alexa-tracking
News
Batal
KATEGORI
link has been copied
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d80920d65b24d264421e308/fahri-hamzah-persilakan-publik-gugat-revisi-uu-kpk-ke-mk
Lapor Hansip
17-09-2019 14:58
Fahri Hamzah Persilakan Publik Gugat Revisi UU KPK ke MK
Past Hot Thread
Fahri Hamzah Persilakan Publik Gugat Revisi UU KPK ke MK


Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempersilakan masyarakat yang ingin menggugat hasil revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mengaku tidak masalah bila hal itu nantinya dilakukan oleh masyarakat yang tak setuju revisi UU KPK.

"Rakyat yang punya legal standing dapat melakukan gugatan terhadap UU (UU KPK), tidak ada masalah," kata Fahri kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (17/9).

Dia menyampaikan bahwa DPR sudah sering menghadiri gugatan masyarakat terhadap beragam produk legislasi yang telah dihasilkan. Menurutnya, melayangkan gugatan ke MK terhadap hasil revisi sebuah regulasi juga merupakan mekanisme dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi.

"DPR sudah menghadiri gugatan itu, sudah ratusan kali. Saya saja sudah hadir berkali-kali, tidak ada masalah. (Gugatan ke MK) mekanisme dalam negara demokrasi," ucap politikus PKS itu. 


Terkait aksi unjuk rasa menolak pelemahan KPK yang masih dilakukan sejumlah elemen masyarakat hingga saat ini, Fahri menilai, juga tidak masalah. Menurutnya, demonstrasi merupakan aksi untuk menyampaikan pendapat yang harus didengarkan.

"Tetap jalan, enggak masalah. Orang demo kan pernyataan pendapat, saya dan semua harus didengar, semua harus diterima, nanti mekanismenya ada," ucapnya.

Diketahui DPR akan kembali menggelar rapat paripurna di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta pada Selasa (17/9) pagi sekitar pukul 10.00 WIB. Kemungkinan besar, rapat itu akan mengesahkan revisi UU KPK menjadi UU. 

Anggota Baleg DPR Hendrawan Supratikno menyebut kemungkinan besar RUU KPK akan disahkan hari ini bila rapat Badan Musyawarah DPR memutuskan hal tersebut.

"Mungkin hari ini [disahkan], sudah semakin padat acara jelang akhir masa jabatan," kata Hendrawan saat dihubungi wartawan, Selasa (17/9).


https://www.cnnindonesia.com/nasiona...i-uu-kpk-ke-mk

om fuckri u sudah mempersilahkan masyarakat yg gak setuju revisi uu kpk utk menggugat ke mk
silahkan jalan konstitusional sudah tersedia
tidak perlu dema demo yg bikin gaduh negara
tinggal gugat & pake pengacara yg tangguh utk bisa menghentikan uu kpk diberlakukan
secara prosedural banyak yg janggal seperti tidak adanya proleg & waktu pembahasan yg kilat
tapi apakah isi revisi uu tsb bermasalah hingga bisa dibatalkan oleh mk?
silahkan ntar berdebat dgn saksi ahli masing2 pihak bila sudah jalan ke mk kasusnya

ini pasti seru kedepannya emoticon-Big Grin
Diubah oleh KASKUS.HQ
profile-picture
profile-picture
profile-picture
kaoru koganei dan 6 lainnya memberi reputasi
7
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Tampilkan isi Thread
Halaman 4 dari 4
18-09-2019 06:41
Quote:Original Posted By kosofyu
Mknya. Aneh.
Kok kpk ga terima dg revisi?
Kenapa seolah jumawa paling clean jd ga perlu pengawas?
Sorry lohh, bagi gw, ibarat orang nglunjak, sdh dibayar mahal, kerjanya ga maksimal, problem negara (korupsi) ga tuntas2, tapi tuntutannya selangit.

Malah gw lebih setuju bubar, gan. Wkkkkkkkk

Bolehlah kita contoh acrc korea atau cara2 negara luar yg sukses minimalisir korupsi.

Belasan tahun ga ada hasil.

