarkan adanya ikatan batin/emosional dengan KPK yang dapat mengaburkan penilaian.
0 0
0
Lihat 1 balasan
UU KPK Direvisi, Ekonom: Rp 1,5 T Keluar dari Pasar Modal
20-09-2019 12:31


Quote:Original Posted By Chen21
https://www.beritasatu.com/nasional/...disponsori-adb
kalau di korea kok ekonomi meningkat karena fokus ke pencegahan daripada penangkapan. ada yang bisa jelaskan?


Yg disini itu, maksud lu “pencegahan” itu apa blog? Coba cari di revisi uu kpk emoticon-DP
0 0
0
UU KPK Direvisi, Ekonom: Rp 1,5 T Keluar dari Pasar Modal
20-09-2019 13:54
Quote:Original Posted By pemburu.kobokan
Yg disini itu, maksud lu “pencegahan” itu apa blog? Coba cari di revisi uu kpk emoticon-DP


wahai, pemalas, sudah saya jawab di komentar2 sebelumnya
0 0
0
UU KPK Direvisi, Ekonom: Rp 1,5 T Keluar dari Pasar Modal
Lapor Hansip
20-09-2019 20:18
Balasan post Chen21
Quote:Original Posted By Chen21


ya karena masih masif itu dibutuhkan sistem pencegahan korupsi, penindakan selama belasan tahun masih tetap masif korupsinya.
ya saya lebih setuju ijin penyadapan ke pengadilan tipikor, karena itu lepas dari KPK. dewan pengawas kok sepertinya masih agak internal.
kalau dari sejarahnya, sepertinya presiden tidak akan mempermasalahkan penangkapan keluarganya. besan SBY dan ipar jokowi pernah kena KPK.
ya di dewan pengawas harus ada mantan pemimpin KPK tidak pernah berpolitik praktis, tapi tidak boleh semua, mungkin 2 dari 5. harus ada karena mereka punya pengalaman. tidak boleh mayoritas karena menghindarkan adanya ikatan batin/emosional dengan KPK yang dapat mengaburkan penilaian.


Karena korupsi masih masif itulah, pencegahan dan penindakan sama pentingnya kalau menurut saya, keduanya harus diperkuat, bukannya satu diperkuat, satunya diperlemah.

Kalau anda mengikuti kasus besan SBY, setelah dipidana, apa yg terjadi dengan Antasari Azhar..?
Kasihan bapak itu, demi pemberantasan korupsi, dia menjadi korban

Lalu, kasus ipar jokowi sudah sampai mana ?
Beritanya mandek sepertinya, tidak ada progress
0 0
0
UU KPK Direvisi, Ekonom: Rp 1,5 T Keluar dari Pasar Modal
21-09-2019 07:20
Quote:Original Posted By jaguarxj220
Karena korupsi masih masif itulah, pencegahan dan penindakan sama pentingnya kalau menurut saya, keduanya harus diperkuat, bukannya satu diperkuat, satunya diperlemah.

Kalau anda mengikuti kasus besan SBY, setelah dipidana, apa yg terjadi dengan Antasari Azhar..?
Kasihan bapak itu, demi pemberantasan korupsi, dia menjadi korban

Lalu, kasus ipar jokowi sudah sampai mana ?
Beritanya mandek sepertinya, tidak ada progress


kenapa saya katakan pencegahan harus lebih besar porsinya, karena dampaknya ke masyarakat lebih baik. kapanhari saya mendengar seseorang cerita di warung, dulu dia adalah suplier ke proyek pemerintah. dia sudah kirim barang, ternyata proyeknya ada kasus korupsinya yang dilakukan kepala daerahnya. dia belum dibayar karena proyeknya dihentikan dan orang2 juga tidak tau solusinya.
kemungkinan yang lain : anda beli properti dari pejabat. pejabatnya tertangkap korupsi. properti yang anda beli adalah salah satu hasil korupsi. properti anda disita, tapi anda juga tidak akan dapat pengembalian uang. kalau tidak salah anda harus berjuang di MA dengan tidak ada kepastian berhasil atau tidak.

antasari azhar yang setuju revisi itu?

tidak ada progres itu salahnya siapa?
0 0
0
Lihat 1 balasan
UU KPK Direvisi, Ekonom: Rp 1,5 T Keluar dari Pasar Modal
Lapor Hansip
25-09-2019 09:58
Balasan post Chen21
Maaf saya baru balas, saya baru kembali dari LN kemarin malam

Cerita yang anda dengar itu, tidak cuma terjadi saat ada kasus korupsi, semua kasus kalau ada penyitaan, maka ceritanya akan sama

Kasus Malinda Dee (Citibank), mobil sitaan nya juga mangkrak di kantor Citibank dulu, bahkan mengabiskan 30juta per bulan untuk perawatan. Mobilnya tidak bisa dijual karena belum putusan final, dan mobil itu setiap hari, nilainya semakin turun.

