alexa-tracking
News
Batal
KATEGORI
link has been copied
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d82ce43a7276826fc42038e/wiranto--sekarang-penyadapan-kpk-pada-terduga-korupsi-lebih-sulit-dan-harus-izin
Lapor Hansip
19-09-2019 07:39
Wiranto : Sekarang Penyadapan KPK pada terduga korupsi lebih sulit dan harus izin
Wiranto : Sekarang Penyadapan KPK pada terduga korupsi lebih sulit dan harus izin


Jakarta, CNN Indonesia -- Menkopolhukam Wiranto menyatakan bahwa penyadapan harus dilakukan KPK atas izin Dewan Pengawas merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Itu juga perlu demi menjaga akuntabilitas dalam melakukan penyadapan.

Berdasarkan UU KPK yang baru saja direvisi dan telah disahkan, KPK harus mendapat izin dari Dewan Pengawas sebelum menyadap seseorang dalam proses penyelidikan atau penyidikan.

"Dalam pelaksanaan penyadapan akan lebih sulit dan birokratif karena dibutuhkan izin tertulis dari Dewan Pengawas agar penyadapan sesuai dengan due process of law dan justru memberikan penghormatan kepada HAM dan menjaga akuntabilitas dalam melaksanakan penyadapan," ujar Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (18/9).


Wiranto menilai penyadapan sejatinya melanggar HAM. Meski begitu, Wiranto mengatakan penyadapan diizinkan demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas sebuah dugaan tindak pidana korupsi.

Itu pun tetap perlu dibatasi. Wiranto cemas kebebasan KPK melakukan penyadapan akan menimbulkan tudingan kesewenang-wenangan.

"Harus ada pembatasan, ada aturan yang membatasi itu (penyadapan). Nah aturannya bagaimana? Izin dari Dewan Pengawas," ujarnya.

"Dalam pelaksanaan penyadapan dibutuhkan izin tertulis dari Dewan Pengawas agar penyadapan sesuai dengan due process of law dan justru memberikan penghormatan kepada HAM dan menjaga akuntabilitas dalam melaksanakan penyadapan," ujar Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (18/9).


Wiranto menilai penyadapan sejatinya melanggar HAM. Meski begitu, Wiranto mengatakan penyadapan diizinkan demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas sebuah dugaan tindak pidana korupsi.

Itu pun tetap perlu dibatasi. Wiranto cemas kebebasan KPK melakukan penyadapan akan menimbulkan tudingan kesewenang-wenangan.

"Harus ada pembatasan, ada aturan yang membatasi itu (penyadapan). Nah aturannya bagaimana? Izin dari Dewan Pengawas," ujarnya.
Lihat juga: Penyadapan KPK Harus Tunggu Restu Dewan Pengawas 1x24 Jam
Lebih lanjut, Wiranto yakin bahwa kewajiban KPK mendapat izin dari Dewan Pengawas sebelum menyadap seseorang tidak akan menjadi polemik jika disikapi secara positif. Ia kembali mengatakan, dengan ada izin dari Dewan Pengawas, KPK akan terhindar dari tudingan melakukan tindakan sewenang-wenang.

"Karena ada Dewan Pengawas tadi melakukan justifikasi bahwa penyadapan itu didasarkan suatu kepentingan yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan," ujar Wiranto.

Wiranto juga mengatakan bahwa penyadapan melalui Dewan Pengawas termasuk bagian dari penguatan. Apabila ada pandangan bahwa izin itu akan memperpanjang proses penyadapan, Wiranto menilai hal itu hanya sebatas persoalan teknis.

"Dan saya kita nanti tergantung para pengawas ini yang betul-betul harus mempunyai kredibilitas yang tinggi, punya legitimasi yang tinggi, dan orang-orang yang terpercaya," ujarnya.

