MANILA, KOMPAS.com - Presiden Filipina Rodrigo Duterte kembali memperbarui tawaran hadiah besar bagi pihak yang bisa membantu dalam penangkapan ratusan terpidana yang dibebaskan karena kesalahan biro penjara.

Duterte mengatakan pemerintah bakal memberikan hadiah uang tunai hingga 1 juta peso atau sekitar Rp 269 juta untuk masing-masing buronan terpidana yang ditangkap.

Duterte juga menambahkan hadiah akan diberikan meski terpidana tertangkap dalam kondisi hidup atau mati, tapi dia lebih senang untuk pilihan kedua.

"Hadiah satu juta (peso) bagi mereka yang bisa menangkap para buronan itu hidup atau mati. Tapi mungkin mati akan menjadi pilihan yang lebih baik."

"Saya akan membayar Anda dengan tersenyum," kata Duterte kepada wartawan, Selasa (17/9/2019) malam.

Kesalahan pembebasan para terpidana itu terjadi karena kekeliruan dalam menafsirkan program penghargaan perilaku baik terhadap lebih dari 1.700 terpidana pelanggaran berat dan berbahaya.

Hukum perilaku baik disahkan pada 2014 lalu di bawah pemerintahan pendahulu Duterte yang bertujuan untuk mencoba mengurangi populasi di sejumlah penjara yang paling padat di Filipina.

Lebih dari 21.000 terpidana telah dibebaskan di bawah hukum kelakuan baik tersebut, namun pejabat kementerian kehakiman mengatakan terdapat lebih dari 1.700 di antaranya yang merupakan terpidana kasus kejahatan berat.

Terpidana kejahatan keji seperti pemerkosaan, narkoba, pembunuhan, penyuapan, penjarahan, penculikan, dan pembakaran, seharusnya tidak memenuhi syarat untuk dibebaskan lebih awal di bawah hukum tersebut.

Hal tersebut menjadi hal yang sangat memalukan bagi mantan wali kota yang dipilih karena salah satu janjinya untuk membuat jalanan di Filipina lebih aman.

Pada 4 September lalu, Duterte mengatakan, sekitar 1.700 narapidana yang dibebaskan lebih awal tersebut diberi jangka waktu 15 hari untuk menyerahkan diri dan kembali ke penjara atau akan dianggap sebagai buronan.

Kini setelah batas waktu semakin dekat, Duterte kembali mengingatkan tawaran kepada para terpidana tersebut dan juga warga Filipina untuk membantu penangkapan.

Presiden juga menuntut pengunduran diri kepala penjara, setelah menuduhnya tidak mematuhi perintah yang diberikan untuk tidak membebaskan narapidana yang dihukum atas kasus kejahatan keji.

Undang-undang tahun 2014 di Filipina memungkinkan tahanan untuk dapat dibebaskan lebih awal jika berperilaku baik.

Namun aturan itu kini sedang kembali dicermati oleh parlemen, setelah dibebaskannya seorang mantan wali kota yang sempat dihukum atas kasus pemerkosaan dan pembunuhan dua mahasiswa pada 1993.

Wali kota itu terlihat sudah bebas sebelum masa hukumannya berakhir, memicu kemarahan warga.

Namun surat pembebasan mereka dianggap tidak valid karena perintah pembebasan tidak mendapat persetujuan dari Sekretaris Departemen Kehakiman.

https://www.google.com/amp/s/amp.kom...m-kondisi-mati