"Embahnya korupsi itu adalah partai politik. Itu karena parpol memiliki dua kewenangan utama yang sangat mendasar, pertama membuat undang-undang, dan kedua memiliki hak menentukan pejabat publik," kata Sujanarko saat mengisi kuliah umum bersama penasehat KPK M Tsani Annafari di IAIN Tulungagung, Jatim, Selasa (17/9).

Baca Juga:
KPK Anggap Jokowi dan DPR Berkonspirasi Lemahkan Pemberantasan Korupsi
Bambang Saputra Anggap Pimpinan KPK Saat Ini Bikin Gaduh, Layak Dicopot
Revisi UU KPK: Bendera Kuning Berkibar, Lembaga Antikorupsi Sudah jadi Pusara


Konsekuensinya, apabila legislator dari parpol ini bermental korupsi, maka proses legislasi yang dijalankan pasti korup.

Selain revisi UU KPK yang menjadi polemik, Tsani mencontohkan pembahasan UU tentang sumber daya air (SDA) , UU tentang pertanahan, UU pemuliaan tanaman yang menurutnya semua dibuat dengan tendensi menguntungkan kepentingan korporasi.

Selain kekuasaan parpol yang besar itu, mental korup dalam konstruksi parpol di Indonesia juga disebabkan partai politik selama ini mencari biaya sendiri.

Hal ini beda dengan di luar negeri di mana operasional parpol mayoritas dibiayai oleh negara.
"Akhirnya apa? Sumber pendapatan berasal kekuasaan mereka. Misal jika mereka ada kader yang jadi pejabat, mulai bupati, walikota dan gubernur," katanya.





Kasus Korupsi Impor Bawang: Anak Buah Menteri Enggar Mangkir dari Panggilan KPK
Apresiasi Pengesahan Revisi UU KPK di DPR, MPD: Langkah ini Sangat Tepat
Bea Cukai Ternate Canangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi
Terpidana Kasus Korupsi Itoc Tochija Meninggal Dunia
Bikin Malu, Mantan Menteri Kesehatan Tilap Dana Penanganan Wabah Ebola
MPD: Wadah Pegawai KPK Harus Menginduk ke Korpri