Mengenai Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3), Wiranto menilai itu perlu dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada seseorang dalam kasus tindak pidana korupsi. Diketahui, kini KPK bisa menerbitkan SP3 terhadap orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka selama 2 tahun.

https://m.cnnindonesia.com/nasional/...i-hormati-ham?

profile-picture
profile-picture
profile-picture
gavin44 dan 2 lainnya memberi reputasi
3
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Tampilkan isi Thread
Halaman 2 dari 7
19-09-2019 08:04
Quote:Original Posted By ssgbaik
Mantap dah.

Periode ke 2 sexbong bakal pesta.

Iuran BPJS naik.
Revisi UU KPK.
Next bong?


Next = pengusaha kewah e-market bakalan dipajakin emoticon-Ngakak
0
19-09-2019 08:04
ham sih ham emoticon-Cape d... emoticon-Blue Guy Bata (L)

ko&toll memang
0
19-09-2019 08:04
penyadapan emang harus dapat izin, contoh aja CIA, kalo dia melakukan operasi pengintaian dan penyadapan selalu minta izin atasan/pejabat yang berwenang.

tapi bisa meinta izin by phone, gak perlu surat menyurat secara resmi, kelamaan malah si koruptornya lepas.
profile-picture
stingshoot555 memberi reputasi
1
Lihat 2 balasan
19-09-2019 08:09
dewan pengawas nya juga cebong2 kepercayaannya kowi ma megaemoticon-Ngakak
0
19-09-2019 08:09
Taliban & gank doang yg gak suka dgn dewan pengawas.
krn kebebasan mereka dirampas by system.

Teknisnya kan bisa ijin Sadap per NOMOR selama penyelidikan dan penyidikan kasus berlangsung. Jadi gak hrs mijta ijin BER-ULANG2 pd NOMOR di kasus yg sama.

Diubah oleh suryahendro
profile-picture
profile-picture
profile-picture
azluriver dan 2 lainnya memberi reputasi
-3
Lihat 5 balasan
Lapor Hansip
19-09-2019 08:13
Balasan post ssgbaik
Quote:Original Posted By ssgbaik
Mantap dah.

Periode ke 2 sexbong bakal pesta.

Iuran BPJS naik.
Revisi UU KPK.
Next bong?


Next TDL naik..
BBM naik..
Tunjangan pejabat dan Dewan naik..

Ya seperti cerita lama pada umumnya di Indonesia..
Siapapun Rajanya emoticon-Hammer
emoticon-Ngacir
0
19-09-2019 08:13
Ya elah koruptor pake dibela HAMnya. Kalo HAMnya rakyat yg dirampas uangnya hanya utk kepentingan sendiri, gimana tuh? Apa ada yg mikir?
0
Lihat 1 balasan
19-09-2019 08:16
nanti dewan pengawas sendiri pun perlu di uji kredibilitas dan komitmennya..ditakutkan saat mereka mendapatkan pemberitahuaan atau ijin penyadapan ternyata pihak yang bakal disadap itu saudara mereka atau keluarga atau teman mereka...bakal bocor infonya emoticon-Cape deeehh
apakah perlu dibuat lagi diatasnya? dewas pengawas utama mengawasi dewan pengawas?? emoticon-Wakaka
nanti diatasnya lagi ada grand master dewan pegawas utama? emoticon-Wakaka
susah emang...klo tidak ada komitmen,integritas dan kejujuran
profile-picture
88venomwolf88 memberi reputasi
1
Lihat 1 balasan
19-09-2019 08:18
Pak kami gak usah bayar pajak yah ...percuma uang kami klo di korupsi kami gak terima...silahkan negara dapat uang dari mana ..
0
Lapor Hansip
19-09-2019 08:19
Balasan post Critizer
Quote:Original Posted By Critizer


KPK : Wan gw izin dong buat nyadap tetangga lo besok..