Gw sdh panjang lebar bahas terkait efisiensi dan efektivitas.
Sebetulnya revisi ini pun prediksi gw tetap membuat problem korupsi tdk berubah banyak.

Revisi ini keknya baru sebatas 'kepret' kpk krn selama ini nglunjak and terkesan bermuatan politis.

Jadi belum masuk tahap 'gebuk'. iyknwim
Wkkkkkkkk


Jadi kalau kpk bubar ngandelin siapa buat kasus korupsi? Serius nanya
0
18-09-2019 06:51
Bener juga sih...
emoticon-Toast
Sengketa pilpres yg rumit kyk kmrn aja beres ama MK
0
18-09-2019 08:08
dafuckri
0
18-09-2019 08:12
bukannya udah diputusin sama dpr, ko balik lagi k publik emoticon-DP
0
Lapor Hansip
18-09-2019 08:15
Balasan post eggnostick
Pokoknya selamat kpd para korban kpk yg telah berhasil membales dendam. Dg kpk yg baru pasti ott turun drastis dan korupsi bakal hilang. Welcome to the new age of freedom
0
Lapor Hansip
18-09-2019 09:38
Balasan post NdRy-2x
ane setuju sih ini. listing-keun gan
0
18-09-2019 12:50
pak fahri ikut gugat ngga ?
0
18-09-2019 16:52
hemmm... jadi ribet ya masalahnya.. nice thread gan... ditunggu info2 dan pengalaman oke lainnya...
0
18-09-2019 17:42
Dari sekian banyak kasus korupsi di indo, Kenapa ga sekalipun menyeret bg Fahri ini ya??
Kayaknya emang bersih(dari korupsi) ni orang.


((Kayaknya))
0
18-09-2019 23:15


Quote:Original Posted By r_ndra
Silahkan gugat ke MK, jangan lupa pake kuasa hukumnya pak BW mantan Komisioner KPK emoticon-Leh Uga


Promosi nih agan
0
18-09-2019 23:16


Quote:Original Posted By jooo666
Dari sekian banyak kasus korupsi di indo, Kenapa ga sekalipun menyeret bg Fahri ini ya??
Kayaknya emang bersih(dari korupsi) ni orang.


((Kayaknya))


Atau gak keliatan dari pandangan KPK? #eh
0
18-09-2019 23:16
Rumit juga nih gan. nice thread gan... ditunggu info2 dan pengalaman oke lainnya...
0
23-09-2019 09:08
Quote:Original Posted By kosofyu
Mknya. Aneh.
Kok kpk ga terima dg revisi?
Kenapa seolah jumawa paling clean jd ga perlu pengawas?
Sorry lohh, bagi gw, ibarat orang nglunjak, sdh dibayar mahal, kerjanya ga maksimal, problem negara (korupsi) ga tuntas2, tapi tuntutannya selangit.

Malah gw lebih setuju bubar, gan. Wkkkkkkkk

Bolehlah kita contoh acrc korea atau cara2 negara luar yg sukses minimalisir korupsi.

Belasan tahun ga ada hasil.

Gw sdh panjang lebar bahas terkait efisiensi dan efektivitas.
Sebetulnya revisi ini pun prediksi gw tetap membuat problem korupsi tdk berubah banyak.

Revisi ini keknya baru sebatas 'kepret' kpk krn selama ini nglunjak and terkesan bermuatan politis.

Jadi belum masuk tahap 'gebuk'. iyknwim
Wkkkkkkkk


Tapi kalo kpk dilemahkan gini problematik dan dilema juga gan. Berarti kan kpk sama sekali gak berdaya dan makin gak leluasa memberantas korupsi. Karena ruang geraknya bener2 dibatesin banget. Jangan bilang ga ada hasil juga gan, sebenernya bertahun-tahun kinerja kpk bagus. Tapi setelah ada kasusnya abraham samad, trus novel itu jadi ga ada apa2nya kpk.
0
23-09-2019 09:27
emoticon-Blue Guy Peaceemoticon-Hi

Quote:Original Posted By ghahaha
@kosofyuKok ga perlu pengawas? Bukannya KPK memang bertanggung jawab pada Presiden & DPR secara terbuka ya?

