PPATK Waspadai Donasi Kemanusiaan untuk Dana Terorisme

Jakarta, CNN Indonesia -- Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus ada indikasi donasi yang digalang lembaga kemanusiaan justru diselewengkan untuk pendanaan terorisme. Penggalangan dana juga dilakukan melalui media sosial.

Koordinator Riset Penilaian Risiko Nasional untuk Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme PPATK Patrick Irawan mengatakan celah penyalahgunaan dana kemanusiaan terbilang besar lantaran sang donatur tidak pernah menanyakan transparansi penggunaan dana.

Ia mengatakan, sebagian besar pendonor menyumbang dana atas alasan simpati kemanusiaan sehingga dilakukan atas azas keikhlasan.

"Donasi ini bisa dilakukan lewat penggalangan dana langsung atau melalui media sosial, di sini kami melihat ada implikasi pendanaan untuk kegiatan terorisme," kata Patrick di Jakarta, Selasa (17/9).

Patrick mengatakan dana kemanusiaan yang disalahgunakan untuk terorisme biasanya digunakan untuk pembelian senjata dan bahan peledak, mobilitas anggota teror, pelatihan perang, santunan keluarga pelaku teror, hingga pengelolaan jaringan terorisme.



Ia juga mengatakan bahwa kota besar seperti Jakarta adalah lokasi potensial penggalangan dana tersebut mengingat populasinya yang besar.

Patrick berharap selain warga selaku donatur yang waspada, perbankan juga mestinya melakukan monitor terhadap pembukaan rekening yang mengatasnamakan penggalangan dana.

Sementara itu, Penyidik Detasemen Khusus 88 Polri Inspektur Polisi Satu Daniel mengatakan instansinya juga telah menemukan indikasi penggalangan dana terorisme melalui donasi di salah satu yayasan berbasis keagamaan. Yayasan tersebut disebutnya kerap mengiklankan donasinya di media sosial dan mencantumkan cara pengiriman uang ke tiga bank dalam negeri.

Hanya saja, ia enggan menyebut nama yayasan yang dimaksud lantaran masih dalam proses penyidikan.

"Tapi memang kami menemukan ada penggalangan dana untuk organisasi teror berkedok yayasan yang dibuat dengan tujuan sosial kemanusiaan," katanya.

Densus 88 mengaku masih menyisir yayasan lain yang diduga melakukan hal serupa. Namun, penyidikan itu terhalang beberapa hal. Misalnya soal belum ada regulasi yang khusus mengakomodasi penegakan hukum bagi lembaga non-profit. Selain itu penegak hukum harus hati-hati lantaran organisasi sosial sangat dekat dengan masyarakat.

Daniel mengatakan dalam catatan Densus 88 penggalangan dana dari lembaga nirlaba ini berpotensi tinggi terjadi di Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
(glh/sur)
sumber

☆☆☆☆☆☆

Ini yang kadang membuat gemas. Diumumkan, tapi disembunyikan.
Kalau mau disembunyikan, seharusnya tak perlu diumumkan. Ini akan memberi peluang bagi organisasi-organisasi nirlaba dengan kedok dana kemanusiaan itu untuk cuci tanganmembersihkan diri.

Rata-rata mereka yang bermain belakang menutupi kebusukan mereka dengan segala hal yang terlihat wajar. Memberi hewan qurban, memberi infak, sadaqah, bantuan bencana, dan lain-lain. Tapi dibawah meja, mereka juga memberi bantuan kepada pihak yang diindikasikan sebagai kelompok teroris dengan alasan keummatan dan sesama pemeluk agama.

Dan dana kemanusiaan itu bisa saja diberikan di dalam negeri, akan tetapi yang terbanyak porsinya justru di luar negeri, dimana konflik terjadi antara pemerintahan yang sah dengan kelompok pemberontak. Padahal jika sekelompok orang atau ada pihak yang memberikan dana atau bantuan kepada kelompok pemberontak di luar negeri, itu sudah masuk dalam pasal makar. Dan pihak pemerintah yang kontra dengan pemberontak bisa saja menyeret mereka yang membantu para pemberontak ini dengan hukuman yang berlaku di negara tersebut.

Kasus bantuan buat FSA atau pemberontak Suriah, kasus bantuan buat Rohingya, bantuan buat Uighur, sebenarnya wajib disorot, sebab indikasi bantuan untuk pemberontak itu kasat mata.

Dimata sebagian orang, terlebih mereka-mereka yang berkecimpung dalam aksi kemanusiaan, kaum pemberontak Suriah, Rohingya, atau Uighu, adalah para pejuang. Membela agama Allah, katanya. Padahal mereka jelas bukan urusan bangsa Indonesia.

Dan lucunya, mereka pilih-pilih.
Hamas pastinya bukan pilihan mereka untuk dibantu, tetapi Fatah ada kemungkinan mendapat bantuan. Di Yaman? Jangan harap dilirik meskipun banyak bayi dan anak kecil yang sekarat akibat bombardir Arab Saudi.

Dan bicara soal teroris, jangan lupakan juga separatis. Sebab bisa jadi ada juga lembaga nirlaba yang menggalang dana dengan alasan kemanusiaan akan tetapi justru dana itu disalurkan kepada pemberontak di Indonesia.

Membuka penyelidikan dan mengumumkan ada kelompok yang terlibat penggalangan dana untuk teroris sementara tidak berani menyebut nama, sama saja dengan membuka operasi rahasia tapi memberi pengumuman sebelum operasi dijalankan. Kan koplak.

Aturan tidak cukup? Lho, PPATK itu lebih dari cukup untuk menelusuri kemana saja aliran dana itu bermuara. Bank bisa diminta kerjasamanya oleh PPATK. Lantas apa lagi?

Tinggal kemauan saja, mau cepat diungkap atau hal ini cuma dibiarkan menjadi bola liar?

Sudahlah. Jangan kebanyakan main drama.
Bosan!