cumipenjaraAvatar border
TS
cumipenjara
BPJS Bengkak dan Polemik KPK, Jokowi Didesak Mundur


Surabaya - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Timur, tuntutan utamanya adalah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundurkan diri.

Bukan tanpa sebab mereka meminta Jokowi meninggalkan jabatan RI-1, karena dinilai kebijakannya saat ini tidak pro rakyat dan mulai mengabaikan aspirasi.

Poin berikutnya adalah mengritisi rencana kenaikan iuran BPJS yang mereka mohon harus dibatalkan karena dipandang membebani rakyat. Kemudian PMII UINSA juga menolak revisi Undang-undang (UU) tentang KPK.

"Kami rasa revisi UU KPK akan mengguncang eksistensi lembaga tersebut," ujar Koordinator Aksi, Asroful Anam di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Senin, 15 September 2019.

Kami akan bawa usulan ini ke pimpinan dewan.

Dalam demonstrasi itu, para mahasiswa sempat berusaha mendorong pagar dewan untuk masuk menemui anggota dewan. Perwakilan massa yang menggelar aksi kemudian dipersilakan masuk ke dalam untuk menumpahkan aspirasinya.

Mereka ditemui anggota Fraksi Keadilan Bintang Nurani Mathur Huysairi dan anggota Fraksi Partai Gerindra Hadi Dediansyah di lobi gedung.


Mahasiswa yang tergabung dalam PMII berusaha masuk ke DPRD Jatim (Foto: Tagar/Adi Suprayitno)

Mathur berjanji akan menyampaikan tuntutan mahasiswa UINSA Surabaya ke pimpinan DPRD Jawa Timur. Dia menjelaskan, memang menyetujui apabila UU KPK tidak direvisi, sehingga korupsi bisa diberantas.

"Saya sangat mendukung revisi undang-undang KPK dibatalkan. Korupsi penyakit berbahaya," tutur Mathur.

Dia berharap PMII tetap konsisten untuk menginstruksikan semua kadernya turun menyuarakan penolakan revisi UU KPK di setiap daerah.

"Saran saya alangkah lebih baik jika meniupkan sebuah tuntutan bersama dan ditandatangani semua anggota DPRD Jawa Timur," tuturnya.

Hal senada dikemukakan Hadi Dediansyah. Hadi menilai kenaikan iuran BPJS dan revisi undang-undang KPK kurang tepat untuk saat ini. Dia menilai, jutaan peserta BPJS yang sakit nyata masih banyak yang belum tertangani dengan baik, utamanya pada masyarakat kelas bawah.

Sementara mengenai Revisi UU KPK oleh Presiden Jokowi, Hadi sepakat untuk menolaknya. Lembaga antirasuah menurut dia harus tetap hidup. Dia menilai revisi UU apabila diteruskan justru akan melemahkan KPK. "Kami akan bawa usulan ini ke pimpinan dewan," ujarnya.

SUMBER: https://www.tagar.id/bpjs-bengkak-da...didesak-mundur

Lagi rame nih di berbagai sosmed yang membahas Jokowi.
Lagian sih KPK diperlemah, udah gitu menterinya sekarang jadi tersangka korupsi juga. Ditambah lagi BPJS bermasalah mulu dari dulu.

Hadehhh, gimana ya tanggapan Prabowo...
emoticon-Recommended Seller
knoopy
pdt.henderson
tien212700
tien212700 dan 11 lainnya memberi reputasi
8
27K
166
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
Berita dan Politik
icon
669.6KThread40KAnggota
Terlama
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Ikuti KASKUS di
© 2023 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.