Selama ini bertanggung jawab kepada publik, gan
tapi entah gimana mekanisme publik mengkoreksi ketika publik kurang puas terhadap pertanggungjawaban tersebut.

Quote:yang aneh itu mau nyadap izin dulu, dan bilang sama orang yang -awalnya- dipilih dewan terhormat. tau sendiri banyak tikusnya LOL.

Selama ini komisioner KPK dipilih DPR
kok gak ada yang protes ya (dengan mekanismenya)? emoticon-Bingung (S)

Quote:Original Posted By artyasy
Tapi kalo kpk dilemahkan gini problematik dan dilema juga gan. Berarti kan kpk sama sekali gak berdaya dan makin gak leluasa memberantas korupsi. Karena ruang geraknya bener2 dibatesin banget. Jangan bilang ga ada hasil juga gan, sebenernya bertahun-tahun kinerja kpk bagus. Tapi setelah ada kasusnya abraham samad, trus novel itu jadi ga ada apa2nya kpk.

Bisa dielaborasi lagi ruang gerak dibatesin banget itu gimana?
Ane kira pergerakannya masih jauh lebih leluasa dibanding polri sama kejaksaan.

0
Lihat 2 balasan
Lapor Hansip
23-09-2019 10:00
Balasan post widya poetra
Kata siapa? nih undang"nya

Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik
atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara
terbuka
dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan. UU no 30 Tahun 2002 pasal 20 ayat (1). udah jelas.

Ga masalah dengan komisioner, yang masalah adalah penyadapan yang bentuknya rahasia jadi tidak rahasia semenjak pelaksanaannya harus mendapatkan izin dulu.

Jangan salah, saya setuju setiap lembaga harus ada check & balance, tapi RUU ini membuat koruptor keparat lebih seneng.

menurut juragan, apa juragan setuju kalau hukuman koruptor dikurangi? padalah jelas korupsi adalah kejahatan luarbiasa.
0
Lapor Hansip
23-09-2019 10:13
Balasan post ghahaha
emoticon-Blue Guy Peaceemoticon-Hi

Quote:Original Posted By ghahaha
Kata siapa? nih undang"nya

Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik
atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara
terbuka
dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan. UU no 30 Tahun 2002 pasal 20 ayat (1). udah jelas.

Itu tertulis jelas bertanggung jawab kepada publik
Presiden, DPR, BPK dikasih laporannya aja.

Quote:Ga masalah dengan komisioner, yang masalah adalah penyadapan yang bentuknya rahasia jadi tidak rahasia semenjak pelaksanaannya harus mendapatkan izin dulu.

Btw emangnya dewan pengawas itu kudu ngumumin pemberian izin penyadapan ke publik sehingga penyadapan tersebut tidak rahasia lagi? emoticon-Bingung (S)

Btw selama sprindik yang harusnya rahasia aja malah bocor kemana-mana. emoticon-Hammer
Kalau sprindik bisa bocor, bisa jadi ada bocoran2 lain yang publik gak tau.

Kalau ketakutan penyadapan nanti gak rahasia lagi ya ane kira berlebihan,
dewan pengawas bocorin ke yang akan disadap ya pasti kena sanksi.

Quote:Jangan salah, saya setuju setiap lembaga harus ada check & balance, tapi RUU ini membuat koruptor keparat lebih seneng.

Seneng gaknya ya tergantung orang yang duduk di sistem tersebut: komisioner KPK, dewan pengawas KPK, penyelidik KPK, penyidik KPK, dst. Setidaknya dengan check & balance, risiko penyalahgunaan komisi untuk politik praktis bisa diminimalisir.

Quote:menurut juragan, apa juragan setuju kalau hukuman koruptor dikurangi? padalah jelas korupsi adalah kejahatan luarbiasa.

Tidak,
tapi emang di RUU KPK ada bahas hukuman koruptor? emoticon-Bingung (S)
0
Halaman 4 dari 4
icon-hot-thread
Hot Threads
icon-jualbeli
Jual Beli
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia.
All rights reserved.