RUU Pertanahan, Hak Milik Dicabut Jika Tanah Tak Dipakai

Beranda

...

Berita dan Politik
RUU Pertanahan, Hak Milik Dicabut Jika Tanah Tak Dipakai

anarchy0001

24-09-2019 08:02

RUU Pertanahan, Hak Milik Dicabut Jika Tanah Tak Dipakai

Quote:

RUU Pertanahan, Hak Milik Dicabut Jika Tanah Tak Dipakai
CNN Indonesia | Selasa, 24/09/2019 14:45 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah dan DPR berencana menerapkan aturan ketat di bidang pertanahan. Pengaturan tersebut akan dituangkan dalam UU Pertanahan baru.

Dalam draft RUU Pertanahan yang saat ini sedang mereka godok, pengetatan dilakukan dengan menerapkan pencabutan hak milik tanah seseorang yang tidak dimanfaatkan.

Mengutip draft RUU Pertanahan, hak milik seseorang atas tanah bisa saja dicabut oleh pemerintah jika pemegang hak tak menggunakan, memanfaatkan, atau menguasai lahan tersebut.

Dalam Pasal 22 Ayat 1 disebutkan bahwa hak milik yang tidak dikuasai, digunakan, dan dimanfaatkan oleh pemegang haknya, dan dimanfaatkan oleh pihak lain secara itikad baik dapat mengakibatkan hak milik dihapus dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Lebih detail, hak milik seseorang bakal hilang jika tanahnya sudah dikuasai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh pihak lain selama 20 tahun. Selain itu, pihak yang menguasai tanah itu juga bisa mengajukan permohonan hak atas tanah langsung kepada pemerintah.

Namun, hal ini hanya berlaku jika hak milik tersebut bukan atas nama pemerintah. Sebab, seluruh hak milik yang tercatat sebagai kekayaan negara akan dikecualikan dari aturan tersebut.

Diketahui, hak milik adalah salah satu jenis hak atas tanah yang diberikan oleh pemerintah. Beberapa pihak yang bisa mendapatkan hak milik adalah warga negara Indonesia dan badan hukum tertentu.

Badan hukum yang dimaksud antara lain, bank yang didirikan oleh negara, koperasi, badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR).Hal itu setelah mendapat rekomendasi dari menteri yang menaungi bidang keagamaan, dan badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri ATR sesuai rekomendasi dari menteri yang mengurusi urusan sosial.

Sementara itu, HGU akan diberikan kepada warga negara Indonesia dan badan hukum untuk menjalankan kegiatan usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pergaraman. Untuk perorangan akan diberikan jangka waktu selama 25 tahun dan badan usaha 35 tahun.

Setelah masa waktu habis, masing-masing pemilik HGU bisa mengajukan perpanjangan satu kali kepada pemerintah. Untuk perorangan bisa memperpanjang sampai 25 tahun dan badan usaha 35 tahun.

Selain itu, Menteri ATR juga memiliki hak untuk memberikan perpanjangan jangka waktu HGU maksimal 20 tahun. Namun, pemerintah akan mempertimbangkan beberapa hal, seperti umur tanaman, jenis investasi, dan daya tarik investasi.

Kemudian, sama seperti hak milik dan HGU, HGB juga diberikan kepada warga negara Indonesia dan badan usaha tertentu. Pemerintah hanya akan memberikan HGB dengan jangka waktu 30 tahun dan diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 20 tahun.

Persis seperti HGU, Menteri ATR juga bisa memberikan jangka waktu perpanjangan paling lama 20 tahun. Hal itu dengan mempertimbangkan umur konstruksi, jenis investasi, dan daya tarik investasi.

Selanjutnya, aturan hak pakai dirinci menjadi dua, yakni diberikan dengan jangka waktu tertentu dan selama bangunan itu digunakan.

Dalam hal ini, hak pakai dengan jangka waktu tertentu akan diberikan kepada kepada warga negara Indonesia, warga asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum Indonesia, dan badan hukum asing yang mempunyai kantor perwakilan di Indonesia.

Sementara itu, hak pakai selama digunakan akan diberikan kepada instansi pemerintah dan pemerintah daerah, perwakilan negara asing dan lembaga internasional, serta badan keagamaan atau sosial.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil beberapa waktu lalu menyatakan RUU Pertanahan dibuat untuk melengkapi Undang-Undang (UU) Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. (aud/lav)

CNN Indonesia

Quote:

Ada Peluang Korupsi Dalam RUU Pertanahan
Reporter: Budiarti Utami Putri
Editor: Juli Hantoro

Selasa, 24 September 2019 06:34 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Hariadi Kartodihardjo mengkritik Rancangan Undang-undang atau RUU Pertanahan. Hariadi menilai masih banyak norma-norma bermasalah dalam draf RUU tersebut, salah satunya membuka peluang korupsi berupa state capture corruption.

