Aksi unjuk rasa mahasiswa yang digelar di sejumlah daerah terkait RUU KPK dan RUU KUHP akhirnya ditindak lanjuti oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menggelar pertemuan bersama para pimpinan DPR RI di Istana Negara, pada Senin (23/09/2019). Pertemuan itu digelar guna membahas perkembangan pembahasan RUU KPK dan RUU KUHP di DPR RI sekaligus meminta DPR RI agar menunda pembahasan kedua RUU tersebut. Meskipun pada akhirnya, hanya RUU KUHP saja yang berhasil ditunda pembahasannya, karena RUU KPK ternyata sudah disahkan menjadi UU sehingga satu-satunya jalan hanyalah melalui jalur MK.

Sebagai wujud dukungan rakyat pada pertemuan tersebut, netizen pun beramai-ramai menggemakan tagar #PercayakanPadaJokowi sebagai bentuk kepercayaan publik pada Jokowi yang telah mewujudkan aspirasi masyarakat. Tagar ini juga sekaligus untuk mengingatkan mahasiswa untuk mewaspadai adanya upaya untuk menunggangi aksi mahasiswa ke arah politis.

Tagar #PercayakanPadaJokowi juga dinilai sebagai bentuk dukungan masyarakat pada Presiden Jokowi yang saat ini tengah berupaya mengakomodir aspirasi mahasiswa. Melalui pertemuannya dengan DPR RI, Presiden meminta supaya DPR RI mencermati masukan-masukan dari berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi-substansi RUU KUHP.

"RUU Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU KUHP itu (saya minta) ditunda pengesahannya untuk bisa mendapatkan masukan-masukan, mendapatkan substansi-substansi yang lebih baik," ujar Jokowi di Istana Merdeka.

"Masukan-masukan yang baik dari masyarakat harus didengar oleh DPR. Sampaikan, bawa draf materinya, bawa materinya, bawa substansinya yang harus dimasukkan ke DPR," lanjutnya.

Saat ini, tagar #PercayakanPadaJokowi sudah berhasil menempati urutan 4 trending topic dengan total tweet sekitar 6 ribu tweet, menyusul naik dari tagar-tagar sebelumnya yang ramai diperbincangkan sejak pagi hari.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia (Menkumham) untuk menunda pembahasan RUU KUHP. Presiden Jokowi pun meminta agar DPR menunda pengesahan RUU KUHP. Perintah tersebut sudah disampaikan oleh Presiden sejak Jumat, 20 September 2019.

Pada Senin, 23 September 2019, Presiden Joko Widodo pun melakukan pertemuan dengan menerima Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sejumlah pimpinan DPR, ketua fraksi DPR, dan ketua komisi DPR di Istana Merdeka. Hadir dalan pertemuan tersebut, diantaranya Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, para pimpinan DPR RI Utut Adianto, Fahri Hamzah, dan Agus Hermanto, serta para pimpinan fraksi DPR, dan pimpinan panitia kerja RKUHP.

Presiden pun tampak didampingi oleh Menkopolhukam Wiranto, Menkumham Yasonna Laoly, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

SUMBER