Kalau sudah putusan final, baru uang atau properti anda dikembalikan (jika clean and clear statusnya ya). Tanpa perlu MA (unless kasusnya naik terus sampai PK kalau tidak salah)

Saya sudah dengar Antasari setuju, dan saya belum tahu apa alasannya (tetapi, saya setuju dia dijadikan dewan pengawas nanti).

Kalau siapa yang salah, saya tidak tahu, karena saya mencari, "apa yang salah", bukan siapa yang salah.
Penyebab kesalahnya adalah, di Indonesia selalu ada politik bekingan (Kolusi dan nepotisme), dan rasanya dewan pengawas bukan solusi, karena ditunjuk presiden.

Lebih pas kalau fungsi polisi dan jaksa untuk memberantas korupsi diperkuat, dengan membuat dewan pengawas untuk mereka berdua.

Btw, kemarin ada pidato di Singapura yang cukup menarik, " Jika seseorang tidak jujur dalam masalah kecil, maka dia tidak pantas mengurusi masalah besar"

Jadi KPK menangkapi kasus OTT kecil2 sebetulnya juga fungsi pencegahan, sebelum mereka menjadi besar. :-)

0 0
0
UU KPK Direvisi, Ekonom: Rp 1,5 T Keluar dari Pasar Modal
25-09-2019 15:51
Quote:Original Posted By jaguarxj220
Maaf saya baru balas, saya baru kembali dari LN kemarin malam

Cerita yang anda dengar itu, tidak cuma terjadi saat ada kasus korupsi, semua kasus kalau ada penyitaan, maka ceritanya akan sama

Kasus Malinda Dee (Citibank), mobil sitaan nya juga mangkrak di kantor Citibank dulu, bahkan mengabiskan 30juta per bulan untuk perawatan. Mobilnya tidak bisa dijual karena belum putusan final, dan mobil itu setiap hari, nilainya semakin turun.

Kalau sudah putusan final, baru uang atau properti anda dikembalikan (jika clean and clear statusnya ya). Tanpa perlu MA (unless kasusnya naik terus sampai PK kalau tidak salah)

Saya sudah dengar Antasari setuju, dan saya belum tahu apa alasannya (tetapi, saya setuju dia dijadikan dewan pengawas nanti).

Kalau siapa yang salah, saya tidak tahu, karena saya mencari, "apa yang salah", bukan siapa yang salah.
Penyebab kesalahnya adalah, di Indonesia selalu ada politik bekingan (Kolusi dan nepotisme), dan rasanya dewan pengawas bukan solusi, karena ditunjuk presiden.

Lebih pas kalau fungsi polisi dan jaksa untuk memberantas korupsi diperkuat, dengan membuat dewan pengawas untuk mereka berdua.

Btw, kemarin ada pidato di Singapura yang cukup menarik, " Jika seseorang tidak jujur dalam masalah kecil, maka dia tidak pantas mengurusi masalah besar"

Jadi KPK menangkapi kasus OTT kecil2 sebetulnya juga fungsi pencegahan, sebelum mereka menjadi besar. :-)


kalau cerita orang di warung, kepala daerahnya sudah divonis bersalah. barangnya tidak bisa kembali karena sudah dipakai jadi proyek. pemerintah daerah tidak ada yang berani bayar ke suplier proyek karena proyeknya sendiri tidak diteruskan dan dananya tidak ada. dia tanya2 ke seseorang yang mengerti hukum, untuk masalah seperti ini bisa habis 5-10 miliar kalau dari PN sampai ke MA, karena kalau ke MA harus bolak balik Surabaya Jakarta, itu saja belum pasti bisa menang/dibayar. karena barangnya bernilai 1 miliar, dibanding 5-10 miliar jadi ya direlakan. waktu itu dia stres karena dia jadi tidak bisa bayar ke supliernya.

jadi apa yang salah dari KPK sehingga kasus ipar jokowi tidak ada progres?

