alexa-tracking
News
Batal
KATEGORI
link has been copied
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d81ece6c0cad77d021ec75b/kecewa-revisi-uu-kpk-disahkan-istri-gus-dur-sampai-mules-dan-pusing
Lapor Hansip
18-09-2019 15:37
Kecewa Revisi UU KPK Disahkan, Istri Gus Dur Sampai Mules dan Pusing
Rabu, 18 September 2019 14:39

Kecewa Revisi UU KPK Disahkan, Istri Gus Dur Sampai Mules dan Pusing
Warta Kota/Alex Suban
Presiden Joko Widodo menemui istri mendiang KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Sinta Nuriyah dan putrinya Yenny Wahid di rumah keluarga Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, Jumat (7/9/2018).

DPR melalui rapat paripurna mengesahkan revisi Undang-undang 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (17/9/2019) kemarin.

Merespons itu, istri almarhum Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur Sinta Nuriyah, mengaku kecewa revisi UU KPK tetap disahkan.

"Ya, begitu (kecewa)," kata Sinta ditemui di Hotel Double Tree Hilton, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2019).

Sinta Nuriyah merupakan pihak yang menentang keras revisi UU KPK.

Dia bahkan tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya kepada DPR dan pemerintah.

"Aduh, mules. Denger itu (RUU KPK disahkan) aku mules."

"Sudah ngomong bolak-balik, ke KPK segala macem, udah mules."

"Kalau sudah denger, sudah mules, pusing, mules," akunya.

Keluarga Gus Dur juga mengkritik revisi UU KPK.

Putri Gus Dur, Alissa Wahid, menyebut revisi UU KPK dapat melemahkan KPK.

Bahkan, kata Alissa, sang ibunda sampai menangis memikirikan nasib KPK apabila UU itu disahkan.

"Alhamdulillah, keluarga Ciganjur tetap dalam posisi sama: menolak pelemahan KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi."

"sejak ‪#GusDur‬ membela KPK di Cicak vs Buaya jilid 1 sampai saat ini, tak terpengaruh siapa yg sedang melucuti KPK dan siapa yang berkuasa," kata Alissa dalam akun twitternya @alissawahid.

Sebelumnya Wartakotalive memberitakan. DPR akhirnya mengesahkan revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengesahan tersebut dilakukan melalui rapat paripurna DPR, di Ruang Paripurna Gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2019).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Membuka rapat, Fahri Hamzah menyebut ada 289 anggota Dewan yang tercatat hadir dan izin, dari 560 anggota Dewan.

Namun demikian, berdasarkan pantauan, rapat hanya dihadiri 80 anggota Dewan.

Fahri Hamzah lalu mempersilakan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan revisi UU KPK.

Supratman menyampaikan, 7 fraksi menyetujui revisi UU KPK secara penuh.

Sementara, 2 fraksi, yaitu Gerindra dan PKS, memberi catatan soal Dewan Pengawas, sedangkan Fraksi Demokrat belum berpendapat.

Setelah itu, agenda pengesahan dilanjutkan penyampaian tanggapan pemerintah yang diwakili oleh Menkum HAM Yasonna Laoly.

Yasonna Laoly mengungkapkan Presiden menyetujui revisi UU KPK disahkan menjadi UU.

Kemudian, Fahri Hamzah mengajukan persetujuan apakah revisi UU KPK bisa diterima.

"Apakah pembicaraan tingkat dua, pengambilan keputusan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?" Tanya Fahri Hamzah.

"Setuju," jawab anggota DPR kompak.

Sebelumnya, DPR bersama pemerintah selesai membahas revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada Senin (16/9/2019) malam, DPR telah menyepakati pengambilan keputusan tingkat satu di Panitia Kerja (Panja) RUU KPK.

Kemudian, hasil rapat panja semalam dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk dirapatkan.

Hasilnya, Bamus menyepakati agar RUU KPK dibawa ke rapat paripurna pada Selasa (17/9/2019) hari ini.

"Pagi ini tadi sudah selesai di-Bamuskan, dan disepakati untuk dibawa ke paripurna pada pagi hari ini."

"Sehingga pada pagi hari ini sudah dijadwalkan untuk di-paripurna-kan. Diambil dalam keputusan pimpinan tingkat kedua," kata Supratman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Namun, banyak pihak mempertanyakan proses legislasi pembahasan revisi UU KPK karena sangat terkesan terburu-buru.

Supratman pun membantah hal itu. Dia menjelaskan, pembahasan revisi UU KPK sudah dijajaki sejak 2015 silam.

"Sebenarnya tidak terburu-buru. Kenapa saya katakan tidak terburu-buru?"

"Karena kan proses, kita kan sudah ikuti semua apa yang menjadi perdebatan di publik ya."

"Yang kedua ini kan soal perbedaan cara pandang kita bahwa pembahasan RUU KPK ini itu sudah berlangsung lama juga di Badan Legislasi dulunya," jelas Supratman.

Namun, kata Supratman, karena momentum dan waktu yang dinilai belum tepat, akhirnya DPR dan pemerintah sepakat untuk menunda revisi UU KPK.

"Bahwa dulu pernah ditunda karena momentumnya yang belum begitu bagus akhirnya ditunda."

"Tetapi kan juga Komisi III juga sudah melakukan sosialisasi kepada kesepakatan dengan Presiden dulu dengan pimpinan DPR."

