MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan kepada warganya untuk menembak pejabat publik yang ketahuan menerima suap. Duterte bahkan menjanjikan kekebalan hukum bagi warganya asalkan pejabat yang mereka tembak tidak tewas.

'Perintah' kepresidenan yang tidak biasa itu juga meminta warga Filipina untuk memukuli pejabat korup yang mereka temui, terlepas dari kemungkinan konsekuensi yang membahayakan bagi hukum dan ketertiban.

"Jika Anda membayar pajak, biaya atau mendapatkan sertifikat, dan pejabat meminta suap, pukul mereka. Jika Anda memiliki senjata, Anda dapat menembaknya, tetapi jangan membunuh, karena selama proses persidangan Anda mungkin tidak menerima pengampunan," ujar presiden yang kerap berkata blak-blakan itu seperti dikutip dari Russia Today, Sabtu (14/9/2019).

Ia menambahkan bahwa mereka yang menerima tawaran itu tidak akan dikirim ke penjara, namun hanya akan dihukum secara fisik.

Duterte menjadi perhatian dunia internasional atas kebijakannya memerangi narkoba. Ia berulang kali dikritik oleh kelompok-kelompok HAM, PBB dan masyarakat internasional yang lebih luas.

Pada Januari 2019, sekitar 5.000 orang diperkirakan telah tewas dalam perang anti narkoba Duterte, meskipun kelompok-kelompok HAM mengklaim jumlahnya bisa lebih dari dua kali lipat dari itu.

Meskipun Duterte sangat berhati-hati untuk membedakan tanda terima kasih dari suap, Wakil Presiden Leni Robredo dan Senator Panfilo Lacson memperingatkan bahwa "praktik pemberian hadiah mungkin akan mengembangbiakkan korupsi di kepolisian.

Sebagai tanggapan, Duterte menyarankan pengritiknya untuk mempelajari lagi hukum.

"Anda dapat menerima hadiah, token, nominal, saya menggunakan kata-kata hukum. Itu ditemukan di Praktik Anti-Korupsi dan Korupsi,” kata Duterte.


https://international.sindonews.com/...rup-1568399697