ya, mantan pekerja KPK yang kembali ke kepolisian dan kejaksaan dipakai untuk tindak pidana korupsi.
polisi dan kejaksaan sudah ada pengawasnya.
tidak selalu. ada yang biasa dapat uang tagihan dalam kota senilai jutaan rupiah tidak dicuri karena tidak sebanding dengan dipenjara. begitu keluar pulau dapat uang tagihan ratusan juta, eh uang tagihan dibawa kabur. banyak pengalaman saya yang tidak sesuai kebanyakan teori2 "kebijaksanaan" yang ada. membuat shock saat saya masih lugu. pokoknya selalu waspada terhadap siapapun.
0 0
0
Lihat 1 balasan
UU KPK Direvisi, Ekonom: Rp 1,5 T Keluar dari Pasar Modal
Lapor Hansip
25-09-2019 20:14
Balasan post Chen21
Ya, kasus yang anda dengar bisa saja terjadi, di luar kasus korupsi sekalipun, kasus penggelapan, penipuan (seperti kasus biro jasa umroh bodong misalnya), memang seperti itu keadaannya di negara ini.

Yang salah adalah, kewenangan KPK untuk menangkap high profile individual beserta kerabat dan yang dia lindungi sangat minim, apalagi banyak kasus komisioner KPK dikriminalkan, atau kasus lama yang pernah menimpa dirinya, dibuka2 lagi.

Jadi nanti jika komisioner KPK mau menindak high profile individual, kasus lama yang disimpan, bisa dipakai dan dibuka lagi.

Maka kewenangan dewan pengawas KPK, juga harus bisa melindungi KPK dari kriminalisasi selama mereka menjabat. Kalau yang saya lihat, dewan pengawas malah bisa menemui tersangka KPK. Kok kesannya melindungi tersangka, bukan komisioner KPK nya.

Kalau Kejaksaan dan Polisi sudah ada pengawasnya, apa kasus korupsi yang melibatkan high profile individual, yang sudah berhasil diselesaikan oleh mereka berdua ?

Maka dari itu, hukuman korupsi sebaiknya disesuaikan dengan nilai korupsinya, tetapi hal tsb tidak diatur di UU KPK dan KUHP yang baru.
0 0
0
UU KPK Direvisi, Ekonom: Rp 1,5 T Keluar dari Pasar Modal
25-09-2019 22:49
Quote:Original Posted By jaguarxj220
Ya, kasus yang anda dengar bisa saja terjadi, di luar kasus korupsi sekalipun, kasus penggelapan, penipuan (seperti kasus biro jasa umroh bodong misalnya), memang seperti itu keadaannya di negara ini.

Yang salah adalah, kewenangan KPK untuk menangkap high profile individual beserta kerabat dan yang dia lindungi sangat minim, apalagi banyak kasus komisioner KPK dikriminalkan, atau kasus lama yang pernah menimpa dirinya, dibuka2 lagi.

Jadi nanti jika komisioner KPK mau menindak high profile individual, kasus lama yang disimpan, bisa dipakai dan dibuka lagi.

Maka kewenangan dewan pengawas KPK, juga harus bisa melindungi KPK dari kriminalisasi selama mereka menjabat. Kalau yang saya lihat, dewan pengawas malah bisa menemui tersangka KPK. Kok kesannya melindungi tersangka, bukan komisioner KPK nya.

Kalau Kejaksaan dan Polisi sudah ada pengawasnya, apa kasus korupsi yang melibatkan high profile individual, yang sudah berhasil diselesaikan oleh mereka berdua ?

Maka dari itu, hukuman korupsi sebaiknya disesuaikan dengan nilai korupsinya, tetapi hal tsb tidak diatur di UU KPK dan KUHP yang baru.


karena itu lebih baik mencegah agar masyarakat tidak dirugikan.

memangnya waktu menangani kasus adik ipar jokowi, pemimpinnya dikriminalisasi dan kasus2 lama diungkit lagi?