"Bahwa DPR itu harus melakukan sosialisasi menyangkut soal UU KPK ini," jelasnya.

Menurutnya, pemerintah dan DPR tidak menutup mata terkait dinamika dan pro kontra di tengah masyarakat terhadap revisi UU KPK ini.
Ia juga membantah sejumlah pihak yang menyebut pembahasan UU KPK cacat formil.
"Tidak, soal orang katakan cacat formil, tidak. Karena ini kan prosesnya meminta pendapat masyarakat itu sudah lama dilakukan, dalam 2 tahun prosesnya, cukup panjang."

"Yang kedua, UU KPK ini tidak pernah dikeluarkan dalam Prolegnas 5 Tahunan, jadi tetap ada."
"Kan yang paling penting itu tidak boleh kemudian kalau dia keluar dari situ."
"Oleh karena itu bagi kami, Baleg sudah selesai diambil keputusan. Soal pro kontra itu biasa," ucap politikus Partai Gerindra ini.

Supratman menambahkan, ia tidak bisa memastikan apakah RUU KPK bisa disahkan menjadi UU di dalam paripurna pagi ini.

Menurut Supratman, itu menjadi bagian dari paripurna untuk menentukan.

"Ya sudah, ya nanti itu hak paripurna. Yang penting tugas saya melaporkan apa yang jadi catatan Gerindra di Baleg," ucap Ketua Panja RUU KPK ini.

DPR menggelar paripurna pada Selasa (17/9/2019) hari ini.

Satu di antara beberapa agenda paripurna adalah pengambilan keputusan tingkat dua terhadap RUU KPK. (*)

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews

https://wartakota.tribunnews.com/201...les-dan-pusing
0
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
18-09-2019 15:40
Mulai dari isu Petugas KPK Taliban hingga ulah DPR korup!
Intinya KPK harus dilemahkan!

Dan pelakunya adalah ... emoticon-Wkwkwk
profile-picture
profile-picture
profile-picture
extreme78 dan 3 lainnya memberi reputasi
4
18-09-2019 15:41
Kalau keberatan silakan menggugat sesuai prosedur. Indonesia itu negara demokrasi emoticon-Smilie
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
1
Lihat 2 balasan
18-09-2019 15:44
Bu sinta mules dan pusing
Tapi klo nasbung malah coli emoticon-Betty
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
1
18-09-2019 15:50
Semoga sehat selalu buat Bu Sinta Nuriyah Wahid.
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
1
18-09-2019 15:51
Quote:Original Posted By panjialiansyah
Mulai dari isu Petugas KPK Taliban hingga ulah DPR korup!
Intinya KPK harus dilemahkan!

Dan pelakunya adalah ... emoticon-Wkwkwk


oknum yang melemahkan Kpk !!!
yeaaayyyy emoticon-Recommended Seller
0
18-09-2019 15:58
kalau bahas hal ini ane pengen gabung kampret emoticon-Nohope

Sayangnya kampret terlalu GOBLOK buat di ajak omong
0
18-09-2019 16:09
Bagi jokowi, 1000 emak lain boleh menentang...
Yg penting satu emak aku mendukung
profile-picture
MafTrack memberi reputasi
1
Lapor Hansip
18-09-2019 16:09
Balasan post khafidz99
Quote:Original Posted By khafidz99
Kalau keberatan silakan menggugat sesuai prosedur. Indonesia itu negara demokrasi emoticon-Smilie


iya iya hobinya rakyat vs negara.

kaya kasus karhutla.

dr PN sampai MA udah kalah masih aja mau PK.

integritas sama moralnya dimana

emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak

profile-picture
novembermann memberi reputasi
1
18-09-2019 16:20
Tinggal bawa ke MK gitu aja repot.....
Bukan urusan saya
0
18-09-2019 16:23
Quote:Original Posted By khafidz99
Kalau keberatan silakan menggugat sesuai prosedur. Indonesia itu negara demokrasi emoticon-Smilie


Sehat bong gimana itu pelaku pembakaran lahan yg di SP3 emoticon-Cape d...
Korporasi gak kena yg kena malah individual emoticon-Ngakak
Eboong dungunya parah emoticon-Cape d...
Diubah oleh dsturridge15
profile-picture
MafTrack memberi reputasi
1
Lihat 1 balasan
Lapor Hansip
18-09-2019 16:44
Balasan post khafidz99
@KuwuRT ente tanyakan aja sama yg mengucapkan setuju di rapat revisi RUU KPK emoticon-Smilie
0
Lapor Hansip
18-09-2019 16:46
Balasan post dsturridge15
Quote:Original Posted By dsturridge15


Sehat bong gimana itu pelaku pembakaran lahan yg di SP3 emoticon-Cape d...
Korporasi gak kena yg kena malah individual emoticon-Ngakak
Eboong dungunya parah emoticon-Cape d...


Oh ya ampun
Silahkan naik banding
Lapor WHO
Atau bikin demo akbar kayak Hong Kong

Apakah kampret mau melakukan seperti itu tanpa dibayar? emoticon-Leh Uga

Kip miwik emoticon-Wkwkwk
0
18-09-2019 17:03
Yg kena tipu pates mules2, kepala cekot2 emoticon-Busa:
0
icon-hot-thread
Hot Threads
icon-jualbeli
Jual Beli
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia.
All rights reserved.