"State capture corruption itu korupsi yang bukan langsung seperti suap, tetapi membuat pasal di undang-undang yang intinya dengan pasal seperti itu bisa menguntungkan kelompok tertentu," kata Hariadi kepada Tempo, Ahad malam, 22 September 2019.

Hariadi mencontohkan beberapa pasal yang menurutnya berpotensi membuka peluang korupsi yang diatur negara itu. Pertama adalah ketentuan pemutihan bagi pihak-pihak yang menguasai fisik tanah melebihi haknya. RUU Pertanahan, kata dia, mempertahankan pasal yang menghapus pelanggaran hukum terhadap pengusaha yang menguasai fisik melebihi haknya.

Ketentuan yang dimaksud ini tertuang dalam Pasal 26 draf RUU Pertanahan per tanggal 9 September. Pasal 26 ayat (29) menyebutkan, dalam hal pemegang hak guna usaha menguasai fisik melebihi luasan pemberian haknya maka status tanahnya hapus dan menjadi tanah yang dikuasai negara yang penggunaan dan pemanfaatannya diatur oleh menteri.

"Di lapangan banyak HGU (Hak Guna Usaha) kebun sawit misalnya, yang luasannya melebihi dari haknya," kata Hariadi.

Berikutnya, Hariadi melanjutkan, RUU Pertanahan juga akan memberi kewenangan yang besar untuk Kementerian ATR dalam menjalankan informasi pertanahan yang dicanangkan. Informasi tunggal itu menyangkut tanah, wilayah, dan kawasan, termasuk pulau-pulau kecil dan pesisir.

Hariadi juga menyinggung bagaimana Kementerian Agraria dan Tata Ruang selama ini tak membuka data HGU padahal sudah diperintahkan oleh Komisi Informasi Pusat dan Mahkamah Agung. Menurut dia, wewenang yang teramat besar ini berpotensi memunculkan penyalahgunaan.

"Kementerian ATR selama ini tidak pernah membuka HGU, lalu nanti menguasai informasi tunggal. Kekuasaan tunggal seperti ini berpotensi sekali untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan," ucapnya.

Dalam drafnya, RUU Pertanahan memang tampak ingin menyembunyikan data kepemilikan hak atas tanah. Pasal 46 ayat (9) RUU Pertanahan menyebut bahwa daftar nama pemilik hak atas tanah dan warkah menjadi informasi publik yang dikecualikan untuk diakses oleh masyarakat. Informasi tersebut hanya dapat diberikan kepada pemegang hak dan penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya atau pihak yang diberikan kewenangan oleh UU.

Padahal Fores Watch Indonesia (FWI) pernah menggugat soal hak guna usaha (HGU) ke Komisi Informasi Publik pada Desember 2015. Mereka menggugat Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk membuka data HGU di Kalimantan.

KIP pun menyatakan data HGU sebagai informasi publik yang terbuka dan tersedia setiap saat. KIP menyatakan HGU bukan merupakan data pribadi karena merupakan hak mengusahakan tanah yang penguasaannya pun ada pada negara.

Menurut KIP, data yang harus tersedia dalam informasi HGU itu mencakup nama pemegang HGU, tempat atau lokasi, luas areal HGU yang diberikan, dan peta areal HGU yang dilengkapi titik koordinat.

Kementerian ATR mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalah di PTUN, Kementerian ATR mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam amar putusannya, MA juga menolak permohonan Kementerian ATR.

Manajer Advokasi dan Kampanye Forest Watch Indonesia Mufti Bari menyebut pasal pengecualian daftar nama pemilik hak tanah dalam RUU Pertanahan itu sebagai langkah mundur yang dilakukan Kementerian ATR. Dia menilai Kementerian ATR justru hendak membuat RUU yang bertentangan dengan putusan Mahkamah itu.

"Sudah putusan MA, tapi kenapa justru malah diperkuat itu sebagai data tertutup. Artinya RUU Pertanahan sekarang jelas menyalahi peraturan dan putusan MA," kata Mufti kepada Tempo, Kamis, 19 September 2019.

TEMPO

Quote:

Untungnya RUU Pertanahan di batalkan emoticon-coffee