Dewan Pengawas : Jiahh..jangan besok..bulan depan aja ya..soalnya gw mau kabarin tetangga gw dulu kalo dia mau lo sadap..biar ada persiapan dia gitu.. emoticon-Big Grin

KPK : Oooooo.....begitu wan..terserah lo deh wan..

emoticon-Hammer
emoticon-Ngacir


@Critizer kpk : wan dewan gw mau nuntut ni orang buktinya begini dan tuntutannya segini

dewan : kasian gan keluarganya apalagi hakim di persidangan minta percakapan diputa seluruhny dan dia disana ada obrolan sama selingkuhannya, tuntut aja pakai kuhp baru jgn pakai tipikor

kpk : GG END straight.
0
19-09-2019 08:19
Quote:Original Posted By Rogue.EXE
Ya elah koruptor pake dibela HAMnya. Kalo HAMnya rakyat yg dirampas uangnya hanya utk kepentingan sendiri, gimana tuh? Apa ada yg mikir?


Nice comment..
0
Lapor Hansip
19-09-2019 08:22
Balasan post kutil75
Quote:Original Posted By kutil75
nanti dewan pengawas sendiri pun perlu di uji kredibilitas dan komitmennya..ditakutkan saat mereka mendapatkan pemberitahuaan atau ijin penyadapan ternyata pihak yang bakal disadap itu saudara mereka atau keluarga atau teman mereka...bakal bocor infonya emoticon-Cape deeehh
apakah perlu dibuat lagi diatasnya? dewas pengawas utama mengawasi dewan pengawas?? emoticon-Wakaka
nanti diatasnya lagi ada grand master dewan pegawas utama? emoticon-Wakaka
susah emang...klo tidak ada komitmen,integritas dan kejujuran


uu baru :

- dewan pengawas kewenangan kaya komisioner kpk di uu lama.

-komisioner kpk cuma dianggap manajer

alasan ada uu baru :

- kewenangan komisioner kpk yang berlebih jd butuh dewan pengawas

emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak
profile-picture
88venomwolf88 memberi reputasi
1
19-09-2019 08:22


Quote:Original Posted By tsimtsum
Kpk agent : Selamat pagi pak, tujuan kami kesini utk meminta izin penyadapan

Dewan pengawas : Btw siapa yg mau diawasi?

Kpk agent : Bapak dan seluruh staf bapak

Dewan pengawas : Ok izin terbit satu bulan lagi, dikarenakan kami akan bersih bersih kantor




Deputi penindakan dan deputi pengawasan internal beda aturan penyadapannya mas...
emoticon-Leh Uga
0
19-09-2019 08:23
kalo ternyata dewan pengawasnya tu korup gmn dong? lol
profile-picture
88venomwolf88 memberi reputasi
1
19-09-2019 08:26
a: lapor, pak, saya mau memberantas korupsi
B: ntar ya, saya bikinin surat ijin dulu
lima tahun kemudian...................
0
19-09-2019 08:27
diakui atau tidak, kali ini jkw blunder besar.

kpk itu walaupun cuma sandiwara dan tangkapannya tergantung geng yang berkuasa, dengan kinerja yang gitudeh, tapi faktanya sudah menjadi simbol/lambang pemberantasan korupsi.

kalau bilangnya priode 2 tanpa beban dalam artian bersandiwara komitmen berantas korupsi pun sudah tidak dianggap penting, maka jkw akan merugi.

kalau mau menghapus simbol komitmen pemberantasan korupsi (kpk), maka harusnya pemerintah juga mengimbangi dengan ngepush agenda ruu hukuman mati bagi koruptor. pdi-p toh kursinya banyak di dpr kan. emoticon-Big Grin
0
19-09-2019 08:27
Quote:Original Posted By Mebel.ipk1.9
Wiranto : Sekarang Penyadapan KPK pada terduga korupsi lebih sulit dan harus izin


Jakarta, CNN Indonesia -- Menkopolhukam Wiranto menyatakan bahwa penyadapan harus dilakukan KPK atas izin Dewan Pengawas merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Itu juga perlu demi menjaga akuntabilitas dalam melakukan penyadapan.

Berdasarkan UU KPK yang baru saja direvisi dan telah disahkan, KPK harus mendapat izin dari Dewan Pengawas sebelum menyadap seseorang dalam proses penyelidikan atau penyidikan.

