alexa-tracking
News
Batal
KATEGORI
link has been copied
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d84a006c820847132418d20/bamsoet-revisi-rkuhp-ditunda-bukan-dibatalkan
Lapor Hansip
20-09-2019 16:46

Bamsoet: Revisi RKUHP Ditunda, Bukan Dibatalkan

Bamsoet: Revisi RKUHP Ditunda, Bukan Dibatalkan
Ketua DPR Bambang Soesatyo bersama Ketua BPK 2014 Rizal Djalil (ketiga kiri) saat akan menghadiri diskusi publik di Gedung Rimbawa I, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Diskusi yang diadakan oleh organisasi Soksi ini mengambil tema Kelestarian Hutan dan Prospek Ekowisata di Era Revolusi Industri 4.0. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.COKetua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, bukan menunda Revisi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) karena masih ada beberapa pasal yang masih pro dan kontra.
"Jadi bukan dibatalkan, tapi untuk menunda, pemerintah sudah menyampaikan, melalui presiden meminta kepada DPR agar pengesahan RKUHP di tunda atau di hold sementara karena ada beberapa pasal yang nasih pro dan kontra," kata Bambang, di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (20/9/2019).
Pria yang karib disapa Bamsoet ini mengatakan, RUU yang semula disahkan, Selasa besok (24/9/2019) akan ditinjau kembali sambil melihat lagi pasal yang mengandung pro dan kontra.

Baca Juga:

Jokowi Tunjuk Hanif Dakhiri Jadi Plt Menpora Gantikan Imam Nahrawi
Presiden Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda
Goenawan Mohamad Akhirnya Angkat Bicara Soal Sampul Majalah Tempo Yang Jadi Polemik



"Pada hari Selasa, akan ditunda dulu, sambil melihat lagi pasal yang masib pro dan kontra atau sosialisasi kepada masyarakat tentang pasal pasal tersebut," ujar Bamsoet.
Secara rinci, Bamsoet mengatakan, tidak mengetahui pasal apa saja yang masih menuai pro dan kontra. Namun, lanjut Bamsoet, antara lain terkait kebebasan pers, LGBT, penghinaan kepala negara.
"Saya gatau pasal apa saja, tapi antara lain kurang lebih soal kumpul kebo, soal kebebasan pers, penghinaan kepala negara dan sebagainya nanti detailnya saya akan cek," tandas Bamsoet.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta DPR RI untuk menunda pengesahan RUU KUHP, untuk mendalami kembali sejumlah materi pasal dalam peraturan tersebut.

"Untuk itu saya perintahkan Menkumham selaku wakil pemerintah untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda," kata Presiden dalam jumpa pers di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat.

Presiden menilai terdapat sekitar 14 pasal yang harus ditinjau ulang. Jokowi berharap pengesahan RUU KUHP itu dilakukan oleh DPR pada periode 2019-2024.[]






Sumber

profile-picture
anarchy0001 memberi reputasi
1
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
20-09-2019 16:49
Membentuk badan pengawas independen yang dipilih oleh preside atau dpr. Sungguh sangat sangat independen sekali (ngibulnya)
profile-picture
agusdwikarna memberi reputasi
1 0
1
20-09-2019 16:50
2 tahun nggak selesai harus sp 3 bilangin suruh jokodok aja yang bayarin kpk buat ganti rugi uang operasional bertahun tahun.
0 0
0
20-09-2019 16:52
Alhamdulillah
0 0
0
20-09-2019 16:52
Kalau sampe disetujui, emoticon-anjing bener bener sih.

Pasal karet goblok ga jelas kek gtu mau disetujuin.

emoticon-fuck3
0 0
0
20-09-2019 16:59


Bener2 periode kebobrokan


0 0
0
20-09-2019 17:07
Ditunda sampai pada lupa tiba tiba udah disahkan aja, bisa jadi begitu skenarionya emoticon-Leh Uga
Diubah oleh Vikutorika
profile-picture
agusdwikarna memberi reputasi
1 0
1
20-09-2019 17:09
Tidak habis pikir DPR yg mau selesai ini..
SKS = Sistem Kebut Seminggu

emoticon-Leh Uga

Bamsoet: Revisi RKUHP Ditunda, Bukan Dibatalkan
0 0
0
Lihat 2 balasan
20-09-2019 17:16
Pasal ohok ohok udah ada dari jaman kolonial? Baru tahu ane emoticon-Traveller
0 0
0
20-09-2019 17:25
gimana ini?
0 0
0
20-09-2019 17:54
siap siap aja besok kalo ada RUU yang aneh aneh, pasti bakal ada dema demo lagi
0 0
0
20-09-2019 18:01
ide cemerlang anggota oposisi dalam menghancurkan hak rakyat
0 0
0
Lapor Hansip
20-09-2019 19:40
Balasan post anarchy0001
Quote:Original Posted By anarchy0001
Tidak habis pikir DPR yg mau selesai ini..
SKS = Sistem Kebut Seminggu

emoticon-Leh Uga

Bamsoet: Revisi RKUHP Ditunda, Bukan Dibatalkan



ane gk setuju no 8 bre

ini negara demokrasi yang namanya kritik pasti ada
dan kritik itulah yang membuat negara ini demokrasi

kalo kritik dipenjara lalu apa bedanya dong negara demokrasi ama negara monarki

kecuali kalo kritiknya menghina baru ane setuju dipenjara

0 0
0
20-09-2019 19:42
emoticon-Shakehand2
0 0
0
Lapor Hansip
20-09-2019 20:34
Balasan post anarchy0001
nih bre pasalnya bunyinya karet banget..

Quote:
Pasal 264

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan
atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman
sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau
Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui
umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana
denda paling banyak Kategori IV.


kata "PENGHINAAN" ini ambigu banget..
lagipula sudah ada UU ITE elektronika dan UU Pencemaran nama baik individu..
jadi dobel2 gini aturannya.
0 0
0
20-09-2019 20:57
DPR ama Pemerintah tololnya kebangetan ini kalo RKUHP lolos, apa masyarakat harus barbar dulu baru sadar? emoticon-Leh Uga
0 0
0
icon-hot-thread
Hot Threads
icon-jualbeli
Jual Beli
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia.
All rights reserved.