tidak akan bisa, kriminalisasi akan selalu ada di negara yang menganut hukum di atas segalanya. di negara yang menganut hukum diatas segalanya, kasus2 lama akan bisa dipakai untuk menjatuhkan seseorang. di negara2 maju juga terjadi kriminalisasi. trump dan keluarganya kapanhari kena kasus masa lalu dengan stormy daniel, russiagate yang tidak terbukti, sekarang ukrainegate. trudeu sekarang kena kasus foto lama yang dianggap rasis (entah ada dampak hukumnya atau tidak). kalau tidak salah hillary clinton juga pernah kena kasus lama penghapusan email atau benghazi, saya lupa. selain itu kalau tidak salah jaksa agung amerika serikat juga sekarang sedang diungkit masalah pelecehan seksual yang terjadi beberapa tahun lalu. kabinet trump sedang digoyang dengan kasus masa lalu. meskipun bukan kasus hukum di dunia hiburan, tweet lama kevin hart dan sutradara GOTG membuat mereka dipecat. para wanita dan pria tiba2 bermunculan menuduh orang2 terkenal melakukan pelecehan seksual di masa lalu.
mungkin hanya di sistem kerajaan seorang raja bisa mengabulkan hak imunitas.

menurut undang2 lama, KPK menangani korupsi diatas 1 miliar. dibawah 1 miliar ditangani polisi atau kejaksaan. jadi seingat saya tidak ada yang high profile atau tingkat nasional. saya merasa sering dengar atau baca beritanya kasus korupsi lokal di radio atau surat kabar, tapi saya tidak dapat mengingat. entah kenapa hanya ingat kasus2 yang besar2 di tingkat nasional atau luar biasa besar korupsinya, sedang kasus2 lokal diabaikan oleh memori saya. saya hanya tau kasus korupsi baru2 ini di lokal Surabaya, kasus jasmas. jadi mungkin korupsi2 yang ditangani polisi dan jaksa adalah tingkat lokal.
0 0
0
Lihat 1 balasan
UU KPK Direvisi, Ekonom: Rp 1,5 T Keluar dari Pasar Modal
Lapor Hansip
25-09-2019 23:14
Balasan post Chen21
Kalau begitu, polisi kenapa tidak ditekan untuk lebih melakukan pencegahan kriminal supaya tidak merugikan masyarakat, sepertinya KPK terus yang ditekan.
Padahal pelaku korupsi, seharusnya terpelajar dan memahami hukum tipikor dengan baik.

Oh, dan satu lagi, kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas di UU baru, padahal itu baik untuk mencegah korupsi terjadi, dan memudahkan menangkap pelaku2 nya.

Kriminalisasi pada orang2 tersebut didasari oleh sentimen politik, begitu juga dengan KPK saat ini kan ?
Secara institusi KPK dikebiri dan dikriminalisasi dengan tuduhan Taliban, walaupun buktinya tidak kuat, dan tidak dibawa ke pengadilan.

Lalu bedanya, di negara maju, prosesnya lebih transparan, sementara di Indonesia tidak.

Dalam kasus ipar presiden, apa anda yakin di belakang layar (yang tidak transparan) tidak ada apa2..?

Faktanya, kasus dahlan iskan yang ditangani kejaksaan, nilainya Miliaran Rupiah (kasus mobil listrik, dll), walaupun ternyata kejaksaan kalah di MA. (Sepertinya sarat muatan politis).
Sehingga kejaksaan seharusnya boleh menangani kasus besar.
0 0
0
UU KPK Direvisi, Ekonom: Rp 1,5 T Keluar dari Pasar Modal
26-09-2019 13:13
Quote:Original Posted By jaguarxj220
Kalau begitu, polisi kenapa tidak ditekan untuk lebih melakukan pencegahan kriminal supaya tidak merugikan masyarakat, sepertinya KPK terus yang ditekan.
Padahal pelaku korupsi, seharusnya terpelajar dan memahami hukum tipikor dengan baik.

Oh, dan satu lagi, kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas di UU baru, padahal itu baik untuk mencegah korupsi terjadi, dan memudahkan menangkap pelaku2 nya.

Kriminalisasi pada orang2 tersebut didasari oleh sentimen politik, begitu juga dengan KPK saat ini kan ?
Secara institusi KPK dikebiri dan dikriminalisasi dengan tuduhan Taliban, walaupun buktinya tidak kuat, dan tidak dibawa ke pengadilan.

Lalu bedanya, di negara maju, prosesnya lebih transparan, sementara di Indonesia tidak.

Dalam kasus ipar presiden, apa anda yakin di belakang layar (yang tidak transparan) tidak ada apa2..?