"Dalam pelaksanaan penyadapan akan lebih sulit dan birokratif karena dibutuhkan izin tertulis dari Dewan Pengawas agar penyadapan sesuai dengan due process of law dan justru memberikan penghormatan kepada HAM dan menjaga akuntabilitas dalam melaksanakan penyadapan," ujar Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (18/9).


Wiranto menilai penyadapan sejatinya melanggar HAM. Meski begitu, Wiranto mengatakan penyadapan diizinkan demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas sebuah dugaan tindak pidana korupsi.

Itu pun tetap perlu dibatasi. Wiranto cemas kebebasan KPK melakukan penyadapan akan menimbulkan tudingan kesewenang-wenangan.

"Harus ada pembatasan, ada aturan yang membatasi itu (penyadapan). Nah aturannya bagaimana? Izin dari Dewan Pengawas," ujarnya.

"Dalam pelaksanaan penyadapan dibutuhkan izin tertulis dari Dewan Pengawas agar penyadapan sesuai dengan due process of law dan justru memberikan penghormatan kepada HAM dan menjaga akuntabilitas dalam melaksanakan penyadapan," ujar Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (18/9).


Wiranto menilai penyadapan sejatinya melanggar HAM. Meski begitu, Wiranto mengatakan penyadapan diizinkan demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas sebuah dugaan tindak pidana korupsi.

Itu pun tetap perlu dibatasi. Wiranto cemas kebebasan KPK melakukan penyadapan akan menimbulkan tudingan kesewenang-wenangan.

"Harus ada pembatasan, ada aturan yang membatasi itu (penyadapan). Nah aturannya bagaimana? Izin dari Dewan Pengawas," ujarnya.
Lihat juga: Penyadapan KPK Harus Tunggu Restu Dewan Pengawas 1x24 Jam
Lebih lanjut, Wiranto yakin bahwa kewajiban KPK mendapat izin dari Dewan Pengawas sebelum menyadap seseorang tidak akan menjadi polemik jika disikapi secara positif. Ia kembali mengatakan, dengan ada izin dari Dewan Pengawas, KPK akan terhindar dari tudingan melakukan tindakan sewenang-wenang.

"Karena ada Dewan Pengawas tadi melakukan justifikasi bahwa penyadapan itu didasarkan suatu kepentingan yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan," ujar Wiranto.

Wiranto juga mengatakan bahwa penyadapan melalui Dewan Pengawas termasuk bagian dari penguatan. Apabila ada pandangan bahwa izin itu akan memperpanjang proses penyadapan, Wiranto menilai hal itu hanya sebatas persoalan teknis.

"Dan saya kita nanti tergantung para pengawas ini yang betul-betul harus mempunyai kredibilitas yang tinggi, punya legitimasi yang tinggi, dan orang-orang yang terpercaya," ujarnya.

Mengenai Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3), Wiranto menilai itu perlu dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada seseorang dalam kasus tindak pidana korupsi. Diketahui, kini KPK bisa menerbitkan SP3 terhadap orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka selama 2 tahun.

https://m.cnnindonesia.com/nasional/...i-hormati-ham?



penghormatan terhadap HAM?

HAM-nya koruptor?

Wiranto : Sekarang Penyadapan KPK pada terduga korupsi lebih sulit dan harus izin
Wiranto : Sekarang Penyadapan KPK pada terduga korupsi lebih sulit dan harus izin W T FWiranto : Sekarang Penyadapan KPK pada terduga korupsi lebih sulit dan harus izin
Wiranto : Sekarang Penyadapan KPK pada terduga korupsi lebih sulit dan harus izin
0
Post ini telah dihapus oleh azhuramasda
19-09-2019 08:27
Mau nyadap aja pake ijin, keburu telat nyadap hehemoticon-Leh Uga
0
19-09-2019 08:28
Terima Kasih DPR BGSD, kinerja kalian saat2 akhir akhirnnya membuahkan hasil.
0
Lihat 1 balasan
Halaman 2 dari 7
icon-hot-thread
Hot Threads
icon-jualbeli
Jual Beli
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia.
All rights reserved.