Faktanya, kasus dahlan iskan yang ditangani kejaksaan, nilainya Miliaran Rupiah (kasus mobil listrik, dll), walaupun ternyata kejaksaan kalah di MA. (Sepertinya sarat muatan politis).
Sehingga kejaksaan seharusnya boleh menangani kasus besar.


sepertinya sudah. meskipun setiap ganti kepala polisi di daerah, fokus pencegahannya beda. habis fokus pencegahan kejahatan jalanan, ganti kepala polisi di daerah, pencegahan kejahatannya ganti di daerah perumahan, ganti kepala polisi lagi, ganti lagi fokus mini market. kalau di Surabaya biasanya polisi pakai radio Suara Surabaya untuk mengingatkan warga Surabaya untuk waspada terhadap kejahatan ini itu atau apa yang harus dilakukan agar tetap aman. kalau di luar Surabaya saya kurang tau.

LHKPN dan pelarangan membuka cabang adalah pasal2 yang tidak saya setujui

ya memang perlu ditelusuri apakah ada kelompok terpapar radikalisme di KPK, untuk lepas dari tuduhan taliban. di TNI saja ada 3% yang terpapar radikalisme.

di luar negeri kriminalisasi transparan, maksudnya bagaimana? pihak demokrat menuduh FBI telah dipengaruhi atau tidak independen karena tuduhan2 ke trump tidak terbukti.

tidak ada yang tahu di belakang layar kasus ipar jokowi ada apa. apakah anda tau ada sesuatu di balik layar? silahkan berikan buktinya

saya lupa2 ingat kasus dahlan iskan. sepertinya kasus dahlan iskan adalah pengembangan kasus, dari kasus korupsi tidak besar. entah bagaimana koordinasinya antar lembaga penegak hukum kalau pengembangan kasus seperti itu, apakah tetap ditangani lembaga penegak hukum awal karena lebih tahu dari awal atau wajib diserahkan untuk menghormati UU.
dahlan iskan baru dukung prabowo di pemilu terakhir. seingat saya, dahlan iskan pendukung jokowi saat itu, jadi menurut saya tidak ada muatan politis dari kubu jokowi. bunuh diri politik kalau bos media pendukungnya dikriminalisasi sendiri. tidak ada bukti pula yang menunjukkan itu dari lawan politik jokowi. jadi selama tidak ada bukti konkret ya tidak bisa menuduh.
0 0
0
Lihat 1 balasan
UU KPK Direvisi, Ekonom: Rp 1,5 T Keluar dari Pasar Modal
Lapor Hansip
26-09-2019 16:25
Balasan post Chen21
Kalau yang saya lihat di Jakarta sih tidak ada pencegahan sama sekali, mulai dari yang simple, kenapa polisi selalu menjaga penerobos jalur busway di ujung, bukan di awal jalur, rambu2 ganjil genap tidak jelas, polisi banyak yang tidak bisa membedakan P dan S dicoret, penindakannya asal.

Kasus Trump itu ditangani khusus oleh Robert Mueller, saya rasa cukup transparan. Anyway, Trump memang punya banyak sekali kasus, sampai ada Wikipedia Page khusus untuk itu (bukan hanya saat dia naik jadi Presiden).

Saya harap anda tidak terlalu naif untuk menyatakan tidak ada sama sekali permainan di belakang layar di politik Indonesia. Terlalu banyak kasus dimana penguasa (dan mantan penguasa) beserta kroni nya tidak dihukum secara adil, tidak ada penindakan, dan diabaikan. (Tidak perlu saya jelaskan karena banyak).
Serta saya tidak yakin Presiden saat ini tidak bertindak seperti pendahulunya. Pernyataan saya ini didasarkan pengamatan historis pada kasus yang melibatkan high profile individual sebelum2nya. Jadi saya minta pembuktian kalau kasus ini tidak seperti kasus serupa di masa lalu. (Jangan dibalik, saya yang membuktikan penyebab kasus ini mandek)

Kasus dahlan iskan pertama saat dia Dirut PLN (gardu 2011-2013), kedua kasus BUMD Jatim (2000 -2010), ketiga kasus mobil listrik saat dia jadi Menteri.

Ketiganya tidak berhubungan, dan Kejaksaan ngotot sekali mencari2 kasus, karena ketiganya kalah di MA, maka saya anggap mencari2 kasus, dan terasa politis, apalagi Jaksa Agung adalah kader Nasdem, which is politician (ex anggota DPR pula).

Makanya saya harap, next jaksa agung jangan dari politisi, tetapi orang netral yang tidak ada beban politik. (Walaupun itu ya terserah presiden sih)
Diubah oleh jaguarxj220
0 0
0
Halaman 3 dari 3
icon-hot-thread
Hot Threads
icon-jualbeli
Jual Beli
Copyright © 2019, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia